Pilpres 2019

BREAKING NEWS: Anies Baswedan Bilang Enam Orang Tewas Saat Aksi 22 Mei, 200 Lainnya Luka-luka

Anies Baswedan menginformasikan sampai saat ini sudah ada enam korban meninggal dunia akibat kerusuhan dalam aksi tolak hasil Pemilu 2019 di sekitar

BREAKING NEWS: Anies Baswedan Bilang Enam Orang Tewas Saat Aksi 22 Mei, 200 Lainnya Luka-luka
WARTA KOTA/ANGGIE LIANDA PUTRI
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di RS Tarakan, Cideng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2019). 

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan menginformasikan sampai saat ini sudah ada enam korban meninggal dunia akibat kerusuhan dalam aksi tolak hasil Pemilu 2019 di sekitar Jalan MH Thamrin.

Keenam korban penembakan meninggal dalam aksi 22 Mei itu tersebar di empat rumah sakit di Jakarta.

Data korban aksi 22 atau korban penembakan versi Anies Baswedan ini ia terima dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

"Jadi kira-kira ada 200 orang luka-luka per jam sembilan pagi ini, dan ada sekitar enam orang tercatat meninggal," ujar Anies Baswedan di RS Tarakan, Cideng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2019).

Gubernur Anies tinjau RS Tarakan untuk melihat langsung penanganan korban aksi 22.

Sementara Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menuturkan, pihaknya masih mengecek informasi enam korban tewas akibat kerusuhan di Jakarta pada Rabu (22/5/2019) dini hari.

"Masih dicek seputar itu, termasuk penyebab tewas dan identitasnya," kata Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi Wartakotalive.com, Rabu (22/5/2019).

Yang pasti, kata Dedi Prasetyo, polisi tidak dibekali peluru tajam dan senjata api saat mengamankan unjuk rasa yang berujung rusuh tersebut.

Polda Metro Soal Rekaman Pertemuan Rancang Kerusuhan di Jakarta dan Rencana Penyerangan ke Jokowi

 Polisi: Kalau Ada Penembakan Peluru Tajam Bisa Dipastikan Bukan dari TNI-Polri, Ada Penumpang Gelap

"Yang perlu disampaikan bahwa aparat keamanan dalam pengamanan unjuk rasa tidak dibekali oleh peluru tajam dan senjata api," tuturnya.

"Kita sudah sampaikan jauh-jauh hari bahwa akan ada pihak ketiga yang akan memanfaatkan situasi unras tersebut. Oleh karenanya masyarakat tidak perlu terprovokasi," sambung Dedi Prasetyo.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menginformasikan sampai saat ini sudah ada enam korban meninggal dunia akibat kerusuhan dalam aksi tolak hasil Pemilu 2019 di sekitar Jalan MH Thamrin.

Ustaz Steven dan Keluarga Kabarkan Ustaz Arifin Ilham Saat Ini Kritis di ICU RS Penang, Malaysia

 Jokowi: Sudah Dekat Lebaran, Masa Kita Mau Ramai Urusan Politik Terus?

Keenam korban penembakan meninggal dalam aksi 22 Mei itu tersebar di empat rumah sakit di Jakarta.

Data korban aksi 22 atau korban penembakan versi Anies Baswedan ini ia terima dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

"Jadi kira-kira ada 200 orang luka-luka per jam sembilan pagi ini, dan ada sekitar enam orang tercatat meninggal," ujar Anies Baswedan di RS Tarakan, Cideng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2019).

Polisi: Kalau Ada Penembakan Peluru Tajam Bisa Dipastikan Bukan dari TNI-Polri, Ada Penumpang Gelap

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti merincikan korban meninggal 1 di RS Tarakan, 2 di RS Pelni, 1 di RS Budi Kemuliaan, 1 di RS Mintoharjo, dan 1 di RSCM.

Namun, Widyastuti mengaku belum mengetahui penyebab meninggalnya keenam korban.

"Belum tahu secara pasti ya sebabnya. Sepertinya ada luka akibat benda tajam tumpul dan luka-luka lecet. Ada juga luka robek dan beberapa menembus ke pembuluh darah di paru-paru," ungkap Widyastuti.

BREAKING NEWS: Beredar SPDP Kasus Dugaan Makar, Muncul Nama Prabowo Subianto

Ada pun korban-korban ini merupkan pendukung Paslon Capres-Cawapres 02 yang mengepung kantor Bawaslu di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, sejak kemarin siang.

Mereka melakukan aksi protes atau unjuk rasa atas hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang dianggap curang.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono membantah kabar yang menyatakan pihak kepolisian masuk ke dalam masjid untuk mengejar pengunjuk rasa.

"Kemudian ada isu bahwa personel pengamanan masuk ke masjid-masjid untuk mengejar pengunjuk rasa adalah tidak benar," ujar Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Rabu (22/5/2019).

Argo Yuwono menyebutkan kericuhan terjadi setelah segelintir massa melakukan provokasi. Kericuhan terjadi setelah pihak kepolisian meminta massa aksi untuk pulang.

"Bahwa aksi demo kemarin sudah tertib dan bubar dengan damai. Tapi, malamnya ada segelintir orang yang sengaja membuat provokasi agar membuat warga terlibat. Tapi semua sudah bisa kita atasi," tutur Argo Yuwono.

TERPOPULER

 BREAKING NEWS: Menkominfo Jelaskan Penyebab WhatsApp Facebook dan IG Lamban dan Susah Share Video

 WhatsApp Facebook dan Instagram Down Bertepatan di Aksi 22 Mei 2019

 TERBARU Pembunuh Sadis di Bandung Akhirnya Tertangkap, Sempat 17 Jam Sembunyi di Plafon Rumah Warga

 Luna Maya Ditemukan Terkapar di Kamar Mandi, Raffi Ahmad: Luna Allahu Akbar

 Habis Tetapkan Jokowi Menang Pilpres 2019, KPU Umumkan Hal yang Bikin Banyak Orang Kecele

 BREAKING NEWS: Prabowo Subianto Sebut Pleno KPU Dilakukan Dalam Waktu SENYAP dan Penuh KEJANGGALAN

 Ini Alasan KPU Kenapa Penetapan Pemenang Pilpres 2019 Dilakukan Sebelum 22 Mei 2019

 Ini Jadwal Imsak dan Buka Puasa Hari ke-17 Ramadhan 1440 H pada Rabu (22/5/2019)

 Menambah Pahala, Ini 7 Amalan Sunnah Ketika Puasa Ramadan

 STATUS TERBARU Anak Ustaz Arifin Ilham: Abi Sedang Alami Masa Kritis, Mohon Doa Kesembuhan

Luhut Pandjaitan Bilang Purnawirawan Pendukung 02 Banyak yang Belum Pernah Dengar Desingan Peluru

Sejauh ini personel Brimob dan Sabhara masih disiagakan di lokasi. Namun dirinya belum memastikan ada berapa jumlah personel yang disiagakan.

"Pers Pam Brimob, Sabhara, semua masih lengkap dikendalikan oleh Kapolres Jakpus (Kombes Harry Kurniawan) selaku Kapam obyek," jelas Argo Yuwono.

Aksi unjuk rasa di depan Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta, berlangsung ricuh. Bahkan kericuhan terjadi hingga Rabu (22/5/2019) pagi.

Permadi Mengaku Beda Pandangan Soal People Power dengan Eggi Sudjana

Pengunjuk rasa yang berdemo di depan Bawaslu dipukul mundur aparat keamanan pada Rabu (22/5/2019) dini hari.

Massa yang sempat membakar sejumlah benda di antaranya ban tersebut dipukul mundur hingga kawasan Tanah Abang.

Pengunjuk rasa bahkan dikabarkan merusak kompleks Brimob yang berada di Jalan KS Tubun.

Prabowo Akui Berat Tempuh Jalan Anti Kekerasan, Minta Pendukungnya Jangan Balas Jika Dipukul

Hingga berita ini diturunkan, ruas jalan petamburan masih ditutup.

Sejumlah kendaraan taktis, salah satunya water cannon, tampak lalu lalang di Jalan Petamburan.

Sebelumnya, Kadiv Humas Polri Irjen M Iqbal menegaskan, aparat keamanan yang mengamankan aksi demonstrasi kelompok yang tak puas terhadap hasil Pemilu 2019, tidak akan dibekali senjata api dan peluru tajam.

BREAKING NEWS: Polda Metro Jaya Tarik SPDP dengan Terlapor Prabowo Subianto

Ia mengatakan, hal itu adalah Standard Operating Procedure (SOP) pengamanan aksi massa pada masa Pemilu 2019, yang diinstruksikan langsung oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Hal itu disampaikan Iqbal saat konferensi pers di Media Center Kemenkopolhukam, Selasa (21/5/2019).

"SOP yang dimiliki oleh TNI dan Polri perlu kami sampaikan juga. Bahwa setiap pasukan pengamanan besok atau nanti malam atau kapan pun, sudah diinstruksikan oleh Kapolri dan Panglima TNI tidak dibekali dengan peluru tajam," tutur Iqbal.

Ini Alasan Polisi Tarik SPDP Prabowo Subianto

"Saya ulangi, tidak dibekali peluru tajam. Kami pastikan. Jadi kalau besok ada penembakan dengan peluru tajam, bisa dipastikan bukan pasukan TNI dan Polri. Ada penumpang gelap," sambung Iqbal.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga mengatakan, seluruh aparat yang diterjunkan pada aksi 22 Mei nanti tidak dilengkapi dengan senjata beramunisi peluru tajam.

"Untuk itulah kami rapat di Menko Polhukam menyepakati hindarkan TNI-Polri dari senjata amunisi tajam. Tidak ada lagi sekarang amunisi tajam itu, dilarang. Berikutnya kita menghindari kontak langsung dengan massa," papar Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (20/5/2019).

Satuan Gultor Cuma Bisa Diterjunkan Atas Perintah Panglima TNI

Sebelumnya, Menkopolhukam Wiranto meminta TNI-Polri tetap mengedepankan sisi humanis dalam mengamankan KPU, Bawaslu, dan obyek vital lainnya.

Permintaan itu dilakukan jelang pengumuman hasil Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei pekan depan.

"Mengenai ancaman ada rencana menduduki dan bakal terjadi konflik dengan aparat keamanan, saya perintahkan polisi dan tentara senapan simpan dulu‎," ucap Wiranto saat memberikan pengarahan dalam acara Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019 di Grand Paragon Hotel, Jakarta Barat, Kamis (16/5/2019).

Sempat Ancam Tutup Mulut, Lieus Sungkharisma Akhirnya Ngomong ke Penyidik dan Mau Makan

"Pakai pentungan saja. Itu pun kalau tidak perlu enggak usah," sambungnya.

Wiranto juga meminta Polri menerjunkan Pasukan Asmaul Husna khusus di KPU dan Bawaslu pada 22 Mei 2019, untuk mendinginkan suasana.

"Di KPU dan Bawaslu yang jaga pakai pasukan Asmaul Husna, yang pakai putih-putih. Keluar biaya tidak apa-apa yang penting bisa rangkul-rangkulan, jangan ada pentung-pentungan. Mudah-mudahan tidak ada konflik di sana," harapnya.

Hari Ini MK Mulai Buka Pendaftaran Gugatan Hasil Pemilu 2019, PHPU Pilpres Diprioritaskan

Pasukan Asmaul Husna sebelumnya pernah pula mengamankan aksi demonstrasi di depan Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (10/5/2019) pekan lalu.

Pasukan ini pertama kali dibentuk saat mengamankan Aksi Bela Islam 411 dan 212 pada 2016 silam.

Bukannya menenteng senjata, pasukan yang adalah anggota Brimob ini justru melengkapi diri dengan sorban dan peci putih. Sekilas penampilan mereka mirip tokoh agama.

Prabowo-Sandi Kembali Tegaskan Tolak Hasil Pemilu 2019, tapi Pastikan Bakal Gugat ke MK

Tim ini terdiri dari anggota Brimob pilihan dari berbagai daerah. Syarat menjadi anggota Asmaul Husna adalah hafal Asmaul Husna.

Mereka juga dituntut memiliki pemahaman agama yang baik dan mampu berzikir.‎

Dalam mengamankan aksi unjuk rasa, pasukan ini akan berbaur dan bersama pengunjuk rasa ikut salat serta berzikir bersama.

Prabowo-Sandi Gugat ke MK, Penetapan Presiden dan Wakil Terpilih Dilakukan Setelah 28 Juni 2019

Wiranto kemarin membuka sekaligus memberikan pengarahan dalam acara Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019 di Grand Paragon Hotel, Jakarta Barat.

Dalam arahannya, Wiranto menyampaikan rakor ini digelar untuk menghindari terjadinya konflik nasional setelah Pemilu ‎2019. Terlebih jelang 22 Mei 2019 saat rekapitulasi Pemilu 2019, banyak isu soal people power.

"Ini semua membuat masyarakat cemas, oleh karena itu rapat hari ini merupakan satu sinergitas dari pusat dan daerah," jelasnya.

Aksi Unjuk Rasa di Depan Bawaslu Bikin Warga Tak Bisa Buka Puasa Bareng Keluarga di Rumah

"Dari semua kementerian dan lembaga termasuk yang ada di bawahnya kepolisian, TNI, hingga pemerintah daerah. Ini mensinergikan hal-hal negatif yang mungkin terjadi yang berujung pada konflik sosial," papar Wiranto.

Wiranto menuturkan, pihaknya mengapresiasi Pemilu 2019 sudah selesai dan mendapat apresiasi dari 39 negara.

Namun, sementara ini masih menyisakan masalah dalam hal penghitungan suara, karena masih ada pihak-pihak yang tidak mengakui penghitungan.

Mantan Istri Ungkap Prabowo Terima SPDP di Hambalang Pukul 03.00 Pagi, Katanya Seperti Menghina

Bahkan, ada yang tidak mengakui hasil Pemilu 2019 yang akan diumumkan oleh KPU. Termasuk, ada juga indikasi tidak mau melaporkan kepada lembaga yang sudah ditunjuk, misalnya perselisihan angka jumlah hasil ke MK, tapi melaksanakan dengan tanda kutip people power.

"Polisi dan TNI kan sudah menunjukkan suatu iktikad yang sangat luar biasa, mereka bersatu padu melakukan pengamanan secara maksimal. Sehingga masyarakat tidak perlu takut, khawatir, tenang-tenang saja, jalani kehidupan seperti biasa," imbau Wiranto.

Dia juga mengajak seluruh pimpinan nasional hingga daerah, agar bersama-sama merawat persatuan dan kesatuan bangsa, supaya tidak terjadi konflik sosial. Dia juga meminta ‎semua pihak dapat menerima hasil Pemilu 2019 secara legawa.

Pria Pengancam Penggal Jokowi Kirim Surat Permintaan Maaf ke Istana Negara, Ayahnya Juga

"Artinya ya mengakui itu kalau ada masalah-masalah salurkan ke hukum ke lembaga hukum yang sudah disiapkan. Ada MK, DKPP, ada Bawaslu, ada Gakkumdu," ucapnya.

Wiranto Minta Jangan Ada Pengerahan Massa dari Daerah ke Jakarta.

Wiranto pun meminta pejabat di daerah melarang warganya untuk mengikuti ajakan people power di Jakarta pada 22 Mei 2019.

"Bagaimana supaya tidak ada penumpukkan ‎massa? Saudara tolong dari daerah jangan biarkan masyarakat keluar daerah menuju Jakarta," pinta Wiranto.

Wiranto juga mewanti-wanti jangan sampai pejabat di daerah termasuk kepala desa, Kapolsek, Danramil‎, Bhabinkamtibmas, hingga Bhabinsa, tidak bisa membendung warga untuk ke Jakarta.

Bisakah Prabowo Jadi Tersangka Jika Aksi 22 Mei Berakhir Rusuh? Ini Kata Dosen Hukum

‎"Pusat dan daerah harus sinergi, jangan ada kerembesan di ibu kota. Jelaskan ke masyarakat tidak perlu ke Jakarta. Terlebih lagi tengah puasa, nanti sahur dan buka bagaimana. Pasti mereka akan berpikir," tuturnya.

Sementara, Kadiv Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal menjamin situasi kamtibnas pada 22 Mei 2019 akan aman.

"Ya, kita jamin aman (tanggal 22 Mei 2019). Polisi di-backup oleh TNI, meyakinkan semua wilayah NKRI, Insyaallah aman," ceus Iqbal di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (16/5/2019).

Politikus PDIP Ungkap Mobilisasi Massa Jelang 22 Mei, dari Tur Jihad Hingga Ajakan di Media Sosial

Iqbal menegaskan, Polri tidak melarang semua pihak untuk menyuarakan pendapatnya.

Namun, ia mengimbau agar pendapat itu disampaikan dalam koridor undang-undang (UU) atau hukum yang berlaku.

"Bahwa penyampaian pendapat di muka umum itu tidak absolut, bisa dilakukan apa namanya, seenaknya. Ada batasan-batasan, menghormati hak asasi orang, memperhatikan persatuan dan kesatuan bangsa dan sebagainya," paparnya.

Puisi Aktivis 98 untuk Keluarga Cendana: Kami Mimpi Buruk bagi Kalian

Mantan Wakapolda Jawa Timur itu mengatakan agar masyarakat tidak boleh terlalu percaya dengan sejumlah informasi yang beredar di media sosial.

Akan tetapi, jenderal bintang dua itu menegaskan pihaknya tidak akan meng-under estimate dan berjaga untuk segala kemungkinan-kemungkinan yang ada.

"Mabes Polri sudah menyiapkan berbagai kemungkinan-kemungkinan kontigensi dan sebagainya. Sudah kita siapkan," terangnya.

Sesuai Arahan Jokowi, Adian Napitupulu Serukan Aktivis 98 Siaga Satu tapi Tak Turun ke Jalan

"Prinsipnya kami melakukan upaya persuasif maksimal, menyampaikan hal yang tidak boleh dilakukan," cetusnya.

"Tetapi kalau ada siapa pun, kelompok mana pun, yang melakukan upaya-upaya melanggar hukum, anarkis, tentunya kami ada mekanisme di lapangan," sambung Iqbal. (*)

Penulis: Anggie Lianda Putri
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved