Ibu Kota Pindah

Wacana Pemindahan Ibu Kota, Ferry Mursyidan Baldan: Jangan-jangan karena Anies Jadi Gubernur

MANTAN Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bappenas Ferry Mursyidan Baldan menjelaskan, wacana pemindahan Ibu Kota Negara harus jelas tujuannya.

Wacana Pemindahan Ibu Kota, Ferry Mursyidan Baldan: Jangan-jangan karena Anies Jadi Gubernur
Warta Kota/Nur Ichsan
Ferry Mursyidan Baldan 

MANTAN Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bappenas Ferry Mursyidan Baldan menjelaskan, wacana pemindahan Ibu Kota Negara harus jelas tujuannya.

Jangan sampai, pemindahan ibu kota hanya karena ketidaksukaan pemerintah pusat kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Saya kok membacanya, ah jangan-jangan karena Anies jadi gubernur, lalu mengajak orang berpikir ayo pindah ibu kota. Ini kan enggak bener," ujarnya di Jakarta, Senin (29/4/2019).

Direktur Utama PLN Sofyan Basir Jadi Tersangka Kasus Korupsi Proyek PLTU Riau-1, Ini Perannya

Pemindahan ibu kota, lanjutnya, harus memikirkan banyak hal, termasuk tata ruang, pertahanan atas kemungkinan serangan dari pihak luar, sumber daya ekonomi, dan sumber daya sosial. Juga dikaji mengenai pasca-pemindahan.

Seperti Bandara Kertajati, urainya, yang terkesan buru-buru diresmikan tetapi tidak dapat difungsikan sebagaimana seharusnya.

Oleh karena itu, dia juga mengingatkan agar pembahasan mengenai pemindahan ibu kota, tidak dalam waktu yang sebentar.

Ini Tiga Kategori Masyarakat yang Dibebaskan dari Kewajiban Bayar PBB-P2

"Ini pekerjaan paling tidak minimal 15-20 tahun baru terwujud. Bukan hanya infrastruktur fisik saja," ucap Ferry Mursyidan Baldan.

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memberikan tiga alternatif terkait lokasi pemindahan ibu kota dari luar Jakarta.

Menurut Bambang, ibu kota negara di Jakarta sudah tidak mendukung lagi, mengingat banyaknya problem kemacetan, banjir, penurunan tanah, hingga ketersediaan air.

Kapok Gelar Pemilu Serentak Pakai Lima Kotak Suara, KPU: Cukup Sekali Saja

"Kita semua juga harus mengakui saat ini problem kemacetan itu sangat parah. Kerugian ekonomi akibat kemacetan saja sekarang sudah mendekati Rp 100 triliun per tahun," kata Bambang seusai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Halaman
1234
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved