Pemberantasan Korupsi

IPW Minta Komisioner KPK Tegas Selesaikan Cakar-Cakaran di Internal

Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi harus mampu bersikap tegas dalam menyelesaikan aksi cakar cakaran yang berkembang luas di internalnya.

IPW Minta Komisioner KPK Tegas Selesaikan Cakar-Cakaran di Internal
Warta Kota/Istimewa
Forum Studi Anti Korupsi (Forsak) menggelar unjuk rasa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin (8/4/2019). Kedatangan mereka, guna meminta KPK mengusut tuntas kasus PLTU Riau 1 yang diduga melibatkan Dirut Pertamina Nicke Widyawati. 

Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi harus mampu bersikap tegas dalam menyelesaikan aksi cakar cakaran yang berkembang luas di internalnya.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane meminta Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mampu bersikap tegas dalam menyelesaikan aksi cakar cakaran yang berkembang luas di internalnya.

"Sebab konflik internal itu kian berkembang luas akibat Komisioner KPK tidak tegas dan membiarkan aksi politisasi terhadap lembaga anti rasuah itu serta membiarkan munculnya pihak pihak yang merasa full power di lembaga tersebut," kata Neta kepada Warta Kota, Sabtu (4/5/2019).

Neta menilai, aksi cakar cakaran di KPK makin berbahaya bagi masa depan pemberantasan korupsi di negeri ini.

"Apalagi saat ini muncul isu bahwa KPK terbelah menjadi dua, antara 'kelompok polisi India dan kelompok polisi Taliban'. Aksi cakar cakaran itu kian panas tatkala muncul petisi dan surat terbuka dari para penyidik KPK. Namun Komisioner KPK tak pernah menyikapi aksi cakar cakaran itu secara transparan," kata Neta.

Belakangan kata dua muncul desakan agar Deputi Penindakan KPK Irjen Firli diperiksa karena melanggar kode etik.

"Boleh saja kasus pelanggaran etik ini diproses. Namun, IPW mengimbau Komisioner KPK bisa bersikap tegas dan tidak memihak dan jangan terlibat politisasi. Artinya, selain Firli, Novel Baswedan juga harus diperiksa. Sebab Novel disebut sebut 'sebagai orang kita' oleh tokoh-tokoh partai Gerindra," kata Neta.

Bahkan Novel kata Neta disiapkan sebagai jaksa agung jika Prabowo memenangkan pilpres 2019 dan informasi atau berita soal ini sudah dilansir dan tersebar di banyak media.

"Tapi kenapa Novel tidak diperiksa. Bukankah ini politisasi yang membahayakan KPK, apalagi jika dilihat dari data yang ada, sejak Januari hingga April 2019, sebagian besar sasaran OTT KPK hanyalah tokoh tokoh partai mitra koalisi Jokowi," kata Neta.

Karenanya IPW menilai, keluarnya petisi yang disusul surat terbuka dari penyidik KPK, menunjukkan bahwa lembaga anti rasuah itu makin tidak sehat.

Halaman
12
Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved