Sampah Sisa Takjil Bikin Volume Sampah di TPA Sumurbatu Bekasi Meningkat

BEKASI, WARTAKOTALIVE.COM -- Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumurbatu, Kota Bekasi mencatat ada penambahan jumlah sampah sebanyak 270 ton setiap hari saat memasuki bulan Ramadan.

Jumlah ini diprediksi naik sekitar 30 persen dari jumlah sampah yang masuk setiap hari di TPA Sumurbatu sekitar 900 ton per hari.

"Lonjakan volume sampah naik mungkin karena maraknya aktivitas masyarakat selama Ramadan seperti pembelian takjil atau hidangan berbuka puasa," kata Kepala UPTD TPA Sumurbatu, Masropah pada Jumat (10/5).

Hal itu terungkap berdasarkan pendataan petugas di lapangan, bahwa sampah yang masuk didominiasi sampah basah hasil sisa makanan.

Kata dia, selama ini penanganan sampah masyarakat dibagi dua katagori.

Ada yang langsung dibuang ke TPA Sumurbatu, dan ada juga yang dikelola oleh masyarakat melalui bank sampah.

"Pengelolaan sampah di Bekasi masih konvensional dengan cara open dumping, sehingga kami membutuhkan lahan yang lebih untuk menampung sampah masyarakat," ujar Masropah.

Masropah mengatakan, ada 240 truk sampah milik Kota Bekais dan seluruhnya dikerahkan untuk menangkut warga di 12 kecamatan di wilayah setempat.

"Pelayanan kita maksimalkan agar tidak terjadi penumpukan sampah, karena kalau tidak yah warga juga yang terkena dampaknya," katanya.

Berdasarkan catatannya, total luas TPA Sumurbatu mencapai 21,5 hektar yang terdiri dari enam zona. Keenam zona itu adalah zona I, II, III, IV, Va, Vb, Vc, Vd dan VIa.

Direktur Improvement Union (ECU), Benny Tunggul menambahkan, masalah sampah terus menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.

Apalagi, setelah pihak pengelola TPA Sumurbatu belum berhasil mengelola sampah menjadi listrik padahal perjanjian sudah diteken sejak 2016 lalu.

"Peningkatan jumlah sampah terus terjadi tiap hari dan masalah itu akan terus dialami pemerintah daerah," kata Benny.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam waktu dekat adalah mempercepat proses industrialisasi listrik dari sampah. Karena kalau mengandalkan pembebasan lahan, Benny mengaku, pemerintah daerah tak memiliki anggaran.

"Harga tanah semakin tinggi, karena harus membeli dari lahan warga jadi satu-satunya cara menghadapi sampah adalah mengelolanya menjadi tenaga listrik," ungkapnya. (faf)