Pilpres 2019

BPN Prabowo-Sandiaga Tuding Jokowi Salahgunakan Jabatan Selama Kampanye dengan Naikkan Gaji PNS

Dian menilai, selama masa kampanye pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin patut diduga menyalahgunakan kekuasaan.

BPN Prabowo-Sandiaga Tuding Jokowi Salahgunakan Jabatan Selama Kampanye dengan Naikkan Gaji PNS
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Capres Joko Widodo menunjukkan tinta di jari setelah menggunakan hak pilihnya di TPS 008, Gambir, Jakarta, Rabu (17/4/2019). 

BPN Prabowo-Sandiaga menuding Jokowi melakukan kecurangan dengan menyalahgunakan jabatan.

Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dian Islamiati Fatwa, melaporkan dugaan kecurangan pada Pemilu 2019 ke Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu), Jumat (10/5/2019).

Dian menilai, selama masa kampanye pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin patut diduga menyalahgunakan kekuasaan.

Jadwal Pembukaan CPNS Oktober 2019, Siapkan 4 Dokumen Ini Sekarang!

Salah satunya terkait kebijakan Presiden Joko Widodo menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS).

Dugaan pelanggaran lain, yakni terkait pengerahan aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai BUMN semasa kampanye.

"Undang-undangnya jelas mengatur, pejabat negara tidak boleh menjanjikan atau memberikan sesuatu," ujar Dian melalui keterangan tertulis, Jumat (10/5/2019).

BREAKING NEWS: Mencekam! Kasat Narkoba Tertembak saat Rusuh dan Pembakaran Rutan Siak

Titiek Soeharto Jenguk Pendukung Prabowo Sandi yang Diduga Keracunan Makanan Saat Demo KPU

Polisi Larang Kivlan Zen Pergi ke Luar Negeri, Dicegat Petugas Khusus di Batam

Menurut Dian, paslon nomor urut 01 itu melakukan pelanggaran terkait politik uang, menaikkan gaji PNS, dan membagikan THR yang dipercepat.

Pasal yang dilanggar ialah Pasal 286 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilu (UU Pemilu) jo Pasal 1 Ayat 28 dan 29 Peraturan Bawaslu No 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

Selain itu, Dian juga melaporkan dugaan tindak pidana umum Pasal 515, 523, dan 547 UU Pemilu terkait kematian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam jumlah yang sangat besar.

Sebelumnya, pemerintah memastikan kenaikan gaji untuk PNS tahun ini ditambah dengan gaji ke-13 dan ke-14.

Halaman
123
Editor: Dian Anditya Mutiara
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved