Berita Bekasi

Legislator Bekasi Rekomendasikan KS NIK Integrasi dengan BPJS Kesehatan

Legislator Kota Bekasi meminta Pemkot Bekasi untuk mengintegrasikan layanan Kartu Sehat berbasis NIK dengan Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Ke

Legislator Bekasi Rekomendasikan KS NIK Integrasi dengan BPJS Kesehatan
Warta Kota/Muhamad Azzam
Ilustrasi: Warga Kota Bekasi menunjukkan Kartu Sehat. 

Legislator Kota Bekasi meminta Pemkot Bekasi untuk mengintegrasikan layanan Kartu Sehat berbasis NIK dengan Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan.

LEGISLATOR Kota Bekasi meminta kepada Pemerintah Kota Bekasi untuk mengintegrasikan layanan Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS NIK) dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Dengan terintegrasinya sistem pelayanan tersebut, maka pelayanan kesehatan bagi masyarakat terutama yang memang membutuhkan bisa lebih mudah.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) 31 DPRD Kota Bekasi, Chairoman J Putro menjelaskan, telah terjadi kelebihan penganggaran atau over budgeting dari penerapan sistem KS NIK.

Semula yang anggarannya Rp 175 miliar, kini naik menjadi sekitar Rp 400 miliar lebih pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2018.

 Cerita Kisruh PKS, Fahri Hamzah Berkisah Soal Anis Matta: Banyak Politisi Takut Sama Prestasinya

 UPDATE Kasus Mutilasi Kasir Indomaret: Guru Pernah Peringatkan Ortu Vera Soal Perangai Prada DP

 TERBARU Kahiyang Ayu Kembali Bikin Publik Pangling, Bahkan Para Selebriti pun Mengakui. Kok Bisa?

 Semua Pegawai Lapas Narkotika Langkat Dinonaktifkan, Yasonna: Mereka Berbahaya dan Penyakit

"Alokasi itu untuk biaya berobat masyarakat Kota Bekasi di RSUD Chasbullah Abdulmadjid maupun di RS swasta," kata Chairoman pada Ahad (19/5/2019).

Menurut dia, keberadaan KS NIK juga memicu terjadinya anggaran ganda.

Sebab peserta BPJS Kesehatan juga bisa berobat menggunakan KS NIK, selama mereka berstatus sebagai warga Kota Bekasi.

"Pada saat program ini diluncurkan, awalnya hanya untuk warga miskin namun sekarang berubah, seluruh warga Kota Bekasi pun bisa memakainya meski telah terdaftar sebagai peserta BPJS," ujarnya.

Dia menjelaskan, persoalan ini bisa teratasi bila pemerintah daerah hanya melindungi kesehatan untuk warga miskin saja.

 Terkejut Dituduh Perekam Video Penggal Kepala Presiden, Guru Ini Khawatir Jadi Sasaran Kemarahan

 Ini Penjelasan Menkeu Sri Mulyani Sikapi Waketum Gerindra Arief Poyuono Tolak Bayar Pajak

 Jokowi Bebaskan Dua Petani yang Divonis 8 Tahun Penjara dan Denda Rp 10 Miliar

 Syahrini Bergelimang Harta Naik Jet Pribadi Hingga Bisa Keliling Dunia Meski Tanpa Bernyanyi

Halaman
12
Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved