Bulan Suci Ramadan

Pegawai Pemerintah Kota Bekasi Dilarang Terima Parcel Lebaran

“Sudah ada surat edaran dari Mendagri dan KPK. Kita juga sudah sosialisasikan untuk tidak menerima parsel itu,

Pegawai Pemerintah Kota Bekasi Dilarang Terima Parcel Lebaran
Wartakotalive.com/Fitriyandi Al Fajri
Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono 

Pemerintah Kota Bekasi melarang keras para Apara

VIDEO: Ani Yudhoyono Wafat, Al Ghazali Mengaku Sangat Sedih

tur Sipil Negara di lingkungan Pemkot Bekasi untuk menerima parsel pada Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah.

"Kami tegas larang ASN terima parsel dari semua, kami sudah sosialisasikan soal larangan ini," kata Wakil Walikota Bekasi, Tri Adhianto, Minggu (2/5/2019).

Meskipun demikian, kata Tri, jika tetap ingin menerima parsel lebaran itu, ASN diwajibkan untuk melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

VIDEO: Isak Tangis SBY, AHY, dan Ibas Pecah Saat Mengusung Keranda di Cikeas

"Kalau terima harus lapor, agar dapat dipastikan apakah terdapat kepentingan dari pemberi parsel kepada ASN Pemkot Bekasi. Apabila tidak ada kepentingannya saya kira KPK akan mengembalikan,”ujar Tri.

Tri yakin bahwa ASN di lingkungan Pemkot Bekasi tidak akan menerima parsel pada Lebaran 2019 ini. Karena, pihaknya telah menyosialisasikan hal tersebut.

ILUSTRASI Penjualan parcel di sebuah toko kawasan Tambora, Jakarta Barat.
ILUSTRASI Penjualan parcel di sebuah toko kawasan Tambora, Jakarta Barat. (Kompas.com/Rima Wahyuningrum)

“Sudah ada surat edaran dari Mendagri dan KPK. Kita juga sudah sosialisasikan untuk tidak menerima parsel itu, saya yakin ASN Kota Bekasi tidak ada yang nerima itu, mereka sudah tahu konsekuensinya," paparnya.

Untuk diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menerbitkan Surat Edaran (SE) seluruh kepala daerah dan pejabat daerah menerima bingkisan lebaran. Hal ini guna mencegah tindak pidana gratifikasi.

Dalam SE bernomor 003.2/3975/SJ dan 003.2/3976/SJ tertanggal 16 Mei 2019 itu, Menteri Dalam Negeri (Mendari) Tjahjo Kumolo meminta kepada gubernur, bupati/wali kota, aparatur sipil negara (ASN), DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk menolak gratifikasi lebaran dalam bentuk apa pun.

VIDEO: Periksa Kesiapan Bus Mudik di Terminal Tanjung Priok, Kapolres Jakarta Utara Bilang Begini

“Bersama ini diminta agar menginstruksikan kepada seluruh ASN/anggota DPRD menolak gratifikasi baik berupa uang, bingkisan/parsel, fasilitas, dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,” kata Tjahjo dalam surat edaran (SE) yang diterima di Jakarta, Jumat, 17 Mei 2019.

Surat edaran Mendagri untuk menindaklanjuti surat larangan yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Surat Edaran (SE) KPK No. B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 perihal imbauan pencegahan gratifikasi terkait hari raya keagamaan.

Isinya larangan PNS dan penyelenggara negara menerima segala bentuk apapun terkait perayaan Idul Fitri 1440 Hijriah yang berpotensi menjadi sebuah gratifikasi. (MAZ)

Penulis: Muhammad Azzam
Editor: Ahmad Sabran
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved