INFO KEMENTERIAN

Mensos Tegaskan PKH Bagian Terpenting dari Fondasi Negara Kesejahteraan

Di banyak negara, cash transfer kepada keluarga atau rumah tangga merupakan komponen kunci yang efektif dalam penanganan kemiskinan

Mensos Tegaskan PKH Bagian Terpenting dari Fondasi Negara Kesejahteraan
Dok. Humas Kementerian Sosial
Menteri Sosial, Agus Gumiwang Kartasasmita (keempat dari kanan) bersama Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Harry Hikmat (ketiga dari kanan) dan sejumlah pejabat Kementerian Sosial lainnya, menabuh perkusi sebagai tanda dibukanya Rapat Koordinasi Nasional Program Keluarga Harapan (PKH) di Jakarta, Kamis (2/2/2019). 

Belajar dari negara-negara Skandinavian, konsepsi negara kesejahteraan yang menjadi fundamen pembangunan telah mengantarkan negara-negara seperti Denmark dan Swedia ke dalam urutan negara-negara paling kompetitif di dunia.

Hal ini ditandai capaian tertinggi kedua negara tersebut dalam indeks kebahagiaan. Denmark dan Swedia mengalokasikan jumlah anggaran yang sangat besar (sekitar 28 persen dari PDB) untuk membiayai program-program perlindungan sosial.

“Dengan anggaran sebesar itu, mereka mampu membiayai banyak program seperti jaminan kesehatan, pensiun, dan tunjangan pengangguran kepada semua warga negara secara cuma-cuma tanpa membedakan status sosial-ekonomi,” ungkap Menteri Sosial, Agus Gumiwang Kartasasmita saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional Program Keluarga Harapan (PKH) di Jakarta, Kamis (2/5/2019)

Menurut Mensos, wujud ideal negara kesejahteraan seperti Denmark dan Swedia mungkin masih sulit diimplementasikan di Indonesia.

“Problem paling mendasar adalah kapasitas finansial Indonesia yang masih sangat terbatas. Yang harus kita lakukan saat ini adalah membangun fondasi yang kuat bagi terwujudnya negara kesejahteraan,” sambungnya.

Mensos menambahkan, pembangunan kesejahteraan sosial yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata, kebijakan perlindungan sosial, dan reorientasi kebijakan pada pembangunan kualitas manusia di masa pemerintah Jokowi sejatinya merupakan upaya serius dalam membangun fondasi tersebut.

“Pada kesempatan ini menegaskan bahwa PKH merupakan bagian terpenting dari fondasi negara kesejahteraan yang sedang kita bangun,” kata Mensos sebelum mengakhiri sambutannya.

Menteri Sosial, Agus Gumiwang Kartasasmita (keempat dari kanan) menyalami perwakilan pendamping PKH sebelum pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Program Keluarga Harapan (PKH) di Jakarta, Kamis (2/2/2019).
Menteri Sosial, Agus Gumiwang Kartasasmita (keempat dari kanan) menyalami perwakilan pendamping PKH sebelum pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Program Keluarga Harapan (PKH) di Jakarta, Kamis (2/2/2019). (Dok. Humas Kementerian Sosial)

Mensos mengutarakan bahwa fenomena bangkitnya kembali negara kesejahteraan tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di banyak negara, terutama di Asia. Perubahan besar yang terjadi dalam aspek kebijakan sosial dan perlindungan sosial ini ditandai dengan lahirnya kebijakan sosial di banyak negara Asia untuk mengaktivasi program-program perlindungan sosial antara lain dalam bentuk bantuan langsung (cash transfer).

“Hasil penelitian Armando Barrientos dan David Hulme (2010) menunjukkan bahwa di banyak negara, cash transfer kepada keluarga atau rumah tangga merupakan komponen kunci yang efektif dalam penanganan kemiskinan,” kata Mensos.

Di Indonesia, lanjut Mensos, model cash transfer diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan perlindungan sosial, di antaranya yang paling menonjol adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang di era pemerintahan Jokowi menjelma menjadi episentrum program-program penanganan kemiskinan.

Penguatan Program Keluarga Harapan (PKH) dari aspek perluasan jumlah penerima manfaat menjadi 10 juta keluarga dinilai sebagai faktor yang berkontribusi besar terhadap penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia.

Penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan diharapkan lebih besar lagi dengan kebijakan peningkatan nilai bantuan PKH yang ditujukan untuk memberi dampak yang lebih besar terhadap perubahan ekonomi dan sosial keluarga.

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Harry Hikmat menjelaskan, Rakernas PKH tahun 2019 itu bertujuan mensosialisasikan kebijakan PKH tahun 2019 bagi seluruh pelaksana PKH dan stakeholders terkait, serta mensosialisasikan berbagai kajian terkait PKH dan prospek ke depannya.

"Selain itu, Rakornas juga bertujuan memperkuat koordinasi Pemerintah Pusat dan PemerintahDaerah dalam implementasi PKH; serta membangun komitmen dan dukungan bagi penyelenggaraan PKH tahun 2019 khususnya Pemerintah Kabupaten/Kota," ungkap Harry Hikmat.

Kegiatan Rakornas PKH itu dilaksanakan selama tiga hari dari tanggal 2 s.d 4Mei 2019. Peserta rakornas terdiri atas peserta pusat berjumlah 129 orang dan peserta dari daerah, yaitu Kepala Bappeda Provinsi sebanyak 34 orang; Kepala Dinas/Instansi Sosial Provinsi sebanyak 34 orang; Kepala Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota sebanyak 514 orang; Koordinator Regional sebanyak 7 orang, dan Koordinator Wilayah sebanyak 82 orang.

Penulis: Ichwan Chasani
Editor: Ichwan Chasani
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved