Pemilu 2019

Partai Berkarya Sebut Pemilu 2019 Paling Mematikan, Lalu Minta Jokowi Setop Wacana Ibu Kota Pindah

SEKRETARIS Jenderal Partai Berkarya Priyo Budi Santoso menilai Pemilu 2019 merupakan pemilihan umum paling mematikan dalam sejarah demokrasi Indonesia

Partai Berkarya Sebut Pemilu 2019 Paling Mematikan, Lalu Minta Jokowi Setop Wacana Ibu Kota Pindah
Warta Kota/Anggie Lianda Putri
Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso 

SEKRETARIS Jenderal Partai Berkarya Priyo Budi Santoso menilai Pemilu 2019 merupakan pemilihan umum paling mematikan dalam sejarah demokrasi Indonesia.

Sebab, katanya, sejak hari pencoblosan pada 17 April lalu, ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia.

Ribuan petugas juga jatuh sakit akibat kelelahan melakukan tahapan pemilu yang panjang.

Fahri Hamzah Baru Tahu Real Count KPU Tak Diatur Undang-undang, Ia Takutkan Ini Jika Tidak Ditutup

Priyo Budi Santoso menyebut insiden tersebut sudah seharusnya menjadi peristiwa nasional.

"Ini merupakan pemilu yang paling mematikan dalam sejarah demokrasi kita. Ini bukan lagi persoalan intern KPU, tapi sudah menjadi perkabungan nasional," ujar Priyo Budi Santoso melalui keterangan tertulis, Selasa (7/5/2019).

Priyo Budi Santoso meminta kepada pemerintah, terutama Presiden Joko Widodo (Jokowi), agar memberi perhatian serius terhadap petugas KPPS yang menjadi korban.

Daftar Hakim yang Dicokok KPK Sejak 2018, Kayat Jadi yang Pertama Tercokok Tahun Ini

Ia meminta Presiden Jokowi menghentikan wacana pemindahan ibu kota, untuk lebih bisa menangani insiden meninggalnya ratusan KPPS dengan serius.

"Kepada Bapak Presiden Jokowi dan para elite politik di parlemen, saya anjurkan untuk hentikan dulu wacana pemindahan ibu kota atau hal-hal semacamnya yang tidak terlalu urgen dibahas hari-hari ini," imbaunya.

Lebih lanjut, Priyo Budi Santoso mengusulkan dibentuknya Tim Pencari Fakta (TPF) guna menelusuri keraguan publik di balik meninggalnya ratusan petugas KPPS.

Ini Tiga Pihak yang Berwenang Pegang Formulir C1, Selain Itu Patut Diduga Palsu

"Saya usulkan perlunya dibentuk Tim Pencari Fakta (TPF) yang independen, yang melibatkan ahli-ahli yang kredibel dan Komnas HAM," usulnya.

Halaman
1234
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved