Ibu Kota Pindah

Groundbreaking Ibu Kota Baru Dilakukan Dua Tahun Lagi

Bambang Brodjonegoro menuturkan, pemerintah akan merancang undang-undang dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), untuk pembuatan aturannya.

Editor: Yaspen Martinus
TRIBUNNEWS/SYAHRIZAL SIDIK
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro 

MENTERI Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, pemerintah akan melakukan groundbreaking ibu kota baru pada tahun 2021.

Kepastian itu ia sampaikan setelah dirinya berkoordinasi dengan tim lainnya, yakni Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

"2021 groundbreaking ibu kota baru insyaallah," ujarnya dalam diskusi 'Pemindahan Ibu Kota Negara: Membangun Ibu Kota Masa Depan', di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Amien Rais Nilai Wiranto Perlu Dibawa ke Mahkamah Internasional Gara-gara Hal Ini

Ia juga mengatakan pada tahun ini pemerintah akan fokus pada penetapan lokasi ibu kota baru.

Selain itu, Bambang Brodjonegoro menuturkan, pemerintah akan merancang undang-undang dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), untuk pembuatan aturannya.

Pada tahun 2020, kata Bambang Brodjonegoro, pemerintah akan mengumpulkan lahan-lahan yang nantinya akan dibangun sebagai ibu kota baru tersebut.

Amien Rais Ganti Istilah People Power dengan Gerakan Kedaulatan Rakyat, Takut Diciduk Polisi?

Sekaligus, untuk mengurus sertifikat lahan, agar dikemudian hari tidak bermasalah ketika pembangunan ibu kota baru dilakukan.

"Tahun ini keta tetapkan lokasinya," ucapnya.

Ia menambahkan, pada 2021, pemerintah akan memulai pembangunan dari ibu kota baru ini.

Ini Hasil Penghitungan Suara Internal BPN Prabowo-Sandi, Ternyata Tak Sampai Menang 62 Persen

Pembangunan sendiri nantinya meliputi pusat pemerintahan dan juga kawasan ekonominya yang akan dibangun di tanah seluas 40.000 hektare.

Sebelumnya, Bambang Brodjonegoro menjabarkan rencana pemindahan ibu kota.

Mulai dari penyiapan lahan, hingga prediksi aktivitas pindah ibu kota dari DKI Jakarta ke wilayah baru.

Prabowo Tulis Surat Wasiat Setelah Tolak Penghitungan Suara yang Dilakukan KPU, Apa Isinya?

"Timeline 2019 semua‎ kajian selesai, dan ada keputusan di mana lokasi ibu kota baru," ucap Bambang Brodjonegoro di Kantor Staf Kepresidenan Jakarta, Senin (13/5/2019).

"Begitu ada keputusan, kami akan langsung konsultasi ke DPR dan sepakati produk hukum apa," sambungnya.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved