Warga Jatimulya Siap Gugat PT Adhi Karya Soal Lahan Untuk LRT

Ratusan warga Jatimulya, Kabupaten Bekasi yang tempat tinggalnya terdampak pembangunan light rail transit akan menggugat perdata PT Adhi Karya.

Warga Jatimulya Siap Gugat PT Adhi Karya Soal Lahan Untuk LRT
Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
Pembangunan proyek kereta cepat Light Railway Transit (LRT) di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, terus dikebut seperti tampak pada Jumat (8/2/2019). Pembangunan LRT tersebut diharapkan bisa dinikmati warga Jakarta pada 2019 ini. 

Ratusan warga Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi yang tempat tinggalnya terdampak pembangunan kereta api ringan atau light rail transit (LRT) akan melayangkan gugatan perdata.

Gugatan perdata yang ditujukan kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk selaku pihak yang membangun LRT ini akan dilakukan usai pengumuman Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 22 Mei 2019.

"Setelah kita menimbang beberapa hal terutama karena sekarang sedang fokus Pemilu, maka gugatan perdata ke PTUN Bandung, Jawa Barat akan kita daftarkan setelah pengumuman Pilpres 22 Mei," kata Sondi Silalahi perwakilan warga setempat pada Selasa (30/4/2019).

Ratusan Kepala Keluarga Warga Jatimulya Pertanyakan Keseriusan Pemerintah Bangun Depo LRT

Sondi menilai, klaim atas tanah yang dilakukan Adhi Karya terhadap lahan yang dihuninya dianggap cacat hukum.

Kata dia, Klaim atas Adhi Karya itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1997 tentang Penambahan Pernyetaan Modal Negara RI ke Dalam Saham Perusahaan Perseroan (Perseroan) PT Adhi Karya.

Adhi Karya Persilakan Warga Jatimulya, Kabupaten Bekasi, Laporkan Gugatan ke PTUN

Pada Pasal 2 dalam aturan itu menyebutkan negara melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal PT Adhi Karya (Persero) berupa tanah seluas 46,2 hektar yang terletak di Desa Setia Dharma Kecamatan Tambun Kebupaten Bekasi yang pada saat ini dikuasai oleh Departemen Pekerjaan Umum.

"Klaim atas Adhi Karya itu cacat hukum, karena yang diklaim itu adalah lahan yang ada di Desa Setia Dharma, bukan Jatimulya," ujar Sondi.

Meski warga di sana tidak mengantongi sertifikat, namun mereka berdalih telah mendapat izin menggarap lahan.

Dokumen izin garap diteken oleh Sekretaris Desa Jatimulya, Jamun atas nama Kepala Desa Jatimulya Soleman pada tahun 1993.

Jaringan Rel MRT Akan Dikembangkan Sampai 223 Km, LRT Sampai 116 Km

Karena itulah, warga menuntut uang ganti rugi lahan yang mereka huni selama puluhan tahun itu sebesar Rp 6 juta per meter.

"Untuk yang memiliki sertifikat memang hanya dua orang, tapi setiap tahun kita bayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) ke pemerintah daerah," ungkapnya.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Max Agung Pribadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved