Kasus Bachtiar Nasir

Prabowo: Bachtiar Nasir Tidak Salah Sama Sekali, Ini Kriminalisasi Ulama

Bahkan, menurut Prabowo Subianto, tidak ada sama sekali unsur pidana dalam kasus Bachtiar Nasir.

Prabowo: Bachtiar Nasir Tidak Salah Sama Sekali, Ini Kriminalisasi Ulama
TRIBUNNEWS/JEPRIMA
Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat memberikan keterangan pers didampingi badan pemenangan nasional dikediamannya di kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (8/5/2019). 

Periksa Puluhan Saksi 

Penyidik Bareskrim Polri juga memeriksa puluhan saksi dalam kasus dugaan TPPU dana YKUS.

"Untuk saksi (total) puluhan, saksi ahli lebih dari lima orang saksi," ujar Dedi Prasetyo.

Dedi Prasetyo tidak merinci secara detail siapa saja saksi yang diperiksa oleh penyidik Bareskrim.

Empat Hari Pimpin Rapat Pleno Hingga Pagi Buta, Ketua KPU Bekasi Pingsan Saat Salat Magrib

Namun untuk saksi ahli, ia mengatakan pihaknya telah memeriksa saksi ahli yayasan, saksi ahli hukum pidana, hingga saksi ahli masalah akta pendirian yayasan.

Mantan Wakapolda Kalimantan Tengah tersebut juga mengatakan pihak yayasan hingga pihak bank telah dimintai keterangan.

Jenderal bintang satu itu mengatakan, pemeriksaan itu dilakukan dalam kurun waktu tahun 2017 hingga 2019.

BREAKING NEWS: Pengemudi Camry Tabrak Pejalan Kaki dan Pemotor di Mampang, Satu Orang Meninggal

Saksi ahli, kata dia, menjadi yang terakhir dimintai keterangan oleh penyidik sebelum pemanggilan Bachtiar Nasir.

"Dari seluruh yayasan sampai pembina yayasan, kemudian pengurus yayasan sudah dimintai keterangan, staf yayasan sudah dimintai keterangan. Kemudian dari pihak bank sudah dimintai keterangan teller, kemudian terkait masalah yayasan dimintai keterangan," bebernya.

Bachtiar Nasir tidak menghadiri pemanggilan kedua sebagai tersangka dalam kasus TPPU dana Yayasan Keadilan untuk Semua (YKUS), Rabu (8/5/2019) kemarin.

Makam Bayi Tiga Bulan yang Dibunuh Ayah Kandung Dibongkar, Ibu Korban Pilih Menjauh

Dedi Prasetyo mengatakan, penyidik sudah melayangkan pemanggilan ketiga untuk Bachtiar.

Rencananya, Selasa tanggal 14 Mei 2019, yang bersangkutan akan menjalani pemeriksaan yang seharusnya dilakukan hari ini.

"Ya, untuk panggilan kedua hari ini tidak hadir karena yang bersangkutan ada kegiatan, penyidik menghargai kegitan beliau," ujar Dedi Prasetyo.

Bachtiar Nasir Pilih Isi Pengajian Ketimbang Diperiksa Sebagai Tersangka oleh Polisi

"Tapi penyidik sudah melayangkan pemanggilan ketiga. Yang rencana beliau akan dipanggil Selasa besok, minggu depan," imbuhnya.

Nantinya penyidik akan menanyakan perihal keterangan perbuatan melawan hukum yang terjadi di yayasan tersebut kepada Bachtiar Nasir.

Dedi Prasetyo menyebut apabila Bachtiar Nasir tidak hadir di pemeriksaan kemarin, maka penyidik akan melayangkan surat pemanggilan kedua.

Besok Kivlan Zen Kerahkan Massa ke KPU dan Bawaslu, Polisi Siagakan 11 Ribu Personel

Namun hal itu diralatnya, ternyata penyidik telah melayangkan pemanggilan perdana kepada Bachtiar Nasir selaku tersangka pada tahun 2018 lalu. Kala itu, Bachtiar Nasir juga tidak hadir dengan alasan sibuk.

"(Panggilan perdana di tahun) 2018 ya, sudah dipanggil beliau sebagai tersangka," ungkap Dedi Prasetyo.

