Pilpres 2019

Gerakan Kedaulatan Rakyat Digelar pada 20-22 Mei, Menuntut Jokowi-Maruf Amin Didiskualifikasi

SEJUMLAH tokoh mendeklarasikan Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat, di Jalan Proklamasi, Jakarta, Jumat (17/5/2019).

Gerakan Kedaulatan Rakyat Digelar pada 20-22 Mei, Menuntut Jokowi-Maruf Amin Didiskualifikasi
Warta Kota/Nur Ichsan
Ribuan Relawan Roemah Djoeang mengikuti kegiatan jalan sehat yang dihadiri sejumlah tokoh seperti Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Fadli Zon, Titiek Soeharto, di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Sabtu (2/2/2019). Peserta gerak jalan sehat lalu bergerak ke kawasan Lapangan Banteng. 

SEJUMLAH tokoh mendeklarasikan Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat, di Jalan Proklamasi, Jakarta, Jumat (17/5/2019).

Mereka yang hadir dalam deklarasi tersebut adalah Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, Politikus Partai Berkarya Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto, dan Ketua Umum FPI Ustaz Sobri Lubis.

Ada juga Sekjen FUI Al-Khaththath, mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai, CEO Seknas PADI Marwan Batubara, dan lainnya.

Kata Fahri Hamzah, Negara Demokrasi Itu Rakyatnya Cerewet

Marwan mengatakan bahwa gerakan kedaulatan rayat dibentuk sebagai respons adanya dugaan ketidakadilan di Pemilu 2019, mulai dari ketidaknetralan KPU, ASN, dan aparat.

"Belum lagi calon petahana yang tidak ambil cuti, sehingga ini nyampur sebagai paslon dan sebagai pelaksana pemerintahan," ujarnya.

"Fasilitas negara itu sudah dipisahkan, yang mestinya dia cuti itu diatur. Nah, peraturan itu sendiri dbuat untuk menguntungkan petahana," sambung Marwan.

Mengapa Kubu 02 Menolak Hasil Pilpres tapi Terima Hasil Pileg? Ini Penjelasan Fadli Zon

Menurutnya, gerakan kedaulatan rakyat merupakan akumulasi dari ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019.

Karena, Marwan mengatakan Pemilu 2019 bukan lagi hanya dikategorikan sebagai kecurangan pemilu, melainkan juga kejahatan sistemik.

Ada pun tindakan konkret dari gerakan kedaulatan rakyat adalah aksi unjuk rasa secara damai.

Angka Klaim Kemenangan Berubah dari 62 Persen Menjadi 54 Persen, Ini Penjelasan BPN Prabowo-Sandi

"Gerakan itu diperlukan untuk menjadi perhatian bagi mereka, kalau pun tidak akan dikatakan pressure, supaya mereka memperhatikan bahwa mereka selama ini terbukti oleh rakyat, bukan oleh lembaga yang mengadil, karena mereka sudah tidak bisa diharapkan," paparnya.

Halaman
1234
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved