Korupsi di Kementerian Agama

Ini Keganjilan OTT KPK Terhadap Romahurmuziy Menurut Kuasa Hukumnya

Padahal, menurut mereka tidak ada perbuatan Rommy yang melanggar hukum, meski terkait dengan tersangka Muhammad Muafaq Wirahadi.

Ini Keganjilan OTT KPK Terhadap Romahurmuziy Menurut Kuasa Hukumnya
WARTA KOTA/ADHY KELANA
Kuasa hukum tersangka kasus suap Romahurmuziy dan kuasa hukum dari KPK, menghadap ketua hakim PN Jakarta Selatan, dalam sidang perdana praperadilan di PN Jakarta Selatan, Senin (6/5/2019). 

TIM pengacara tersangka kasus dugaan suap Romahurmuziy alias Rommy yang dipimpin Maqdir Ismail Ismail, menyebut operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap kliennya, tidak sah.

Hal tersebut diungkapkan dalam poin permohonan praperadilan yang dimohonkan Rommy terhadap KPK.

Tim kuasa hukum mempermasalahkan penyitaan KPK terhadap uang dan barang Rommy.

Ini Alasan Pemerintah Masih Rahasiakan Lokasi Ibu Kota Baru Pengganti Jakarta

Padahal, menurut mereka tidak ada perbuatan Rommy yang melanggar hukum, meski terkait dengan tersangka Muhammad Muafaq Wirahadi.

"Meskipun secara nyata tidak ada perbuatan pemohon berhubungan dengan Muhammad Muafaq Wirahadi, yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan, sehingga harus dilakukan Operasi Tangkap Tangan," ujar Maqdir Ismail dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarat Selatan, Jalan Ampera Raya, Senin (6/5/2019).

Selain itu, pihaknya menyebut tidak ada komunikasi antara Rommy dengan Muafaq sebelum OTT terjadi.

Vanessa Angel Curhat kepada Kuasa Hukumnya: Bang, Kok Aku Diginiin?

Pihaknya berkilah, Muafaq baru meminta nomor Rommy pada pertemuan yang berakhir OTT tersebut.

Kemudian, pihaknya mempermasalahkan penyitaan uang dan barang bukti dari Rommy.

Menurut Maqdir Ismail, seharusnya sepeti diatur dalam Pasal 18 ayat (2) KUHAP, penyelidik KPK setelah melakukan penangkapan, segera menyerahkan yang ditangkap besena barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat.

Amien Rais: KPU Itu Makhluk Politik Buatan Pemerintah Petahana

Sedangkan penyelidik termohon setelah menangkap pemohon, beber Maqdir Ismail, malah melakukan pemeriksaan dengan cara melakukan permintaan keterangan bertempat di Kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur, Jalan Jenderal Ahmad Yani No 116, Surabaya.

Halaman
1234
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved