Pilpres 2019

Polisi Tepis Kabar Aparat Masuk Masjid Kejar Pengunjuk Rasa, Ada Segelintir Orang Sengaja Provokasi

Sejauh ini personel Brimob dan Sabhara masih disiagakan di lokasi. Namun dirinya belum memastikan ada berapa jumlah personel yang disiagakan.

Polisi Tepis Kabar Aparat Masuk Masjid Kejar Pengunjuk Rasa, Ada Segelintir Orang Sengaja Provokasi
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Anggota Brimob bersitegang dengan massa di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta, Rabu (22/5/2019). Petugas kepolisian terus mendorong massa yang pendemo yang masih bertahan di Gedung Bawaslu. 

Dalam mengamankan aksi unjuk rasa, pasukan ini akan berbaur dan bersama pengunjuk rasa ikut salat serta berzikir bersama.

Wiranto kemarin membuka sekaligus memberikan pengarahan dalam acara Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019 di Grand Paragon Hotel, Jakarta Barat.

Dalam arahannya, Wiranto menyampaikan rakor ini digelar untuk menghindari terjadinya konflik nasional setelah Pemilu ‎2019. Terlebih jelang 22 Mei 2019 saat rekapitulasi Pemilu 2019, banyak isu soal people power.

Prabowo-Sandi Kembali Tegaskan Tolak Hasil Pemilu 2019, tapi Pastikan Bakal Gugat ke MK

"Ini semua membuat masyarakat cemas, oleh karena itu rapat hari ini merupakan satu sinergitas dari pusat dan daerah," jelasnya.

"Dari semua kementerian dan lembaga termasuk yang ada di bawahnya kepolisian, TNI, hingga pemerintah daerah. Ini mensinergikan hal-hal negatif yang mungkin terjadi yang berujung pada konflik sosial," papar Wiranto.

Wiranto menuturkan, pihaknya mengapresiasi Pemilu 2019 sudah selesai dan mendapat apresiasi dari 39 negara.

Prabowo-Sandi Gugat ke MK, Penetapan Presiden dan Wakil Terpilih Dilakukan Setelah 28 Juni 2019

Namun, sementara ini masih menyisakan masalah dalam hal penghitungan suara, karena masih ada pihak-pihak yang tidak mengakui penghitungan.

Bahkan, ada yang tidak mengakui hasil Pemilu 2019 yang akan diumumkan oleh KPU. Termasuk, ada juga indikasi tidak mau melaporkan kepada lembaga yang sudah ditunjuk, misalnya perselisihan angka jumlah hasil ke MK, tapi melaksanakan dengan tanda kutip people power.

"Polisi dan TNI kan sudah menunjukkan suatu iktikad yang sangat luar biasa, mereka bersatu padu melakukan pengamanan secara maksimal. Sehingga masyarakat tidak perlu takut, khawatir, tenang-tenang saja, jalani kehidupan seperti biasa," imbau Wiranto.

Aksi Unjuk Rasa di Depan Bawaslu Bikin Warga Tak Bisa Buka Puasa Bareng Keluarga di Rumah

Dia juga mengajak seluruh pimpinan nasional hingga daerah, agar bersama-sama merawat persatuan dan kesatuan bangsa, supaya tidak terjadi konflik sosial. Dia juga meminta ‎semua pihak dapat menerima hasil Pemilu 2019 secara legawa.

"Artinya ya mengakui itu kalau ada masalah-masalah salurkan ke hukum ke lembaga hukum yang sudah disiapkan. Ada MK, DKPP, ada Bawaslu, ada Gakkumdu," ucapnya.

Wiranto Minta Jangan Ada Pengerahan Massa dari Daerah ke Jakarta.

Wiranto pun meminta pejabat di daerah melarang warganya untuk mengikuti ajakan people power di Jakarta pada 22 Mei 2019.

"Bagaimana supaya tidak ada penumpukkan ‎massa? Saudara tolong dari daerah jangan biarkan masyarakat keluar daerah menuju Jakarta," pinta Wiranto.

Wiranto juga mewanti-wanti jangan sampai pejabat di daerah termasuk kepala desa, Kapolsek, Danramil‎, Bhabinkamtibmas, hingga Bhabinsa, tidak bisa membendung warga untuk ke Jakarta.

Mantan Istri Ungkap Prabowo Terima SPDP di Hambalang Pukul 03.00 Pagi, Katanya Seperti Menghina

‎"Pusat dan daerah harus sinergi, jangan ada kerembesan di ibu kota. Jelaskan ke masyarakat tidak perlu ke Jakarta. Terlebih lagi tengah puasa, nanti sahur dan buka bagaimana. Pasti mereka akan berpikir," tuturnya.

Sementara, Kadiv Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal menjamin situasi kamtibnas pada 22 Mei 2019 akan aman.

"Ya, kita jamin aman (tanggal 22 Mei 2019). Polisi di-backup oleh TNI, meyakinkan semua wilayah NKRI, Insyaallah aman," ceus Iqbal di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (16/5/2019).

Pria Pengancam Penggal Jokowi Kirim Surat Permintaan Maaf ke Istana Negara, Ayahnya Juga

Iqbal menegaskan, Polri tidak melarang semua pihak untuk menyuarakan pendapatnya.

Namun, ia mengimbau agar pendapat itu disampaikan dalam koridor undang-undang (UU) atau hukum yang berlaku.

"Bahwa penyampaian pendapat di muka umum itu tidak absolut, bisa dilakukan apa namanya, seenaknya. Ada batasan-batasan, menghormati hak asasi orang, memperhatikan persatuan dan kesatuan bangsa dan sebagainya," paparnya.

Bisakah Prabowo Jadi Tersangka Jika Aksi 22 Mei Berakhir Rusuh? Ini Kata Dosen Hukum

Mantan Wakapolda Jawa Timur itu mengatakan agar masyarakat tidak boleh terlalu percaya dengan sejumlah informasi yang beredar di media sosial.

Akan tetapi, jenderal bintang dua itu menegaskan pihaknya tidak akan meng-under estimate dan berjaga untuk segala kemungkinan-kemungkinan yang ada.

"Mabes Polri sudah menyiapkan berbagai kemungkinan-kemungkinan kontigensi dan sebagainya. Sudah kita siapkan," terangnya.

Politikus PDIP Ungkap Mobilisasi Massa Jelang 22 Mei, dari Tur Jihad Hingga Ajakan di Media Sosial

"Prinsipnya kami melakukan upaya persuasif maksimal, menyampaikan hal yang tidak boleh dilakukan," cetusnya.

"Tetapi kalau ada siapa pun, kelompok mana pun, yang melakukan upaya-upaya melanggar hukum, anarkis, tentunya kami ada mekanisme di lapangan," sambung Iqbal. (Fahdi Fahlevi)

Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved