Kota Bekasi Salip Puluhan Kota/Kabupaten Jabar Penghargaan dari Kemenkum dan HAM

Kota Bekasi Menyalip Puluhan Kota/Kabupaten Jabar Penghargaan dari Kemenkum dan HAM

Kota Bekasi Salip Puluhan Kota/Kabupaten Jabar Penghargaan dari Kemenkum dan HAM
Warta Kota/Muhammad Azzam
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi 

PEMERINTAH Kota Bekasi menerima piagam penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) karena telah memberikan bantuan dan dukungan dalam pelaksanaan tugas lembaga pemasyarakatan.

Penghargaan yang diberikan Menteri Hukum dan HAM kepada Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi pada Sabtu (27/4) ini, rupanya bukan yang pertama.

Daerah berjuluk Kota Patriot tersebut sebelumnya pernah mendapat penghargaan dari lembaga serupa pada Desember 2017 lalu. Saat itu Kota Bekasi menerima penghargaan dari Kemenkum dan HAM dengan predikat daerah yang peduli terhadap HAM.

Penghargaan ini diterima Rahmat Effendi dari Presiden Joko Widodo di Hotel Sulton Solo, Jawa Tengah. Menurut Rahmat, penghargaan ini diberikan atas kepedulian Pemkot Bekasi terhadap tujuh hak untuk masyarakat.

Tujuh hak itu di antaranya hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas perempuan dan anak, hak atas kependudukan, hak atas pekerjaan, hak atas perumahan yang layak serta hak atas lingkungan yang berkelanjutan.

"Kota Bekasi dianggap mampu memenuhi kriteria tersebut dan yang paling menonjol adalah hak atas kesehatan, perumahan layak serta hak atas lingkungan berkelanjutan," kata Rahmat.

Rahmat mengatakan, ada tiga predikat untuk daerah dalam ajang ini yakni sangat peduli, peduli dan kurang peduli terhadap HAM. Untuk Kota Bekasi, kata dia, masuk dalam kategori peduli.

"Penghargaan akan kita jadikan motivasi agar pemerintah Kota Bekasi lebih melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM," ujar Rahmat.

Dia menjelaskan, Kota Bekasi telah memenuhi hak kesehatan untuk masyarakat setempat. Hal ini dibuktikan dengan adanya Kartu Sehat (KS) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Melalui penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM yang terakhir ini, diklaim sangat membanggakan. Sebab dari 27 kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat, hanya Kota Bekasi yang mau merogoh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membangun Lapas maupun Kantor Imigrasi.

"Bantuan yang kita berikan ke lembaga vertikal (Kemenkum dan HAM) ini merupakan bentuk bantuan kemanusiaan, karena yang dilayani adalah warga Kota Bekasi juga," ungkapnya.

Selain Wali Kota Bekasi ada empat kepala daerah lain yang juga mendapat penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM. Keempat kepala daerah itu di antaranya Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman, Bupati Bangka Tengah Ibnu Saleh, Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu dan Wali Kota Bontang Neni Moerniani.(faf)

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved