Mendagri Diminta Membatalkan Terpilihnya Ratu Ati Marliati Sebagai Wakil Walikota Cilegon

Terpilihnya Ratu Ati Marliati sebagai wakil walikota Cilegon dinilai menyalahi aturan dan cacat hukum. Mendagri diminta membatalkannya.

Mendagri Diminta Membatalkan Terpilihnya Ratu Ati Marliati Sebagai Wakil Walikota Cilegon
Warta Kota/Henry Lopulalan
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri) dan Ketua KPK Agus Rahardjo saat konferensi pers terkait penegakan hukum di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (4/9/2018). 

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo diminta membatalkan terpilihnya Ratu Ati Marliati sebagai Wakil Walikota Cilegon, Banten.

Pasalnya, terpilihnya Ratu Ati Marliati pada pemilihan 12 April 2019 dinilai menyalahi aturan atau cacat hukum sehingga tidak sah menjadi wakil walikota sisa periode 2016-2021.

SIMAK Permohonan Maaf Seorang Penyiar Radio yang Dibekuk Polisi Akibat Sebarkan Informasi Hoaks

“Mendagri harus membatalkan pencalonan Ati Marliati karena mendapat rekomendasi partai pengusung pusat hanya namanya sendiri, yakni DPP Partai Golkar," kata pengamat kebijakan publik Azas Tigor Nainggolan ke wartawan.

Seharusnya, lanjut Azas Tigor Nainggolan, DPP Golkar merekomendasikan 2 nama, yaitu Ati Marliati dan Reno Yanuar sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 176 Ayat 2.

Alasan Wali Kota Depok Larang Pegawai Kota Depok Pakai Mobil Dinas Saat Mudik Lebaran

Menurut Azas Tigor Nainggolan, sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 176 atau Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, dinyatakan, wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota berhenti karena meninggal, permintaan sendiri, atau diberhentikan, dan pengisian dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung.

Selanjutnya, partai politik atau gabungan partai politik pengusung mengusulkan dua calon wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota kepada DPRD melalui gubernur, bupati, walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.

Pengamat transportasi Forum Warga Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan di kawasan Menteng.
Pengamat transportasi Forum Warga Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan di kawasan Menteng. (Anggie Lianda Putri)

Azas Tigor mengemukakan, sesuai UU itu, syarat pendaftaran atau rekomendasi mengikuti pemilu atau pilkada itu harus ditandatangani ketua umum, sekretaris jenderal atau nama lain di tingkat kepengurusan partai politik pusat.

Dalam hal pemilihan wakil walikota Cilegon, dua nama diusulkan menjadi calon wakil walikota, yakni Ratu Ati Marliati (Golkar) dan Reno Yanuar (PDIP).

Namun, meski tanpa mendapat rekomendasi dari DPP PDI-Perjuangan, Ratu Ati dipilih menjadi wakil walikota.

"Dari awal, ini jelas cacat hukum. Jadi harus dibatalkan," kata Azas Tigor Nainggolan.

Facebook WhatsApp dan Instagram Ditutup 10 Hari? Begini Kata Staf Ahli Menko Polhukam

Mengacu pasal 176 ayat 2 UU Nomor 10 Tahun 2016, semua partai pengusung wajib mengusulkan dua nama, bukan satu nama, karena Ratu Ati juga perlu mendapat surat rekomendasi dari PDI-Perjuangan.

Halaman
12
Penulis: Rangga Baskoro
Editor: Irwan Wahyu Kintoko
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved