KPK

Pegawai KPK Cakar-cakaran di Dalam, IPW Minta Komisioner Tegas Selesaikan Masalah Internal

IPW meminta Komisioner KPK menyelesaikan masalah di dalam lembaga tersebut karena terjadi konflik internal antar pegawai.

Pegawai KPK Cakar-cakaran di Dalam, IPW Minta Komisioner Tegas Selesaikan Masalah Internal
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kanan) didampingi Juru Bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan terkait penetapan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir sebagai tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (23/4/2019). KPK menetapkan Sofyan Basir sebagai tersangka sebagai tersangka terkait hasil pengembangan kasus dugaan suap kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau. 

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane meminta Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mampu bersikap tegas dalam menyelesaikan masalah internal lembaganya. 

"Sebab konflik internal itu kian berkembang luas akibat Komisioner KPK tidak tegas dan membiarkan aksi politisasi terhadap lembaga anti rasuah itu serta membiarkan munculnya pihak pihak yang merasa full power di lembaga tersebut," kata Neta kepada Warta Kota, Jumat (4/5/2019).

Neta menilai, aksi cakar cakaran di KPK makin berbahaya bagi masa depan pemberantasan korupsi di negeri ini.

"Apalagi saat ini muncul isu bahwa KPK terbelah menjadi dua, antara 'kelompok polisi India dan kelompok polisi Taliban'. Aksi cakar cakaran itu kian panas tatkala muncul petisi dan surat terbuka dari para penyidik KPK. Namun Komisioner KPK tak pernah menyikapi aksi cakar cakaran itu secara transparan," kata Neta.

Geledah Rumah Pribadi Mendag Enggartiasto Lukita, KPK Tidak Lakukan Penyitaan Barang Apapun

Belakangan kata dua muncul desakan agar Deputi Penindakan KPK Irjen Firli diperiksa karena melanggar kode etik.

"Boleh saja kasus pelanggaran etik ini diproses. Namun, IPW mengimbau Komisioner KPK bisa bersikap tegas dan tidak memihak dan jangan terlibat politisasi. Artinya, selain Firli, Novel Baswedan juga harus diperiksa. Sebab Novel disebut sebut 'sebagai orang kita' oleh tokoh-tokoh partai Gerindra," kata Neta.

LOWONGAN Kerja di PT Antam untuk Lulusan SMA/SMK, Gajinya Minimal Rp 7 juta

Bahkan Novel kata Neta disiapkan sebagai jaksa agung jika Prabowo memenangkan pilpres 2019 dan informasi atau berita soal ini sudah dilansir dan tersebar di banyak media.

"Tapi kenapa Novel tidak diperiksa. Bukankah ini politisasi yang membahayakan KPK, apalagi jika dilihat dari data yang ada, sejak Januari hingga April 2019, sebagian besar sasaran OTT KPK hanyalah tokoh tokoh partai mitra koalisi Jokowi," kata Neta.

Karenanya IPW menilai, keluarnya petisi yang disusul surat terbuka dari penyidik KPK, menunjukkan bahwa lembaga anti rasuah itu makin tidak sehat. Petisi dan surat terbuka itu menunjukkan aksi cakar cakaran di internal KPK makin memuncak dan ini harus segera dihentikan.

"Tapi sepertinya Komisioner KPK tidak berdaya menghadapinya. Jika aksi cakar cakaran di internal KPK kian tereskalasi, lalu pemberantasan korupsi seperti apa yg bisa diharapkan dari KPK dan apa gunanya KPK jika internal lembaga itu cakar cakaran terus," kata Neta.

Analisa IPW terhadap kondisi terakhir KPK kata Neta sangat memprihatinkan.

"Komisioner tidak tegas, memihak, dan cenderung terlibat konflik yg melanda para penyidik, sehingga di KPK muncul isu adanya perang Bubat antara 'kelompok polisi India dan kelompok polisi Taliban'. Situasi ini sangat berbahaya bagi masa depan KPK. Bukan mustahil kedua kelompok ini dimanfaatkan oleh kepentingan kepentingan politik tertentu untuk mengamankan kelompoknya dan mengkriminalisasi lawan politiknya," papar Neta.

Karenanya tambah Neta, IPW khawatir situasi ini akan membuat KPK main hantam kromo tanpa peduli lagi dgn target awal pembentukan KPK, yakni membebaskan Indonesia dari korupsi.

"Solusi yang harus dilakukan segera adalah Komisi 3 DPR harus mengevaluasi situasi aktual KPK. Selain itu DPR baru nanti harus mencermati perkembangan KPK, jika jajaran internal KPK sudah main main politik, buat lembaga itu di pertahankan lagi, sebaiknya dibubarkan saja. Sebab bukan mustahil KPK akan menjadi alat politik pihak tertentu untuk mengkriminalisasi lawan politiknya dan KPK akan menjadi sumber kegaduhan baru," kata Neta.

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Max Agung Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved