Warga Pendatang Yang Ingin Bekerja di Depok Diimbau Membuat SKTT, Jika Tidak Terancam 'Diusir'

“Kami memiliki program operasi yustisi sebanyak 22 kali dalam setahun, termasuk pasca lebaran ini kami akan lakukan di 11 kecamatan,”

Warga Pendatang Yang Ingin Bekerja di Depok Diimbau Membuat SKTT, Jika Tidak Terancam 'Diusir'
Warta Kota/Gopis Simatupang
Wali Kota Depok Mohammad Idris Abdul Shomad 

Mengantisipasi munculnya pendatang gelap yang turut dibawa serta oleh orang Depok dari kampungnya, pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Depok menggelar operasi yustisi kependudukan sejak Sabtu (8/6) lalu.

Wali Kota Depok, Mohammad Idris Abdul Shomad, mengatakan, pendatang yang ketahuan tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) manapun, akan dijerat dengan pasal tindak pidana ringan (tipiring).

Sedangkan pendatang yang kedapatan KTP-nya luar Kota Depok, wajib mengajukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT).

“Kalau tidak membuat Surat Keterangan Tempat Tinggal, kita bisa meminta untuk dipulangkan ke alamat lamanya,” ucap Idris dengan tegas di Balai Kota Depok, Jalan Raya Margonda, Senin (10/6/2019) kepada Wartakotalive.com.

“Kita sejak kemarin sudah inspeksi ke beberapa titik kedatangan warga Depok,” ujar Idris lagi.

Ia menjelaskan, bagi pendatang ber-KTP luar Depok, Dinas Dukcapil akan mencatat asal kedatangan dan tujuan kedatangan si pendatang ke kota belimbing.

“Datang dari mana, mau apa segala macam, inilah yang nanti akan menjadi perhatian kita. Kita minta supaya mereka minta Surat Keterangan Tempat Tinggal sesuai dengan ketentuan selama enam bulan. Kalau setelah enam bulan nanti akan kita minta surat pindah dari kelurahan,” kata Idris.

Kepala Dinas Dukcapil Kota Depok, Misbahul Munir, menerangkan, pihaknya melakukan operasi yustisi kependudukan di sejumlah titik, yakni Terminal Jatijajar, Stasiun Depok Lama, serta Stasiun Depok Baru.

Selain di tiga lokasi tersebut, kata Munir, pihaknya juga akan secara berkala melakukan operasi di titik-titik lainnya di 11 kecamatan se-Kota Depok.

“Kami memiliki program operasi yustisi sebanyak 22 kali dalam setahun, termasuk pasca lebaran ini kami akan lakukan di 11 kecamatan,” kata Munir di Balai Kota Depok.

Halaman
12
Penulis: Gopis Simatupang
Editor:
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved