Uang untuk Menteri Agama dan Romahurmuziy Dianggap Bisyaroh, JPU KPK Bilang Itu Ilegal

SAMSUL Huda Yudha, penasihat hukum Haris Hasanudin, membantah Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Ketua Umum PPP Romahurmuziy, terlibat jual beli jabatan di Kemenag.

Haris Hasanudin adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur yang kini nonaktif.

"Itu tak ada istilah komitmen atau bentuk jual beli jabatan. Tak pernah Pak Menteri (Lukman Hakim Saifuddin) ataupun Pak Romy (Romahurmuziy) meminta sesuatu. Tidak pernah," kata Samsul, ditemui di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (29/5/2019).

• Menteri Agama Terima Rp 70 Juta dari Kakanwil Kemenag Jatim, Romahurmuziy Dapat Rp 255 Juta

Menurut dia, Haris Hasanudin hanya memberikan sesuatu yang disebut 'Bisyaroh'. 'Bisyaroh' berasal dari Bahasa Arab yang berarti kabar gembira.

"Terkait pemberian Rp 5 juta betul, Rp 250 betul, kemudian 20 (juta) waktu di Maret pondok pesantren, Jombang, betul. Yang ada itu bentuk tradisi lama yang diambil Bahasa Arab namanya 'Bisyaroh,' itu menggembirakan," tuturnya.

Pada umumnya, kata dia, 'Bisyaroh' di pondok pesantren diberikan kepada para guru mengaji sebagai bentuk pesangon atau terima kasih.

• Begini Mekanisme Sidang Isbat Penetapan 1 Syawal 1440 Hijriah dan Daftar Lokasi Lihat Bulan

"Kebiasaan atau tradisi atau 'Bisyaroh' kepada pimpinan yang hadir. Meskipun tidak baik, maka inilah PR (pekerjaan rumah) kita ke depan supaya tidak ada lagi hal itu. Saya bilang kan 'Bisyaroh' yang awalnya baik, tetapi karena ada undang-undangnya jadi buruk," tuturnya.

Samsul menyebutkan apabila uang yang diberikan Haris kepada Lukman adalah hasil patungan dari seluruh kepala kantor wilayah Kemenag di Jawa Timur.

"Tetapi untuk Rp 50 juta tanggal 1 Maret di Kemenag Kanwil Jatim itu bukan dari uang Pak Haris, melainkan dari seluruh kepala kantor urunan untuk hormati Pak Menag yang datang, dan itu sudah berlangsung lama," paparnya.

• Fadli Zon Jelaskan Alasan Prabowo Ajak Warga Asing ke Dubai dan Austria

Sementara, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK Wawan Gunawarto, menyebut 'Bisyaroh' sebagai sesuatu yang ilegal.