Pilpres 2019

Tidak Tebang Pilih, IPW Desak Polisi Usut Kasus Bupati Boyolali yang Menghina Capres Prabowo

Bupati Boyolali sudah dua kali dilaporkan melakukan ujaran kebencian terhadap pasangan capres 02, yakni di Polda Jateng dan terakhir di Mabes Polri pa

Tidak Tebang Pilih, IPW Desak Polisi Usut Kasus Bupati Boyolali yang Menghina Capres Prabowo
Kompas.com
Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane. 

SEMANGGI, WARTAKOTALIVE.COM -- Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan setelah Polri menciduk beberapa pendukung pasangan capres 02, karena diduga melakukan ujaran kebencian dan penyebaran berita hoaks lewat media sosial, saat ini Polri perlu juga menjelaskan nasib kasus ujaran kebencian yang diduga dilakukan Bupati Boyolali Seno Samudro, terhadap pasangan capres 02.

Ia berharap dalam melakukan penegakan hukum Polri bisa bersikap adil, tidak memihak dan tidak tebang pilih.

"Sebab Bupati Boyolali sudah dua kali dilaporkan melakukan ujaran kebencian terhadap pasangan capres 02, yakni di Polda Jateng dan terakhir di Mabes Polri pada 5 November 2018. Tapi hingga kini tidak ada penjelasan dari Polri tentang nasib kasus Bupati Boyolali itu. Sementara dalam kasus ujaran kebencian yang diduga dilakukan Mustofa Nahrawardaya, Polri bekerja cepat menangkapnya," kata Neta, Selasa (28/5/2019).

Menurut Neta, Polri memang mempunyai pertimbangan sendiri dalam menangani sebuah kasus.

"Namun jangan sampai dirasakan masyarakat ada keberpihakan," kata Neta.

Belakangan ini kata Neta cukup banyak pendukung pasangan capres 02 yang dilaporkan ke polisi ketimbang pendukung pasangan capres 01.

"Sebagian besar yang dilaporkan menyangkut hoaks yang bisa mengganggu keamanan masyarakat. Misalnya dalam kasus Mustofa, twit-nya bisa membuat kemarahan publik terhadap polisi, padahal apa yg di twitnya tidak benar. Namun belakangan Mustofa sempat meralat twitnya itu," kata dia.

Kasus Mustofa ini kata dia harus menjadi pembelajaran bagi para publik figur agar jangan mudah terprovokasi dgn media sosial.

Sebab jika seorang publik figur men-twit sesuatu yang tidak benar, maka publik pasti akan cepat mempercayainya.

"Kalau dikatakan, polisi terlalu cepat memproses laporan yan menyangkut pendukung pasangan capres 02, sebenarnya tidak juga. Dalam kasus dilaporkannya Djoko Santoso ketua BPN ke Bareskrim misalnya, hingga kini belum juga diproses Polri," kata Neta.

Halaman
12
Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved