Warga Jatimulya Akan Gugat Adhi Karya ke PTUN Soal LRT, Tanggapan Adhi Karya: Ya Silahkan Saja

Gugatan perdata ke PTUN Bandung, Jawa Barat akan kita daftarkan setelah pengumuman Pilpres 22 Mei

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Wito Karyono
Warta Kota/Rangga Baskoro
Ilustrasi: Rangkaian gerbong LRT Jakarta di Stasiun Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (25/2). 

Ratusan warga Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi yang tempat tinggalnya terdampak pembangunan kereta api ringan atau light rail transit (LRT) akan melayangkan gugatan perdata.

Gugatan perdata yang ditujukan kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk selaku pihak yang membangun LRT ini akan dilakukan usai pengumuman Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 22 Mei 2019.

"Setelah kita menimbang beberapa hal terutama karena sekarang sedang fokus Pemilu, maka gugatan perdata ke PTUN Bandung, Jawa Barat akan kita daftarkan setelah pengumuman Pilpres 22 Mei," kata Sondi Silalahi perwakilan warga setempat pada Selasa (30/4).

Sondi menilai, klaim atas tanah yang dilakukan Adhi Karya terhadap lahan yang dihuninya dianggap cacat hukum.

Ratusan Kepala Keluarga Warga Jatimulya Pertanyakan Keseriusan Pemerintah Bangun Depo LRT

Jaringan Rel MRT Akan Dikembangkan Sampai 223 Km, LRT Sampai 116 Km

Gubernur Ganjar Tegaskan Jateng Siap Bangun LRT

Kata dia, Klaim atas Adhi Karya itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1997 tentang Penambahan Pernyetaan Modal Negara RI ke Dalam Saham Perusahaan Perseroan (Perseroan) PT Adhi Karya.

Pada Pasal 2 dalam aturan itu menyebutkan negara melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal PT Adhi Karya (Persero) berupa tanah seluas 46,2 hektar yang terletak di Desa Setia Dharma Kecamatan Tambun Kebupaten Bekasi yang pada saat ini dikuasai oleh Departemen Pekerjaan Umum.

"Klaim atas Adhi Karya itu cacat hukum, karena yang diklaim itu adalah lahan yang ada di Desa Setia Dharma, bukan Jatimulya," ujar Sondi.

Meski warga di sana tidak mengantongi sertifikat, namun mereka berdalih telah mendapat izin menggarap lahan.

Remaja di Bekasi Bobol Showroom Gasak Honda CBR

Dokumen izin garap diteken oleh Sekretaris Desa Jatimulya, Jamun atas nama Kepala Desa Jatimulya Soleman pada tahun 1993.

Karena itulah, warga menuntut uang ganti rugi lahan yang mereka huni selama puluhan tahun itu sebesar Rp 6 juta per meter.

"Untuk yang memiliki sertifikat memang hanya dua orang, tapi setiap tahun kita bayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) ke pemerintah daerah," ungkapnya.

Direktorat Jendral Perkeretaapian (DJP) Kementerian Perhubungan menanggapi rencana gugatan perdata yang dilayangkan warga Jatimulya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi kepada PT Adhi Karya (Persero) usai pengumuman pemilihan presiden pada 22 Mei mendatang.

DJP menilai gugatan yang dilayangkan itu tidak mempengaruhi rencana pengadaan lahan di sana untuk dibangun depo kereta api ringan atau light rail transit (LRT).

"Gugatan PTUN ke Adhi Karya tidak ada hubungannya dengan pengadaan tanah LRT yang dilaksanakan pemerintah," kata Jumardi Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Wilayah Jakarta dan Banten (BTPWJB) pada DJP Kementerian Perhubungan, Selasa (30/4).

Ini 2 Skenario Pemindahan Ibukota. Paling Dahsyat Pindahkan 195.000 PNS dan Habiskan Rp 446 Triliun

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved