Kasus Ratna Sarumpaet

Saksi Ahli di Sidang Ratna Sarumpaet: Bohong Tidak Dilarang dalam Hukum Pidana

MUDZAKIR, saksi ahli hukum pidana, menilai kebohongan terdakwa kasus penyebaran hoaks Ratna Sarumpaet, tidak dapat dikategorikan perbuatan pidana.

Saksi Ahli di Sidang Ratna Sarumpaet: Bohong Tidak Dilarang dalam Hukum Pidana
Wartakotalive/Arie Puji Waluyo
Ratna Sarumpaet usai sidang putusan sela di PN Jakarta Selatan, Selasa (19/3/2019) 

MUDZAKIR, saksi ahli hukum pidana, menilai kebohongan terdakwa kasus penyebaran hoaks Ratna Sarumpaet, tidak dapat dikategorikan perbuatan pidana.

"Memang perbuatan Ibu Ratna itu bukan perbuatan pidana. Bohong itu tidak dilarang dalam hukum pidana, tapi dilarang dalam bidang-bidang yang lain," ujar Mudzakir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Kamis (9/5/2019).

Ia mengatakan, kebohongan Ratna Sarumpaet terjadi karena yang bersangkutan merasa malu mengakui telah melakukan tindakan medis, kepada pihak keluarga.

Prabowo Minta Ratusan Petugas KPPS yang Meninggal Divisum, KPU Nilai Tak Hargai Perasaan Keluarga

Kebohongan itu, kata dia, tidak bisa disebut menimbulkan keonaran, lantaran kebohongan Ratna Sarumpaet hanya ditujukan kepada keluarga dan kerabat dekatnya.

"Karena dia berbuat kan untuk kepentingan keluarganya. Bohong untuk keluarga. Karena dia malu telah melakukan tindakan medis operasi sedot lemak," tuturnya.

"Maksud tujuannya bukan untuk menimbulkan keonaran, tapi semata-mata untuk kepentingan dirinya sendiri demi hubungan dengan anak," jelas Mudzakir.

Prabowo: Bachtiar Nasir Tidak Salah Sama Sekali, Ini Kriminalisasi Ulama

Lebih lanjut, ia menyebut masalah ini semestinya telah selesai dengan adanya pengakuan dan permintaan maaf dari Ratna Sarumpaet, kepada orang yang telah dibohongi.

"Kalau sekarang orang itu telah mengakui bahwa ia dipukuli itu adalah bohong, dan ia minta maaf terhadap orang-orang yang membaca menerima informasi itu, kan sudah selesai," paparnya.

Mudzakir juga memberikan penjelasan terkait perbedaan makna kata 'menyiarkan' dan 'menyebarluaskan', terutama dalam konteks hukum pidana.

Ternyata Bachtiar Nasir Sudah Jadi Tersangka Sejak Awal 2018, Ini Dua Alat Bukti yang Menjeratnya

Ia menjelaskan, pasal 14 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana, menyebutkan kata menyiarkan dan bukannya menyebarluaskan.

Halaman
1234
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved