Korupsi di Kementerian Agama

Menteri Agama Terima Rp 70 Juta dari Kakanwil Kemenag Jatim, Romahurmuziy Dapat Rp 255 Juta

JPU pada KPK menyebut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin turut menerima uang terkait jual beli jabatan di Kementerian Agama.

Menteri Agama Terima Rp 70 Juta dari Kakanwil Kemenag Jatim, Romahurmuziy Dapat Rp 255 Juta
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meninggalkan Gedung KPK, seusai menjalani pemeriksaan, Kamis (23/5/2019). 

JAKSA Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyebut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin turut menerima uang terkait jual beli jabatan di Kementerian Agama.

Nama Lukman Hakim Saifuddin disebut dalam dakwaan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur Haris Hasanudin, yang dibacakan JPU pada KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (29/5/2019).

Dalam dakwaan disebutkan, Lukman Hakim Saifuddin turut menerima uang sebesar Rp 70 juta, yang diberikan secara bertahap, masing-masing Rp 50 juta dan Rp 20 juta.

Bambang Widjojanto Sebut Pemilu 2019 Terburuk di Indonesia, KPU Tanggapi Begini

"Terdakwa memberi uang karena Muhammad Romahurmuziy dan Lukman Hakim Saifuddin melakukan intervensi," ujar JPU pada KPK Wawan Yunarwanto, saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (29/5/2019).

"Baik langsung maupun tidak, terhadap proses pengangkatan terdakwa sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur," sambungnya.

JPU pada KPK menyebut kasus ini berawal saat Kemenag mengumumkan seleksi jabatan untuk posisi Kakanwil Kemenag Jatim.

Dua Tersangka Kerusuhan Aksi 22 Mei 2019 Konsumsi Narkotika, Kata Polisi untuk Tambah Keberanian

Haris yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kanwil Kemenag Jatim, mendaftar sebagai calon kakanwil.

Ia melampirkan surat persetujuan atasan langsung yang ditandatangani Ahmadi, selaku Kepala Biro Kepegawaian Kemenag.

Namun, Haris diketahui pernah dijatuhi sanksi disiplin PNS. Sedangkan salah satu syarat untuk mendaftar sebagai kakanwil, adalah tidak pernah dijatuhi sanksi.

Ini Peran Enam Tersangka Baru Terkait Kerusuhan Aksi 22 Mei, Salah Satunya Perempuan

Salah satu persyaratan untuk menduduki jabatan tersebut adalah tidak pernah dijatuhi sanksi hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat, dalam 5 tahun terakhir, serta mengisi surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan dan/atau sanksi disiplin PNS tingkat sedang atau berat.

Halaman
1234
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved