Operasi Tangkap Tangan

Ini Perkara yang Ditangani Hakim PN Balikpapan Hingga Akhirnya Diciduk KPK karena Terima Suap

KPK menetapkan Kayat, hakim Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan, sebagai tersangka kasus dugaan suap pemulusan perkara penipuan.

Ini Perkara yang Ditangani Hakim PN Balikpapan Hingga Akhirnya Diciduk KPK karena Terima Suap
TRIBUNNEWS/JEPRIMA
Dua tersangka kasus suap PN Balikpapan saat tiba di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (4/5/2019). Dari operasi tangkap tangan (OTT) di Balikpapan, Kaltim, KPK mengamankan seorang hakim, panitera muda, dan dua orang pengacara. KPK mengamankan uang sekitar Rp 100 juta yang diduga terkait suap dalam penanganan kasus penipuan di persidangan. 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kayat, hakim Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan, sebagai tersangka kasus dugaan suap pemulusan perkara penipuan.

Penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik KPK melakukan gelar perkara atas Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Balikpapan, Kalimantan Timur pada Jumat (3/5/2019) kemarin.

Selain hakim Kayat, KPK juga menjerat dua orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah advokat Jhonson Siburian, dan pihak swasta bernama Sudarman.

‎Kronologi Hakim PN Balikpapan Terciduk OTT KPK, Sempat Mengecoh Pakai Keresek Hitam Isi Botol Bekas

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke tingkat penyidikan dan menetapkan tiga orang tersangka," ucap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (4/5/2019) sore.

‎Terkait konstruksi perkara, pada tahun 2018, Sudarman dan dua terdakwa lainnya disidang di Pengadilan Negeri Balikpapan dalam kasus pemalsuan surat.

Setelah sidang, Kayat bertemu Jhonson Siburian, pengacara Sudarman, untuk menawarkan bantuan dengan fee Rp 500 juta, jika Sudarman ingin bebas.

Bupati Kepulauan Talaud di Kantor KPK: Saya Bingung Tiba-tiba Dibawa ke Sini

Sudarman belum bisa memenuhi permintaan Kayat, namun ia menjanjikan akan memberikan Rp 500 juta jika tanahnya di Balikpapan laku terjual.

"Untuk memberikan keyakinan pada KYT (Kayat), SDM (Sudarman) sampai menawarkan agar KYT memegang sertifikat tanahnya dan akan memberikan uang setelah tanahnya laku terjual. Namun KYT menolak dan meminta fee diserahkan dalam bentuk tunai saja," ungkap Laode M Syarif.

Pada Desember 2018, lanjutnya, jaksa penuntut umum menuntut Sudarman dengan pidana 5 tahun penjara.

Tiga Tuntutan Sudah Direspons Positif Pemerintah, KSPI Pastikan Peringatan Hari Buruh Aman dan Damai

Beberapa hari kemudian, masih di Bulan Desember 2018, Sudarman divonis bebas oleh hakim Kayat.

Halaman
1234
Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved