Korban Kasus Penjarahan Ruko di Bandung Surati Kapolri Karena Kasusnya Dihentikan

"Saya membuat surat terbuka kepada Kapolri karena kasus yang saya laporkan ini akhirnya di SP3 (dihentikan) oleh penyidik

Korban Kasus Penjarahan Ruko di Bandung Surati Kapolri Karena Kasusnya Dihentikan
istimewa
Budi Hartono Tengadi menunjukkan surat untuk Kapolri 

Merasa diperlakukan tidak adil oleh penegak hukum, korban perusakan dan penjarahan ruko di Bandung, Jawa Barat, Budi Hartono Tengadi mengirimkan surat terbuka kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Budi menyurati Kapolri lantaran menduga adanya ketidak profesionalan oknum anggota Polri dalam menangani laporannya di Ditreskrimum Polda Jawa Barat terkait perusakan ruko tersebut.

 "Saya membuat surat terbuka kepada Kapolri karena kasus yang saya laporkan ini akhirnya di SP3 (dihentikan) oleh penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat," kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Budi telah membuat laporan dengan nomor LP/680/VII/2017/Bareskrim tertanggal 12 Juli 2017 dengan terlapor berinisial SPT, AR, dan WS.

Budi melaporkan adanya tindak pidana dugaan perusakan, penjarahan dan menempatkan keterangan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP dan/atau Pasal 266 KUHP dan/atau Pasal 263 KUHP.

Budi menceritakan perusakan dan penjarahan terjadi pada 6 Desember 2016. Saat itu, kata dia, dirinya dengan terlapor telah mengadakan hubungan sewa-menyewa sebuah ruko di Bandung. 

Namun sebelum proses itu berakhir, lanjut dia, terlapor bersama sekelompok massa yang diduga berasal dari organisasi masyarakat (ormas) langsung mengeluarkan barang-barang miliknya dari dalam ruko yang dilakukan tengah tanpa izin.

 "Secara paksa dan membawa ke tempat milik terlapor yang mengakibatkan barang saya menjadi rusak dan hilang tanpa pertanggungjawaban dari pelaku atau terlapor," ujar Budi. 

Sebelum pengambilan barang-barang miliknya itu, Budi juga mengaku mendapatkan tekanan dan tindakan persekusi dari sekelompok massa kurang lebih sebanyak 80 orang.

Dia mengaku diancam dan diintimidasi terkait dengan keselamatan dirinya. Beberapa bulan setelah kasus tersebut dilaporkan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Alasannya, laporan tersebut masuk dalam ranah perdata bukan pidana. 

“Ini sangat bertentangan dengan penyataan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian yang menyebut persekusi merupakan pelangaran hukum yang tak termasuk delik aduan. Tanpa adanya aduan masyarakat, polisi bisa langsung memprosesnya,” ungkap Budi.

Budi juga telah melakukan pelaporan ke Itwasum Mabes Polri. Dalam laporan yang tecantum dengan Nomor B/1175/II/WAS.2.4/2018/Itwasum telah merekomendasikan kepada penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat untuk melakukan pengkajian kembali atas laporan tersebut. 

"Saya merasa sangat dirugikan akibat sikap penyidik Polda Jabar. Karena itu saya menyampaikan persolan saya kepada Bapak Kapolri melalui surat terbuka ini. Dengan harapan bapak dapat membantu saya selaku warga masyarakat dalam mendapatkan keadilan hukum dalam persoalan itu," jelas Budi.

Editor: Ahmad Sabran
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved