BPJS Kesehatan

Pelayanan BPJS Kesehatan di Bekasi Terancam Mundur, Warga Bekasi Tolak Rekomendasi DPRD

Warga Bekasi Gelar Petisi Tolak Rekomendasi Legislator Soal Integrasi KS NIK. Simak selengkapnya.

Pelayanan BPJS Kesehatan di Bekasi Terancam Mundur, Warga Bekasi Tolak Rekomendasi DPRD
Warta Kota/Fitriyandi Al Fajri
Generasi Muda Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (GEMA MKGR) Kota Bekasi mengadakan aksi petisi untuk mendukung program kesehatan Pemerintah Kota Bekasi, yakni Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS NIK) di Hutan Kota pada Sabtu (18/5) petang. 

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik, Ali Anwar menyikapi hal tersebut.

Menurut Ali, keberadaan KS NIK sangat membantu masyarakat terutama warga miskin dalam memperoleh hak kesehatan secara gratis.

Melalui akun Facebook miliknya itu, Ali bercerita soal sosok Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang menggagas program kesehatan itu untuk masyarakat.

"Kesehatan rakyat Bekasi pernah terpuruk akibat penjajahan dan perang kemerdekaan 1945-1949. Salah satu cucu pejuang Bekasi yang jadi Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, tengah membalas keterpurukan kesehatan rakyatnya dengan membuat terobosan cepat, KS NIK," kata Ali Anwar.

 Cerita Kisruh PKS, Fahri Hamzah Berkisah Soal Anis Matta: Banyak Politisi Takut Sama Prestasinya

 Syahrini Ambil Jalur Hukum Tangani Kasus Menyangkut Fotonya

 Ustadz Abdul Somad Sampaikan Waktu Salat Sunnah Dhuha, Niat Salah Duha, dan Tata Caranya

 Aura Kasih Bagikan Kisah Pengalaman Puasa Pertama Suaminya, dan Rencana ke Depannya

 Bayi Dikubur Hidup-Hidup Diselamatkan Seekor Anjing Lumpuh

Saat dihubungi, Ali menilai bakal terjadi kemunduran sistem bila KS NIK harus terintegrasi dengan BPJS Kesehatan.

Masyarakat yang awalnya berobat gratis, kini harus membayar sejumlah iuran setiap bulan.

"Kebijakan yang diambil Wali Kota Bekasi merupakan suatu otonomi daerah yang strategis, selama tidak melanggar UUD 1945," ujar Ali.

Menurut dia, banyak daerah lain yang ingin mencoba mengadopsi layanan kesehatan milik Kota Bekasi. Terakhir adalah Bupati Subang Ruhimat yang meminta kepadanya agar dipertemukan dengan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.

Pertemuan yang terlaksana beberapa bulan lalu itu, akhirnya terungkap nilai APBD Kabupaten Subang yang tidak terlalu besar membuat daerah ini tidak mampu menerapkan sistem tersebut.

"Penerapan KS NIK secara total di Kabupaten Subang memang tidak bisa, tapi untuk menanggung biaya berobat bagi ibu melahirkan tetap bisa dilakukan," ungkap Ali.

 Cerita Kisruh PKS, Fahri Hamzah Berkisah Soal Anis Matta: Banyak Politisi Takut Sama Prestasinya

 Syahrini Ambil Jalur Hukum Tangani Kasus Menyangkut Fotonya

 Ustadz Abdul Somad Sampaikan Waktu Salat Sunnah Dhuha, Niat Salah Duha, dan Tata Caranya

 Aura Kasih Bagikan Kisah Pengalaman Puasa Pertama Suaminya, dan Rencana ke Depannya

 Bayi Dikubur Hidup-Hidup Diselamatkan Seekor Anjing Lumpuh

Halaman
1234
Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved