Pemilu 2019

Caleg Belanja Suara di Kecamatan Berani Bayar Hingga 10 Juta Buat Petugas PPK

Edward menyampaikan keberatannya karena suara miliknya hilang sebanyak 300 suara di Kecamatan Medan Helvetia

Grafis Wartakotalive/galih
Caleg yang lolos DPR di Pemilu 2019 

Hal ini hanya terjadi di pemilihan legislatif berbagai tingkatan. Namun tidak ada pembelian suara di pemilihan presiden.

Kepada Tribun Network, Adi mengatakan, partai sudah memiliki jagoan untuk masuk ke dewan.

"Partai sudah menyiapkan orang-orang tertentu. Jadi, kalau suara kurang akan ditambah di situ. Bisa main di internal, bisa main di eksternal. Paling mudah, ya di internal," jelasnya di suatu kafe di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.

Maksimal 10 suara

Bagaimana caranya? Adi menjabarkan, awalnya akan ada pertemuan di balik layar antara petugas penghitungan di kecamatan, saksi yang juga tim sukses, serta pengawas penghitungan.

"Biasanya ada operator komputer penghitungan suara juga main, tapi ini bisa dikondisikan karena dia tidak pegang form C1, hanya dengar suara petugas yang membaca," tutur Adi.

Seluruhnya terjadi di penghitungan tingkat kecamatan. Kenapa kecamatan? Menurut Adi, tempat tersebut lebih mudah untuk 'dikuasai' ketimbang di tempat pemungutan suara yang dilihat banyak pasang mata.

Di tingkat kecamatan, hanya beberapa orang yang perlu dilibatkan. Penguasaan akan disertai dengan bayaran antara Rp 5-10 juta untuk setiap petugas kecamatan. "Itu harga paling kecil untuk tingkat DPRD. Kalau DPR RI, harga semakin mahal," ungkap Adi.

Sekilas penambahan suara tidak terlihat signfikan. Paling banyak setiap TPS hanya akan berpindah sebanyak lima sampai 10 suara. Itupun tidak di semua TPS dalam satu daerah pemilihan (Dapil). Ini hanya terjadi di beberapa TPS, asal mendongkrak suara memenuhi ambang batas untuk masuk menjadi anggota dewan.

"Tidak langsung masuk 50 satu TPS, tidak. Paling hanya lima suara, maksimal 10 suara. Itu juga sudah terlalu banyak," kata Adi.

Manfaatkan kelelahan

Selain itu, dirinya juga menjelaskan cara permainan di dalam penghitungan kecamatan. Menurut dia ada pemanfaatan kelelahan dari saksi yang ikut menghitung.

Prosesnya, apabila ada tanda 'merah' dalam penghitungan suara di dalam sistem yang sudah diterapkan KPU, maka petugas akan melompati hal tersebut. Hal itu diterapkan untuk menghindari perdebatan yang dapat memakan waktu 45 menit sampai 1,5 jam lamanya.

"Kalau di sistem Excel yang dibuat KPU itu ada tanda merah, artinya ada yang tidak sama. Ada perbedaan antara jumlah pemilih dengan hasil hitung. Nah, ini dilewatkan dulu. Bisa dihitung besok lagi atau buka kotak C1 plano, tapi ini makan waktu. Akhirnya diloloskan karena sudah lelah berdebat," urainya.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved