Pemilu 2019
Begini Doa Mahfud MD untuk Orang Curang dalam Pemilu 2019 dan yang Mendukungnya
MANTAN Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mendoakan pihak-pihak yang diduga curang dalam Pemilu 2019.
MANTAN Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mendoakan pihak-pihak yang diduga curang dalam Pemilu 2019.
"Sy setuju dgn doa dan turut berdoa, "Ya Allah, laknatlah oleh-Mu orang2 yg curang dlm Pemilu, orang2 yg membantu dan mendukung orang yg curang dlm pemilu," tulisnya lewat(27/4/2019).
"Serta mereka yg sembarangan menuduh orang turut & mendukung curang dlm pemilu". Ini doa yg adil bagi orng yg beragama. Amiin," sambungnya.
Sebelumnya, Mahfud MD menegaskan, kekeliruan input data form C1 ke Situng KPU, tidak cuma terjadi pada satu pasangan calon presiden dan wakil presiden saja.
Dua paslon, Jokowi-Maruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, katanya, sama rata mendapatkan keuntungan dan kerugian dari kesalahan input tersebut.
Pernyataan Mahfud MD ini sekaligus membantah tudingan kecurangan bahwa kekeliruan input form C1 hanya cenderung pada salah satu paslon saja.
• Sandiaga Uno Belum Pikirkan Langkah Politik Setelah Pemilu, Meski PAN Sudah Siapkan KTA Untuknya
"Kesalahan input TPS itu bukan hanya menguntungkan 1 paslon. 2 paslon itu sama-sama dapat keuntungan, sama-sama dapat kerugian," kata Mahfud MD seusai meninjau langsung proses Situng di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2019) petang.
Dia meyakini kekeliruan data Situng ini tidak akan bisa lolos dalam proses rekapitulasi manual KPU, yang akan dimulai pada 25 April besok dan berakhir pada 22 Mei 2019.
Keyakinannya merujuk pada setiap paslon Pilpres dan KPU punya salinan form C1. Kemudian saksi-saksi TPS juga dapat dihadirkan.
• BREAKING NEWS: Sungai Cisadane Meluap, Kota Tangerang Direndam Banjir Satu Meter
Sehingga, bila ada keberatan karena dugaan form C1 palsu, hal itu bisa langsung diverifikasi serta diketahui data siapa yang benar dan salah.
"Kenapa enggak? Karena, tiap paslon punya salinan C1, KPU punya, saksi TPS punya. Kalau ada yang palsu pasti ketahuan. Di situ aja caranya nanti," jelasnya.
Mahfud MD mengakui ada kekeliruan entri data Situng. Namun, kekeliruan itu sangat kecil sekali bila dibandingkan jumlah total TPS.
• Persaudaraan Alumni 212 Bakal Gelar Ijtima Ulama Jilid Tiga Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2019
Sebanyak 105 dari 241.366 TPS yang telah diinput ke Situng, keliru memasukkan data. Dari 105 TPS yang keliru, 65 TPS sudah dikoreksi. Sedangkan 41 sisanya masih dalam proses koreksi.
Bila dikalkulasi, kesalahan input data C1 ke Situng hanya sekitar 0,0004 persen. Artinya, dari setiap 2.500 TPS, hanya 1 TPS yang kedapatan keliru menginput data.
"Nah, kekeliruan itu berarti hanya ada 0,0004 persen dari seluruhnya, atau perbandingannya hanya 1 dari 2.500 TPS," terang Mahfud.
• Sekolah, Kantor Kelurahan, Hingga Kendaraan di Tangerang Direndam Banjir, Ini Penampakannya
Mahfud MD dan beberapa lembaga syawadaya masyarakat (LSM) berencana mengajak presiden terpilih Pemilu 2019, untuk bersama-sama membahas evaluasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Ia menilai, regulasi yang diterapkan saat ini masih banyak pasal-pasal berlubang. Hal tersebut berimbas pada titik lemah UU Pemilu ada di mana-mana.
"Banyak hal yang harus ditinjau, karena masih banyak lubang-lubang (pasal) yang menjadi titik lemah dalam UU Pemilu," terang Mahfud MD.
• BPBD Kota Tangerang Ungsikan Warga Korban Banjir, yang Pilih Bertahan Naik ke Lantai Dua
Salah satu persoalan penting yang ia tekankan untuk dievaluasi ialah terkait banyaknya petugas penyelenggara Pemilu yang tumbang bahkan meninggal dunia, lantaran kerja maraton dalam proses rekapitulasi suara.
Kemudian, tuturnya, sistem Pemilu serentak 2019 juga harus dievaluasi secara komperhensif.
Terutama, pada frasa kata 'serentak'. Jam kerja petugas yang bekerja di lapangan juga harus menjadi pertimbangan.
• 11 TPS di Jakarta Besok Gelar Pemungutan Suara Ulang, Ini Lokasinya
"itu kita evaluasi lagi. Ataukah harinya bisa dipisah, atau panitia di tingkat lokal, panitianya bisa dipisah tetapi dengan kontrol yang ketat," beber Mahfud MD.
Kemarin, Mahfud MD meninjau langsung proses input data hasil penghitungan suara atau formulir C1 Plano ke dalam Situng di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat.
Dalam kunjungannya ini, Mahfud MD mewakili organisasi Gerakan Suluh Kebangsaan. Dia turut membawa anggotanya, di antaranya Dosen Ilmu Statistik Asep Syaifuddin dan anak Presiden Gus Dur, Alissa Wahid.
• Sejumlah Wilayah Jakarta Banjir, Anies Baswedan: Kiriman dari Selatan
Mahfud MD mengaku bergerak datang ke kantor KPU atas inisiatifnya sendiri, lantaran geram atas maraknya tudingan kecurangan yang dilakukan KPU, karena kekeliruan menginput data Situng Pilpres 2019.
"Kami datang ke sini karena risih juga merasa terganggu dengan perkembangan terakhir, di mana ada tudingan dan dugaan, yaitu terjadi kecuangan yang bersifat terstruktur di KPU," papar Mahfud MD seusai tinjauan.
Hasilnya, Mahfud MD mengakui memang ada kekeliruan entri data. Sebanyak 105 dari 241.366 TPS salah memasukkan data C1 ke Situng. Dari 105 TPS yang keliru, 65 TPS sudah dikoreksi. Sedangkan 41 sisanya masih dalam proses koreksi.
• Sidang Isbat Awal Ramadan 1440 H Digelar 5 Mei 2019, Ini Daftar Lokasi Lihat Bulan di 34 Provinsi
Mahfud MD mengatakan, tak mungkin KPU melakukan kecurangan secara sengaja dan terstruktur, karena memang presentasi kekeliruannya sangat kecil.
Dengan kata lain, dirinya merasa tidak mungkin KPU berbuat curang. Apalagi dengan tudingan kecurangan itu terstruktur, sistematis dan massive (TSM).
Dia juga mengimbau kepada masyarakat agar jangan sembarangan menebar isu atau informasi yang tidak jelas kebenarannya.
• Sidang Isbat Pemerintah 5 Mei, Muhammadiyah Tetapkan Awal Ramadan 6 Mei 2019, Puasa Bareng Lagi?
"Jangan bertindak sendiri (diviralkan) dan jangan terus kembangkan hoaks yang seakan-akan di sini (KPU) ada rekayasa," ujarnya.
Padahal, pengadaan Situng resmi KPU merupakan langkah transparansi dan keterbukaan yang diupayakan oleh KPU.
Sehingga, publik bisa tahu dan mampu mengkroscek kebenaran hasil rekapitulasi suara di setiap wilayah.
• Bantu Tuntaskan Kasus Novel Baswedan Disiram Air Keras, Amnesty International AS Sebut Jokowi Gagal
"Karena keterbukaan itu, maka kekeliruan itu diketahui. Dengan demikian, ini bagian dari keterbukaan dan transparansi kami sebagai penyelenggara pemilu," cetus komisioner KPU Viryan Azis.
Sementara, anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengaku pihaknya sudah pernah mengingatkan KPU soal potensi kekeliruan input form C1 ke Sistem Informasi Perhitungan (Situng) KPU dari beberapa TPS.
Meski tak menjelaskan secara rinci, Bagja menyebut, Bawaslu sempat menemukan masalah dalam Situng. Bahkan, masalah ini terjadi tidak hanya sekali atau dua kali.
• Eggi Sudjana: Kecurangan Terus Berlangsung Sampai Hari Ini, Maka Jawabannya People Power
"Masalah Situng sudah kita ingatkan KPU. Situng agak trouble dalam beberapa kali kan," ucap Bagja di Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2019).
Bawaslu juga sudah memberi peringatan lewat surat ke KPU, agar memperhatikan betul proses Situng ini, dan merancang antisipasi.
Sebab, persoalan Situng menjadi isu yang cukup sensitif karena menyangkut perolehan suara di Pemilu.
• Wali Kota Bogor Bilang Anies Baswedan Punya Alat Pantau Bendung Katulampa, kenapa DKI Masih Banjir?
"Kita sudah kasih surat ke KPU agar hati-hati, karena ini perosoalannya sangat sensitif," katanya.
Sebelumnya, Komisioner KPU Viryan Aziz sudah menegaskan pihaknya tidak mungkin membuat kecurangan secara sistematis, karena terjadi kesalahan penginputan data Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng) dengan data salinan lembar C1.
"Ada saksi, ada pengawas TPS, masih juga terjadi kekeliruan. Maknanya adalah tidak mungkin KPU bisa melakukan kecurangan secara sistematis, dibuat secara sengaja, kecuali misalnya ada oknum yang bersekongkol," kata Viryan.
"Misalnya mengenai keliru memasukkan data C1, terus sebagian masyarakat yang mengkritisi situng C1, itu kan tahunya setelah melihat hasil scan C1," imbuhnya. (*)