MAHFUD MD Jelaskan Dasar Hukum dan Konsekuensi Pembubaran Koalisi Jokowi dan Prabowo di Pilpres 2019

Mahfud MD memberikan penjelasan terkait usulan pembubaran koalisi pengusung Jokowi dan Prabowo pada Pilpres 2019.

TANGGAPAN atas wacana pembubaran koalisi partai politik atau parpol pengusung dua pasang Capres dan Cawapres pada Pilpres 2019 terus bergulir.

Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik mengusulkan agar koalisi dibubarkan untuk menghindari polarisasi di tingkat masyarakat bawah setelah Pemilihan Presiden atau PIlpres 2019.

Rachland Nashidik usul pembubaran koalisi baik yang mendukung pasangan Joko Widodo-KH Maruf Amin maupun pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.

"Polarisasi ini sewaktu-waktu bisa meledak menjadi konflik sosial," ujar Rachland Nashidik dalam siaran pers yang dikirim kepada Wartakotalive.com.

Seperti diketahui, pada Pilpres 2019 ada dua koalisi partai politik, yaitu Koalisi Indonesia Kerja yang mendukung Jokowi-Amin dan Koalisi Adil Makmur yang mendukung Prabowo-Sandi.

• Luna Maya Liburan Bareng Wanita Terkaya se-Asia di Bali, Simak Sosok Chryseis Tan

• Ini Alasan Polisi Tak Tangguhkan Penahanan Eggi Sudjana Meski Dijamin Dua Politikus Gerindra

Prof Mohammad Mahfud MD pun memberikan penjelasan terkait koalisi politik yang terjadi di Indonesia.

Koalisi menurut Mahfud MD ini untuk menjawab pertanyaan netizen atau warganet terkait wacana Rachkand Nashidik tersebut.

Menurut Mahfud MD, dalam tata hukum Indonesia tidak ada istilah koalisi.

Karena itu, tidak ada pula ikatan yuridis untuk koalisi sejumlah partai politik (parpol). 

"Istilah itu (koalisi) hanya dipakai dalam politik praktis," ujar Mahfud MD melalui akun twitter, Senin (10/6/2019).

Koalisi dalam politik praktis adalah bergabungnya sejumlah partai politik untuk mengusung atau mendukung pasangan calon (Paslon) dalam Pilpres 2019.

"Setelah itu tak ada ikatan yuridis untuk koalisi. Mau terus atau tidak, tergantung kesepakatan saja," ujarnya.

Mahfud MD menjelaskan koalisi terkait pertanyaan @adang_setiadana.

#SaveUBN‏ @adang_setiadana Replying to @RachlanNashidik @zarazettirazr: Apa UU pemilu tentang aturan koalisi dan konsekuensinya kalo keluar dari koalisi?

Apa ada massa waktunya? Atau bagaimana? Pada pilpres kalo tdk masuk koalisi tsk bs mencalonkan presiden di pilpres berikutnya? Prof @mohmahfudmd berkenan membahasnya?

Risiko Jika Jokowi-Prabowo Tolak Pembubaran Koalisi

Wakil Sekjen Demokrat memberi alasan pembubaran koalisi pendukung Jokowi dan Prabowo dan risikonya jika koalisi dipertahankan. "Bisa terjadi konflik sosial."

Diberitakan Wartakotalive.com, Calon Presiden atau Capres 02 Prabowo Subianto diminta untuk membubarkan Koalisi Adil Makmur secepatnya.

Koalisi Adil Makmur adalah koalisi partai politik yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno menjadi Capres/Cawapres pada Pilpres 2019.

Capres 01 Joko Widodo juga diminta secepatnya membuarkan Koalisi Indonesia Kerja. 

Koalisi Indonesia Kerja adalah koalisi sejumlah partai politik yang mendukung pasangan Joko Widodo-KH Maruf Amin sebagai Capres/Cawapres pada Pilpres 2019.

Usulan tersebut disampaikan Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik.

• Ini 4 Fakta Terbaliknya Perahu Sampan di Babel, Kelebihan Muatan, 1 Tewas, Terbalik dekat Laut Dalam

• 6 Fakta Tenggelamnya KM Lintas Timur, Bantuan TNI, Jasad dengan Life Jacket, hingga Kelaikan Kapal

• VIRAL! Harga Outfit Kaesang Pangarep Miliaran Rupiah saat Jalan-Jalan ke Yogyakarta, Ini Rinciannya

"Pak @prabowo, Pemilu sudah usai. Gugatan ke MK adalah gugatan pasangan Capres. Tak melibatkan peran Partai.

Saya usul, Anda segera bubarkan Koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir. Andalah pemimpin koalisi, yang mengajak bergabung. Datang tampak muka, pulang tampak punggung," tulis Rachland Nashidik di akun twitternya.

Kepada kubu Joko Widodo (Jokowi), Rachland pun mengusulkan pembubaran koalisi.

@RachlanNashidik: Anjuran yang sama, bubarkan Koalisi, juga saya sampaikan pada Pak @jokowi. Mempertahankan koalisi berarti mempertahankan perkubuan di akar rumput.

Artinya mengawetkan permusuhan dan memelihara potensi benturan dalam masyarakat. Para pemimpin harus mengutamakan keselamatan bangsa.

Dalam siaran pers yang dikirimkan kepada Wartakotalive.com, Rachland Nashidik kemudian menjelaskan lebih detail terkait usulan pembubaran koalisi yang mendukung Prabowo dan Jokowi itu.

Setidaknya ada 8 alasan pembubaran koalisi menurut Rachland, Senin (10/6/2019).

1. Apa yang saya sampaikan adalah proposal politik yang tidak didasari motif politik. Non politically motivated political proposal.

Sepenuhnya dituntun oleh keprihatinan terhadap akibat buruk dari Pilpres 2019 berupa polarisasi yang dalam dan tajam di akar rumput antara pendukung Pak Jokowi melawan Pendukung Pak Prabowo.

Polarisasi ini sewaktu-waktu bisa meledak menjadi konflik sosial

2. Tentu proposal saya akan terdengar bising di telinga, dipandang sebagai indescent proposal, apabila ditafsir dari sudut kepentingan kekuasaan politik semata mata.

3. Kelihatannya koalisi 01 yang paling keberatan. Mereka membayangkan Pak Jokowi sudah pasti jadi Presiden lagi, dan karena itu membayangkan sudah pasti mereka akan mendapat jatah kursi kabinet.

4. Meski pandangan itu wajar, saya kira kawan-kawan di Kubu 01 perlu lebih percaya diri.

Kenangan Pak Jokowi pada partai mana dan siapa di dalamnya yang paling setia, atau berguna bagi direksi politik beliau, tak akan pupus hanya karena koalisi bubar.

5. Pak Jokowi pasti juga memiliki pandangan dan penilaian sendiri tentang siapa siapa dari partai Koalisi 01 yang pantas dipilih oleh kuasa prerogatifnya di dalam sistem Presidensial.

Di samping itu, Pak Jokowi tentu juga memiliki kebutuhan politik objektif berupa besaran dukungan partai di DPR agar pemerintahannya stabil.

Jadi, jangan terlalu kuatir, beliau pasti tak akan meninggalkan partai koalisi 01.

6. Proposal saya membubarkan koalisi adalah cara saya menggedor nurani para elit di dua koalisi. Sampai hari ini mereka tak terdengar punya gagasan untuk mencegah benturan sosial yang saya cemaskan.

7. Proposal saya boleh dibuang, dituding punya ambisi atau kepentingan, atau dianggap angin lalu.

Tapi para pimpinan koalisi perlu segera datang dengan gagasan yang lebih baik untuk mengembalikan kedamaian dan menghentikan permusuhan di dalam masyarakat.

8. Sebagai pemimpin, mereka harus memikirkan keselamatan bangsa dari ancaman potensi konflik di antara sesama warga.

Mustahil mereka tidak tahu atau tidak merasa bahwa ada polarisasi yang runcing di akar rumput yang menyimpan potensi benturan.