Aksi Damai Didepan KPU RI Mempertanyakan dan Menolak Gerakan People Power

Ratusan orang yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional (Gonas) turun ke jalan menggelar
aksi unjuk rasa didepan Gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Jalan Imam Bonjol, Menteng Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019).

Aksi ini berbeda dan unik, yakni dilakukan dengan pembacaan pantun sebagai sindiran atas penolakan gerakan people power yang kini berganti nama kedaulatan rakyat.

Rayhan, koordinator Gonas, mengatakan, tepat di momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei, mereka menggelar aksi damai sebagai bentuk penolakan apapun berkaitan people power. 

Tindakan itu hanya memanfaatkan rakyat untuk kepentingan politik Amien Rais cs.

• Orang Tak Kenal Ngamuk di Galaxy Bekasi, Serang Warga Pakai Linggis

• Terdakwa Kasus Mafia Bola Kompak Tak Ajukan Eksepsi, PPHI: Ini Patut Dicermati

"People power yang disampaikan Amien Rais cs yang berubah wujud menjadi kedaulatan rakyat ini patut dipertanyakan. Tetapi rakyat yang mana yang Amien Rais maksud?" kata Rayhan.

"Kami sebagai mahasiswa sekaligus rakyat, tidak sepakat dengan people power ataupun kedaulatan rakyat karena diduga kuat mengarah ke makar, terlebih menolak hasil Pemilu," kata Rayhan.

Ia menyayangkan adanya elit politik terus menghembuskan people power.

Gerakan yang dinisiasi Amien Rais cs itu sangat rawan, bahkan bisa menyebabkan benturan antarwarga serta perpecahan.

"Elit politik dan BPN Prabowo-Sandi harusnya bertanggung-jawab menjaga dan melindungi masyarakat dari berbagai gerakan yang mengancam keutuhan negara. Tetapi ini malah provokasi. Stop people power dan kedaulatan rakyat, karena akan membawa kerusakan dan mengancam keutuhan NKRI," jelasnya.

• 111 Tahun Kebangkitan Nasional Dinilai Fadli Zon Tanpa Keadilan Indonesia Tidak akan Pernah Bangkit

• Bahas Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Pembangunan MRT Fase II, Anies Balik ke Ibu Kota 22 Mei

Gonas juga prihatin, sebab ajakan pengerahan massa terus digencarkan sebelum pengumuman resmi hasil rekapitulasi Pemilu 2019 oleh KPU RI.

Padahal, lanjut Rayhan, semestinya bila ditemukan indikasi kecurangan, maka harusnya menggunakan jalur konstitusional, bukan menggerakkan rakyat untuk makar.

"Jika ada kecurangan ya laporkan, jangan koar-koar dan provokasi dan mainkan amarah rakyat. Ini bulan puasa, sebaiknya perbanyak ibadah dan pahala, jaga ketenangan jangan meresahkan rakyat. Hormati keputusan KPU, apapun hasilnya nanti. Jika nanti kurang berkenan, maka salurkan lewat MK," ucapnya.