Mantan Hakim MK Ungkap Meski BPN Bisa Buktikan Kecurangan, Paslon 01 Tak Bisa Didiskualifikasi

Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Maruarar Siahaan mengungkapkan bahwa pasangan capres/cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin tidak bisa didiskualifikasi, dari Pilpres 2019.

Hal itu ia ungkapkan saat membicarakan soal kemungkinan dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) bisa dibuktikan oleh kubu 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, ketika menjadi tamu Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin, Ruhut Sitompul melalui channel YouTubenya Ruhut Sitompul, Minggu (2/6/2019).

Mulanya, Ruhut menyinggung soal dugaan kecurangan TSM dalam pemilu yang diajukan kubu 02 kepada MK.

• BARU, Anak-anak Desa di Cianjur Terkena Wabah Kulit Diduga Cacar Monyet

Terkait itu, Ruhut lantas menanyakan soal kemungkinan Prabowo-Sandi dalam membuktikan laporannya.

"Mungkinkan Kubu 02, bisa membuktikan adanya kecurangan terstruktur, sistematif, dan masif (TSM)?" tanya Ruhut.

Maruarar menjelaskan bahwa dugaan kecurangan yang dianggap TSM haruslah memiliki hasil yang signifikan terhadap perolehan suara.

Ia menegaskan bahwa dalam membuktikan hal tersebut tidaklah mudah dilakukan.

"Pelanggaran TSM itu harus memiliki korelasi signifikansi dengan perolehan suara," ujar Maruarar.

"Kalau dia dikatakan terstruktur, kira-kira berapa pengaruhnya terhadap suara, sehingga bisa tidak dia mempengaruhi perolehan suara Pak Jokowi misalnya."

"Kalau dia (Jokowi) 17 juta suara, paling tidak dia (Prabowo) harus memperoleh setengahan dari situ tambah satu kan."