Sementara, beredar viral sebuah video Bachtiar Nasir mengomentari penetapan dirinya sebagai tersangka kasus TPPU dana YKUS.

THR PNS Cair 24 Mei, Gaji ke-13 Bulan Depan, Pemerintah Siap Guyur Rp 20 Triliun

Dalam video itu, Bachtiar Nasir mengenakan baju atasan warna putih dilengkapi peci hitam. Ia duduk di sebuah sofa warna krem dan bermotif flora.

Ia mengatakan bahwa kasus yang menjeratnya sangat sarat muatan politik. Alasannya, kasus itu adalah kasus lama pada 2017 silam.

"Hari ini tanggal 8 ya, persis dengan 8 Mei hari pemanggilan saya nanti jam 10 ke Bareskrim atas tuduhan tersangka," ucapnya.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu: Yang Coba Dirikan Negara Islam Berhadapan Dulu dengan TNI

"Tersangka money laundry apalagi pengalihan kekayaaan hak yayasan. Ya sudah lah, ini masalah lama tahun 2017, dan ini tentu sangat politis," sambung Bachtiar Nasir, dalam video yang diterima Tribunnews.com, Rabu (8/5/2019).

Dalam kesempatan terpisah, Aziz Yanuar selaku kuasa hukum Bachtiar Nasir, membenarkan video tersebut saat bertandang ke Bareskrim Polri.

Ia menyambangi Bareskrim untuk melaporkan penundaan dan ketidakhadiran Bachtiar Nasir dalam pemanggilan selaku tersangka.

Ini Keganjilan OTT KPK Terhadap Romahurmuziy Menurut Kuasa Hukumnya

Aziz menjelaskan, video itu memang dibuat oleh kliennya kemarini. Bahkan, ia mengaku ada di lokasi yang sama saat Bachtiar Nasir membuat video tersebut.

Unsur politis yang dirasakan kliennya, disebut Aziz, lantaran keterlibatan Bachtiar Nasir dalam Ijtima Ulama jilid tiga pada 1 Mei 2019.

"Masukan-masukan dari pihak-pihak lain ditangkap oleh Ustaz Bactiar Nasir kemungkinan karena aktivitas beliau di Ijtimak Ulama III," cetus Aziz.

Sutopo Purwo Nugroho Ungkap Menu Sahur di Hari Pertama Ramadan, Katanya Bikin Ngantuk di Siang Hari

Sementara, mantan kordinator Kontras Haris Azhar mengingatkan kepolisian berhati-hati dan menjunjung tinggi sikap profesionalitas, dalam penyelesaian kasus yang membelit Bachtiar Nasir.

Menurut Harris, kinerja kepolisian kini tengah disorot publik, ada anggapan bahwa penegak hukum condong berat kepada pemerintahan.

"Hukum digunakan untuk merepresi orang-orang yang dianggap kritis, yang dianggap bermusuhan terhadap penguasa. Di situ penegakan hukum atau penegak dianggap sebagai alat para penguasa," ujar Haris yang ditemui saat konferens pers di kantor Lokataru, Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (8/5/2019).

Ini Tiga Lokasi yang Ditawarkan Gubernur Kalimantan Tengah kepada Jokowi Sebagai Ibu Kota Baru

Ia menuturkan, kasus ini merupakan ujian keprofesionalitasan penegak hukum, di mana polisi dapat membuktikan bahwa tidak tebang pilih menyelesaikan kasus hukum di masyarakat.

"Apakah laporan-laporan masyarakat terkait para penguasa negara hari ini, juga dilakukan penegakan hukum oleh polisi. Kalau itu tidak dilakukan, kalau proses terhadap Bachtiar Nasir dipaksakan, ya itu memang terbukti memang menjadi alat kepentingan penguasa," paparnya.

"Tapi kalau polisi bisa menjawab bahwa hukum berlaku pada siapa pun, termasuk kepada penguasa yang dilaporkan oleh masyarakat, bahwa apa yang dilakukan terhadap Bachtiar Nasir tidak berlebihan sesuai dengan kasusnya, itu baru akan menunjukkan profesionalitas," sambung Haris. (Taufik Ismail/Vincentius Jyestha/Rina Ayu)

Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved