Isu Kartu Sehat NIK

Ini Respon Wali Kota Bekasi soal Rekomendasi Integrasi KS NIK dengan BPJS Kesehatan

Kata Rahmat Effendi, fasilitas KS NIK yang dikeluarkan pemerintah daerah sangat membantu masyarakat meski beban anggaran yang dikeluarkan cukup besar.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Andy Pribadi
Wartakotalive/Muhammad Azzam
Walikota Bekasi Rahmat Effendi saat di Masjid Agung Al Barkah Bekasi, Jalan Raya Veteran, Margajaya, Kota Bekasi, pada Jumat (17/5/2019). 

BEKASI, WARTAKOTALIVE.COM -- Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi beraksi soal adanya rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) 31 DPRD Kota Bekasi agar mengintegrasikan Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS NIK) dengan BPJS Kesehatan.

Politisi partai Golkar ini justru mempersilahkan masyarakat yang menjawabnya.

"Tanyakan ke rakyat saja, KS NIK bermanfaat atau tidak untuk mereka," kata Rahmat Effendi.

Menurut Rahmat Effendi, saat ini sudah ada sekitar 960.000 warga Kota Bekasi yang memiliki KS NIK, yang pembiyaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi dari hasil pajak warga setiap tahunnya.

"Kalau takut melayani rakyat, jangan jadi pejabat publik, yang penting tidak KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan mark up (penggelembungan anggaran)," ujar Rahmat Effendi.

Rahmat Effendi juga mengingatkan kepada pihak yang meragukan fasilitas ini untuk mencermati Jamkesda melalui hati.

Kata Rahmat Effendi, fasilitas KS NIK yang dikeluarkan pemerintah daerah sangat membantu masyarakat, meski beban anggaran yang dikeluarkan cukup besar.

"Inilah bukti Pemerintah Kota Bekasi dalam mengusahakan sebuah proses kesehatan ke masyarakat meski kelas III tapi sudah mencapai 900.000 jiwa lebih yang merasakan dampaknya," imbuh Rahmat Effendi.

Menurut Rahmat Effendi, jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kota Bekasi mencapai 702.000 KK.

Hingga kini pemerintah daerah masih mengupayakan mencetak sekitar 55.000 keping KS NIK lagi untuk KK yang belum terlindungi fasilitas ini.

Rekomendasi

Sebelumnya legislator Kota Bekasi meminta kepada Pemerintah Kota Bekasi untuk mengintegrasikan layanan Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS NIK) dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Dengan terintegrasinya sistem pelayanan tersebut, maka pelayanan kesehatan bagi masyarakat terutama yang memang membutuhkan bisa lebih mudah.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) 31 DPRD Kota Bekasi, Chairoman J. Putro menjelaskan, telah terjadi kelebihan penganggaran atau over budgeting dari penerapan sistem KS NIK.

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved