BPJS Kesehatan

Pelayanan BPJS Kesehatan di Bekasi Terancam Mundur, Warga Bekasi Tolak Rekomendasi DPRD

Warga Bekasi Gelar Petisi Tolak Rekomendasi Legislator Soal Integrasi KS NIK. Simak selengkapnya.

Pelayanan BPJS Kesehatan di Bekasi Terancam Mundur, Warga Bekasi Tolak Rekomendasi DPRD
Warta Kota/Fitriyandi Al Fajri
Generasi Muda Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (GEMA MKGR) Kota Bekasi mengadakan aksi petisi untuk mendukung program kesehatan Pemerintah Kota Bekasi, yakni Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS NIK) di Hutan Kota pada Sabtu (18/5) petang. 

GENERASI Muda Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (GEMA MKGR) Kota Bekasi mengadakan aksi petisi untuk mendukung program kesehatan Pemerintah Kota Bekasi, yakni Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS NIK).

Mereka menolak rekomendasi Panitia Khusus (Pansus 31) DPRD Kota Bekasi yang merekomendasikan agar KS NIK diintegrasikan dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Kebijakan pemerintah Kota Bekasi sudah pro rakyat sebaiknya jangan dikebiri. Kami akan kawal segala program yang pro terhadap rakyat salah satunya KS NIK," Kata Koordinator Aksi Petisi, Syahrul Ramadhan pada Ahad (19/5).

Bila Rekomendasi DPRD Diikuti, Sistem BPJS Kesehatan di Bekasi Akan Alami Kemunduran

Polisi Gelar Razia Besar Aksi Balap Liar di Tangsel

Legislator Bekasi Rekomendasikan KS NIK Integrasi dengan BPJS Kesehatan

Syahrul mengatakan, aksi petisi ini dilakukan di Hutan Kota Bekasi, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Bekasi Selatan pada Sabtu (18/5) petang.

Saat itu ada ratusan warga yang hadir dan membubuhkan tanda tangan sebagai tanda mereka masih sangat membutuhkan KS NIK.

"Menurut warga, kartu sehat tersebut sangat membantu mereka untuk berobat gratis," ujarnya.

Kata Syahrul, Choiruman selaku Anggota Pansus 31 dari Fraksi PKS telah menciderai rakyat Kota Bekasi lantaran membacakan secara beda keputusan Pansus 31 mengenai KS. "Padahal banyak juga kader PKS yang memiliki KS NIK, yah masak dia (Choiruman) menciderainya," imbuh Syahrul.

Syahrul lalu mempertanyakan Fraksi PKS, yang digadang-gadangkan partai milik rakyat, namun tidak berpihak kepada rakyat. Pembacaan yang dilakukan Choiruman, menurut Syahrul, menjadi sebuah kontra di tengah-tengah masyarakat.

Terlebih, Partai PKS akan menggratiskan pajak kendaraan jika menjadi partai pemenang. "Masyarakat Kota Bekasi lebih menikmati kesehatan gratis dibanding pajak kendaraan gratis yang belum jelas realisasinya. Ini sudah tidak berpihak, apalagi kepada rakyat kecil," kata Syahrul.

Bila Rekomendasi DPRD Diikuti, Sistem BPJS Kesehatan di Bekasi Akan Alami Kemunduran

Muhammad Zohri Kembali Cetak Rekor Nasional dan Lolos Olimpiade 2020

Kemunduran

Halaman
1234
Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved