Banyak Saksi Parpol Keberatan, KPUD Akhirnya Kroscek Data DB 1

PANCORAN, WARTAKOTALIVE.COM -- Keberatan yang disampaikan sejumlah saksi partai politik dalam proses rekapitulasi suara tingkat provinsi kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan pada Jumat (10/5/2019) dikabulkan Ketua KPUD DKI Jakarta, Betty Epsilon Idrus.

Rekapitulasi data DB 1 Kotamadya Jakarta Selatan dimulai dengan kroscek data.

"Karena Jakarta Selatan itu ada dua Dapil, DPRD provinsinya ada Dapil 7 dan Dapil 8. Sebenarnya kalau dilihat DB 1 yang kami miliki itu sinkron dengan semua peserta pemilu, dan Bawaslu tidak ada soal," ungkap Betty sesaat rapat pleno rekapitulasi suara tingkat provinsi diskors pada Jumat (10/5/2019).

"Tapi kemarin kalau diikuti alur sampai jam 11 malam itu ada keinginan dari partai politik untuk kroscek sekali lagi datanya, jadi hari ini cuman melanjutkan tentang mekanisme kroscek data," tambahnya.

Keberatan yang disampaikan para saksi katanya harus dijawab dengan data, sehingga tidak ada sangkaan. Tujuannya agar seluruh pihak dapat menerima dengan terbuka seluruh hasil rekapitulasi suara yang tengah dilakukan pihaknya.

"Karena data kan harus dijawab dengan data, sehingga tidak ada sangkaan tuduhan yang tidak berdasar. Dasarnya adalah semuanya fakta dan data kami semua sudah siap. KPU dalam hal ini KPU DKI, KPU Kota Jakarta Selatan, siap dengan data, sehingga semua ini hanya ikhtiar saja supaya semuanya lega," jelasnya.

Selain itu, Betty pun memaparkan terkait alur rekapitulasi suara yang dilakukan mulai dari tingkat kecamatan dalam Form DA selanjutnya direkap pada tingkat Kotamadya dalam Form DB 1. Seluruh saksi katanya sudah mengetahui alur rekapitulasi suara tersebut.

Namun, lanjutnya, terdapat beberapa saksi yang mempertanyakan tidak lengkapnya tanda tangan dalam Form DA 1. Menurutnya, kekosongan tanda tangan lantaran tidak hadirnya saksi, tetapi kondisi tersebut tidak mengurangi keabsahan Form DB 1.

"Agar semuanya mengerti mengapa angkanya demikian, bagaimana caranya dan mekanisme penyelesaiannya. Jadi kalau permintaan beberapa partai politik itu adalah perolehan suara tetap di DB 1 tanda tangan saksinya, saksinya sudah mengetahui alur yang terjadi di tingkatan Kota," jelas Betty.

"Karena begini, DB 1 Ini kan rekap DA 1, jadi tingkat kecamatan sudah direkap dan terdapat format DB 1 itu yang kemudian kita bicarakan. Dan semua partai politik itu yang saya lihat di Jakarta Selatan sebagian besar menandatangani, yang lainnya saya tidak tahu apa hadir atau tidak," ungkapnya nyinyir.

Lebih lanjut dipaparkannya, dirinya mengaku hendak meluruskan kebimbangan. Sehingga data yang terekam dalam rekapitulasi suara tingkat provinsi merupakan data asli, tidak diragukan.

"Tapi termasuk yang ingin berkomentar tadi, permohonan data dari tadi malam itu adalah sekali lagi biar lega datanya. Yuk kita cek sama-sama, jadi tidak ada persoalan, jadi ini mekanisme sebenarnya dalam tata tertib pun demikian," jelas Betty.

"Kalau ada perbaikan DB 1, nanti yang diperbaiki DB 1 nya," tutupnya.

Walk Out

Diberitakan sebelumnya, saksi Partai Gerindra melakukan aksi walk out meninggalkan ruangan dalam rekapitulasi suara tingkat Provinsi DKI Jakarta yanh digelar di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan pada Kamis (9/5/2019). Alasannya karena permintaan saksi Partai Gerindra KPUD DKI Jakarta memberikan waktu untuk menyamakan data DB dengan DA rekapitulasi suara Kotamadya Jakarta Pusat ditolak Ketua KPUD DKI Jakarta, Betty Epsilon Idrus.

Aksi tersebut bermula ketika interupsi disampaikan oleh Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Ahmad Sulhy sesaat KPUD memulai proses rekapitulasi suara tingkat Kotamadya Jakarta Selatan pada sekira pukul 16.00 WIB.

Sulhy meminta agar KPUD menunda proses rekapitulasi suara Kotamadya Jakarta Selatan lantaran belum dilakukannya pencocokan data antara Form DB 1 tingkat Kotamadya Jakarta Selatan dengan Form DA yang berasal seluruh Kecamatan di wilayah Jakarta Selatan.

"Proses pleno perhitungan suara ini tidak standar, sementara kami pun menerima informasi DB 1 akhirnya tidak seragam juga. Akhirnya seperti ini ya, (rekapitulasi suara Kotamadya Jakarta) Selatan baru mau mulai, DB 1 akhirnya terlambat juga, sehingga, proses rekapitulasi yang kita lakukan di internal terganggu juga," ungkap Sulhy.

"Saya pikir ada baiknya, selesaikan (pencocokan data DB 1 dengan DA 1) semua kota, baru kita mulai (rekapitulasi suara tingkat Kotamadya). Karena kita pingin mengetahui dengan pasti apakah DB 1 berkesesuaian dengan DA 1. Untuk itu, berikan kesempatan kepada kita semua untuk mengecek itu (DB 1 terhadap DA 1)," tambahnya.

Menjawab keluhan Sulhy, Ketua KPUD DKI Jakarta, Betty Epsilon Idrus menyebutkan tidak mengerti maksud Form DB 1 yang disebutkan oleh

"Saya tidak mengerti apa Form DB 1-nya sudah diterima oleh saksi semua partai politik, sudah ya? Jam berapa tadi? Jam 04.30 pagi tadi, jadi sekarang sudah pukul 16.25, sudah 12 jam. Jadi ada baiknya karena kita memutuskan untuk lanjut (rekapitulasi suara Kotamadya) Jakarta Selatan, saksi sudah lengkap, kotak sudah di depan, kita lanjut," tegasnya.

Namun keputusan Betty tidak diterima oleh saksi Gerindra. Mereka memutuskan untuk tidak terlibat dalam rekapitulasi suara tingkat Kotamadya Jakarta Selatan apabila permintaan tidak dituruti.

Betty mengaku menghargai keputusan saksi Partai Gerindra, namun dirinya mengembalikan keputusan apakah rekapitulasi suara Kotamadya Jakarta Selatan dilanjutkan atau ditunda kepada para saksi partai, Bawaslu dan pihak lainnya.

"Kita lanjut atau tidak? Lanjut," ungkap Betty menegaskan permintaan para saksi partai politik untuk melanjutkan rekapitulasi suara Kotamadya Jakarta Selatan.

Bersamaan dengan keputusan tersebut, saksi Partai Gerindra pun terlihat meninggalkan ruangan rapat pleno. Walau begitu, mereka mengaku akan kembali datang jika proses rekapitulasi suara Kotamadya Jakarta Selatan selesai dilakukan.

"Kita tidak ingin menjadi saksi dari perhitungan suara yang tidak adil, KPU sudah tidak fair. Seharusnya dicocokan dulu datanya (DB 1 dengan DA 1) sebelum direkap, jangan sebaliknya. Kalau ada kesalahan bagaimana?," ungkap Sulhy.

"Kita hanya Selatan saja yang walk out, untuk rekapitulasi suara Kota lain kami akan datang, tapi harus ditegaskan soal pencocokan data dulu," tambahnya.

Kekhawatiran saksi Gerindra terbukti benar. Terdapat ketidakcocokan data atau kesalahan input terkait jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) seperti yang terjadi pada data DA 1 Kecamatan Pancoran dan DA 1 Cilandak.

"Saya ingatkan ada selisih data, khususnya wilayah Cilandak. Ada salah input kawan-kawan di kecamatan, terkait jumlah DPT, tetapi tidak mempengaruhi jumlah perolehan suara. Karena itu kami meminta waktu, rapat saya minta izin kami skors sampai buka puasa? Tarawih? Kita buka lagi pukul 20.00, selesai pukul 20.30," ungkap Betty menutup rapat. (dwi)