Lurah Pungli Cuma Dituntut 10 Bulan, Padahal Sesuai Pasal 368 KUHP Ancamannya 9 Tahun Penjara

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Depok menuntut terdakwa kasus pungutan liar (pungli) Abdul Hamid (55), Lurah Kalibaru, Kecamatan Cilodong,

Lurah Pungli Cuma Dituntut 10 Bulan, Padahal Sesuai Pasal 368 KUHP Ancamannya 9 Tahun Penjara
WARTA KOTA/GOPIS SIMATUPANG
Sidang tuntutan perkara pungli Lurah Kalibaru Abdul Hamid di PN Depok, Rabu (15/5/2019). 

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Depok menuntut terdakwa kasus pungutan liar (pungli) Abdul Hamid (55), Lurah Kalibaru, Kecamatan Cilodong, agar dihukum 10 bulan penjara.

Saat membacakan amar tuntutannya di Pengadilan Negeri Depok di Jalan Raya Boulevard GDC, Cilodong, Kota Depok, Rabu (15/5), jaksa Roji Juliantono yang mewakili Kasi Pidana Khusus Kejari Depok, Hary Palar, menyatakan Hamid terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 Ayat 1 KUHP.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Hamid selama 10 bulan penjara,” ucap Roji di dalam ruang sidang.

Untuk diketahui, Pasal 368 Ayat (1) KUHP berbunyi, “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.”

Di dalam ruang sidang diungkapkan, Hamid melakukan aksinya berawal saat saksi Davit Ronaldo, seorang warga Kalibaru, meminta tanda tangan terdakwa untuk dokumen Akta Jual Beli Tanah, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), Surat Keterangan dan Surat Keterangan Riwayat milik Saksi, 11 Februari 2019).

Saat itu Hamid memberitahukan kepada Saksi bahwa berkasnya masih di laci dan belum ditanda tangani dengan alasan, masih ada kekurangan berkas dan ada biaya administrasinya.

Mendengar hal itu lalu saksi menanyakan berapa nilai transaksi dan dijawab terdakwa, Rp 700.000 per meter dikalikan 280 meter persegi.

Selain itu, terdakwa juga meminta biaya administrasi sebesar tiga persen dari nilai transaksi sambil mengambil handphone dan menghitung lalu menunjukkan hasil penghitungan ke saksi dan berkata “biayanya itu sebesar Rp 5.880.000,-”.

Saksi kemudian merespon ucapan terdakwa dengan bertanya, “apakah biaya administrasi tiga persen dari nilai transaksi itu ada dasar hukumnya?” Yang dijawab terdakwa, “ada”.

Selanjutnya, Saksi bertanya lagi “apakah nanti dibuatkan kuitansi?” Yang dijawab terdakwa, “tidak ada kuitansi”.

Atas ucapan terdakwa, Saksi merasa dirinya terancam, takut urusan jual beli tersebut tidak dapat diproses secara administrasi.

Akhirnya, Saksi terpaksa menerima tarif yang telah ditentukan terdakwa tersebut dikarenakan khawatir apabila tidak dipenuhi maka berkas saksi tidak akan ditanda tangani oleh terdakwa.

Penulis: Gopis Simatupang
Editor:
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved