Tak Ingin Ada Lagi Perbedaan Awal Ramadan dan Syawal, Pemerintah Dorong Penyatuan Kalender Hijriah

MENTERI Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, Kementerian Agama bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong penyatuan kalender Hijriah.

Lukman Hakim Saifuddin berujar, kesamaan penentuan 1 Dzulhijah, 1 Ramadan, dan 1 Syawal tersebut, memiliki implikasi besar pada kehidupan secara keseluruhan.

"Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, MUI akan melakukan pertemuan kajian ilmiah oleh sejumlah pakar yang difasilitasi Kementerian Agama," kata Menag di Kantor Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (3/6/2019) malam.

• Ini Daftar Lokasi Lihat Bulan dan Urutan Proses Sidang Isbat Penetapan 1 Syawal 1440 Hijriah

"Mudah mudahan kita bisa bersepakat, berapa sebenarnya kriteria hilal yang bisa dilihat. Jadi kesamaan dalam kriteria," sambungnya.

Dia melanjutkan, untuk mencapai penyatuan kalender hijriah, ada dua hal yang perlu disepakati, baik pemerintah maupun ormas-ormas seperti Muhammadiyah dan NU, yakni kriteria posisi hilal dan pihak otoritas untuk melakukan sidang isbat.

Sejauh ini, baru poin kedua yang telah disepakati, yaitu kewenangan sidang Isbat dilakukan oleh Kementerian Agama.

• SBY Salami Megawati di Bawah Tenda Merah Putih

"Mencari titik temu bagaimana kita bisa menyepakati kriteria yang disepakati bersama, sehingga kita punya acuan yang sama," ujar menteri dari PPP ini.

Diharapkan dengan adanya kalender Hijriah itu, tak ada lagi yang lebih dahulu mengumumkan sejumlah agenda penting Umat Islam, seperti awal Ramadan dan awal Syawal.

Sehingga, masyarakat tak lagi dibingungkan dengan perbedaan seperti jatuhnya hari raya yang sebelumnya pernah terjadi.

• KontraS Terima Tujuh Pengaduan Aksi Kerusuhan 21-22 Mei, Korban Mengaku Disiksa Aparat

"Karena prinsip dasarnya kita bersepakat bahwa penetapan itu harus menggunakan dua metode," ucapnya.