Kasus Penggusuran Oleh Ahok, Pengadilan Tinggi DKI Menolak Gugatan Azas Tigor

Hal ini sekaligus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 28 September 2017 lalu yang juga menolak gugatan tersebut

Kasus Penggusuran Oleh Ahok, Pengadilan Tinggi DKI Menolak Gugatan Azas Tigor
Warta Kota/Anggie Lianda Putri
Azas Tigor Nainggolan 

- Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menolak gugatan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan terhadap Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) saat menjabat sebagai Gubernur DKI terkait normalisasi sungai.

Hal ini sekaligus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 28 September 2017 lalu yang juga menolak gugatan tersebut.

"Sudah putusan. Menguatkan putusan PN Jakarta Pusat," ucap Kepala Humas PT DKI Jakarta Johanes Suhadi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (30/4/2019).

Menurut Johanes, putusan PT DKI Jakarta ini terbit pada 7 Maret 2019.

Dikutip dari situs web PT DKI Jakarta, Azas Tigor menggugat langkah Ahok ke pengadilan karena menggusur warga yang ada di bantaran sungai untuk normalisasi.

VIDEO: Rey Utami Minta Maaf Karena Panjat Sosial

"Catatan penggugat pada tahun 2014 terdapat 26 kasus penggusuran dengan korban sekitar 3.715 kepala keluarga atau 13.852 jiwa. Begitu pula pada tahun 2015 terlah terjadi penggusuran 41 kasus di 5 wilayah kotamadya DKI Jakarta dengan korban 5.805 kepala keluarga atau 24.817 jiwa serta di tahun 2016 terdapat 24 kasus penggusuran dengan korban sekitar 3.899 kepala keluarga atau 15.599 jiwa," demikian bunyi gugatan FAKTA dalam berkas putusan yang dikutip Kompas.com.

Kemudian, PT DKI Jakarta menguatkan putusan PN Jakarta Pusat yang menolak gugatan tersebut. Berdasarkan surat putusan PT DKI Jakarta yang dirilis, Majelis hakim PT DKI Jakarta menguatkan putusan Majelis Hakim PN Jakpus karena dinilai sudah tepat dan benar sehingga tidak terbantahkan lagi.

Dengan demikian, pembanding tidak berhak mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum pada perkara aquo dalam kapasitasnya sebagai Lembaga Bantuan Hukum.

Selain itu, disebutkan bahwa dalil pembanding dalam memori bandingnya hanya merupakan pengulangan dari gugatan yang telah diperiksa dan diputus oleh judex facti tingkat pertama.

VIDEO: Bella Shofie Mundur dari Dunia Hiburan, Ingin Fokus di Fesyen

PT DKI Jakarta kemudian melansir putusan tentang penggusuran yang dilakukan oleh Ahok. Berdasarkan putusan itu, Pemprov DKI membeberkan alasan normalisasi sungai sebagai berikut:

Halaman
12
Editor: Ahmad Sabran
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved