Layanan Umum

Ratusan Pegawai Pemprov DKI Terancam Sanksi Disiplin

Ratusan pegawai Pemprov DKI terancam sanksi disiplin lantaran kedapatan tak masuk di hari pertama seusai cuti Lebaran, Senin (10/6/2019).

Ratusan Pegawai Pemprov DKI Terancam Sanksi Disiplin
Warta Kota/Anggi Liana Putri
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 

Ratusan aparatur sipil negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta tercatat tak hadir pada hari pertama masuk kerja seusai libur Lebaran, Senin (10/6/2019) pagi.

Dari total 66.087 ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, terdapat 185 orang yang sampai pukul 08.00 WIB tak mendaftarkan kehadiran. 

"Hanya 185 orang atau 0,27 persen (yang belum absen). 99,73 persen masuk kerja sesuai dengan jadwalnya," ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Senin (10/5/2019).

Anies memastikan, ASN yang tidak masuk ataupun terlambat akan mendapat sanksi sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri.

Puluhan ASN Pemkot Bekasi Tak Masuk Di Hari Pertama Seusai Cuti Lebaran

Menpan RB Beri Sanksi untuk ASN yang Tidak Masuk Kantor Hari Pertama Sesudah Libur Lebaran

Jenis Sanksi Disiplin

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah memperingatkan ASN agar tidak bolos setelah libur lebaran.

Sanksi disiplin berjenjang (ringan, sedang, dan berat) menanti para pegawai negeri sipil yang membolos.

Menurut ketentuan dalam PP 53/2010, sanksi disiplin ringan bagi ASN itu berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis.

Takut Sanksi, Pegawai Pemkab Tangerang Berebut Mendaftarkan Kehadiran

Ini Sanksi Bagi ASN Bila Telat dan Bolos Kerja Pada Senin 10 Juni 2019

Adapun sanski disiplin tingkat sedang meliputi penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.

Sedangkan sanksi tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, dan pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.

Selain itu, ASN yang terkena sanski berat bisa mendapat sanksi berupa pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN. 

Penulis: Anggie Lianda Putri
Editor: Ika Chandra Viyatakarti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved