Berita Pemprov DKI Jakarta

Hari ke-3 Pasca Libur Lebaran, BKD Pastikan PNS DKI Tak Ada yang Bolos

Hari ketiga masuk kerja usai libur lebaran semua pegawai negeri sipil (PNS) Pemprov DKI tidak ada lagi yang membolos.

Hari ke-3 Pasca Libur Lebaran, BKD Pastikan PNS DKI Tak Ada yang Bolos
Wartakotalive.com/Angga Bhagya Nugraha
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, menyalami ratusan pegawai negeri sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta saat melaksanakan halal Bihalal di Balaikota, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2019). 

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Anggie Lianda Putri

GAMBIR, WARTAKOTALIVE.COM -- Hari ketiga masuk kerja usai libur lebaran semua pegawai negeri sipil (PNS) Pemprov DKI tidak ada lagi yang membolos.

Hal tersebut dituturkan oleh Kepala Bidang Pengendalian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Wahyono.

Ia memastikan seluruh PNS kini sudah beraktivitas normal seperti biasa dengan jam kerja mulai pukul 08.00 - 16.00 WIB.

Meskupun begitu, ia tak menampik masih ada sebagian PNS yang menjalani cuti, namun ia belum bisa merincikan jumlah pastinya.

"Kalau yang cuti memang masih ada, tetapi kalau yang bolos sudah tidak ada lagi. Rabu ini sudah normal," ujar Wahyono kepada Warta Kota, Rabu (12/6/2019).

Diketahui sebelumnya Gubernur DKI jakarta Anies Baswedan mengungkapkan pada hari pertama usai libur lebaran, ada 0,27 persen dari 66.087 PNS yang bolos.

Tentunya untuk 185 orang PNS yang tidak masuk ataupun telat dihari pertama, yakni Senin (10/6/2019) akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada.

Terlebih Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah memperingati agar tidak bolos setelah libur lebaran.

Apabila ada yang nekat berbuat tidak disiplin, maka ada sanksi yang siap dijatuhkan sesuai PP 53/2010.

Hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman disiplin yang terdiri dari hukuman disiplin ringan, sedang dan berat.

Untuk yang ringan, hukumannya adalah teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis.

Hukuman sedang meliputi penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.

Sementara untuk hukuman berat terdiri dari penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. (M16)

Penulis: Anggie Lianda Putri
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved