Keberhasilan PSI di Jakarta, Ketua DPW PSI : Ini Bentuk Kepercayaan Publik

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memberi kejutan di DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil quick count berbagai lembaga survei Pemilu 2019 yang berlangsung 17 April lalu, PSI diprediksi meraih 8 persen suara di Jakarta.

Angka tersebut menempatkan mereka di posisi empat besar. Sebagai partai baru, apa yang dicapai PSI menyedot perhatian.

Secara eksklusif kepada wartawan Warta Kota, Feryanto Hadi, Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar membagi pandangannya soal keberhasilan PSI.

Berikut petikan wawancara yang berlangsung, Kamis (25/4) kemarin.

Berbagai quick count menempatkan PSI di urutan empat besar partai dengan perolehan suara tertinggi di Jakarta. Tanggapan Anda?

Berdasarkan beberapa hasil quick count yang sudah dipublikasi seperti Cyrus Network, CSIS, dan Indobarometer, PSI diprediksi menempati posisi empat besar.

Tentunya ini capaian luar biasa. Kalau dilihat, di luar negeri bahkan PSI merajai hasil penghitungan suara (real count) di negara-negara maju.

Bukan hanya di Jakarta, tapi di kota besar lain seperti Surabaya dan Semarang yang datanya sudah masuk PSI juga berhasil mendapat banyak dukungan sebagai partai baru.

Kami menginterpretasikan ini sebagai bentuk kepercayaan publik, khususnya dari kalangan masyarakat yang kritis dan sudah jenuh dengan partai dan cara berpolitik yang ada saat ini. Ini yang berhasil kami kapitalisasi yaitu rasa ketidakpuasan dan kejenuhan kami ubah menjadi harapan baru.

• Isu Sandiaga Uno Kembali Jadi Wagub DKI, Sekjen PSI: Benar-Benar Sandiwara Kekuasaan yang Menarik

Bagaimana strategi calon-calon legislatif PSI untuk bersaing dengan tokoh dari partai-partai besar hingga bisa merebut hati masyarakat Jakarta?

Jakarta terhitung daerah pemilihan yang sangat keras. Kami selalu sampaikan ke para caleg baik DPR dan DPRD bahwa kunci untuk menang adalah harus mau turun ke lapangan. Untungnya, di Jakarta masyarakat juga sangat mahir dan terbiasa menggunakan teknologi dan medsos sehingga kami blusukan bukan hanya ke kampung-kampung tapi juga "blusukan" online.

Dari hasil perolehan suara sementara, bagaimana dan di dapil mana saja lumbung suara PSI dan apa faktornya?

Kami masih mengumpulkan data dan mengawal rekapitulasi di tingkat kecamatan. Masih terlalu awal untuk kami bisa menyimpulkan di basis-basis mana saja kami kuat. Yang pasti, suara kami banyak di Jakarta Barat dan Jakarta Utara.

Tadinya saya kira di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur akan sedikit, tapi nyatanya lumayan signifikan juga.

Sejauh ini memang banyak terlihat dukungan dari kalangan kelas menengah. Tapi, faktanya di daerah-daerah padat penduduk pun ada saja suara PSI.

Ini indikasi bahwa segmen pendukung kami sangat luas. Bahkan di daerah yang belum tersentuh caleg kami pun bisa tetap ada suara.

• UPDATE HITUNG FORM C1 KPU Jumat Pagi: Selisih Jokowi dan Prabowo Makin Jauh, di Atas Quick Count

Mengacu hasil quick count, PSI diprediksi akan menduduki berapa kursi di DPRD DKI dan siapa saja caleg PSI yang berpotensi lolos ke Kebon Sirih?

Kalau hitung-hitung internal kami, PSI minimal mendapatkan 8 kursi di DPRD Jakarta dan maksimal 12 kursi. Kalau saya prediksi akan ada di 10 kursi.

Tahun 2014 kemarin, Partai Demokrat dan Golkar sama-sama mendapat 8 persen dan sama-sama mendapat 10 kursi.

Tentu semua bergantung dengan persebaran suara di dapil-dapil, tapi setelah kami coba simulasikan dengan sistem Saint Lague, sepertinya target 10 kursi adalah angka yang realistis.

Di lingkungan DPRD tidak ada istilah oposisi, sebab DPRD adalah bagian dari pemerintahan berbeda dengan DPR pusat. Apa kontribusi yang bakal dilakukan PSI dalam mengawal kebijakan-kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan?

Oposisi yang dimaksud adalah secara konsep, yaitu "oposisi yang konstruktif".

Di Indonesia beberapa tahun ini, oposisi yang kami lihat adalah oposisi yang destruktif, tidak ada solusi, gaduh, tanpa substansi.

Kami mau di Jakarta ada diskusi. Kami tidak mau asal kritik untuk menyenangkan orang. Kami mau duduk dan berdiskusi, bahas program.

Kami akan membuka komunikasi dengan Gubernur dan jajarannya, tapi kami akan sampaikan terbuka bahwa kami akan berani memberikan kritik dan masukan kami. Jika ada yang tidak berjalan baik, kami akan sampaikan. Jika ada yang baik, kami juga akan sampaikan.

Yang pasti, kami akan menjadi "sparring partner" Gubernur. Sekali lagi, tujuannya bukan mencari sensasi atau emosional semata, tapi karena kami benar-benar mau pemerintahan yang baik dan berorientasi pada pelayanan publik.

Masalah apa saja yang dianggap krusial atau perlu menjadi perhatian khusus pada kondisi masyarakat DKI maupun program yang dibuat Anies Baswedan?

Saya rasa fokus PSI Jakarta pertama-tama adalah konsolidasi dan juga memperbaiki citra lembaga legislatif. Masyarakat tidak percaya pada partai politik dan lembaga legislatif.

Hal pertama yang kami mau lakukan adalah membawa transparansi terhadap proses-proses di dewan, khususnya dalam pembahasan anggaran dan peraturan daerah.

Masyarakat harus tahu pembahasan dimulai dan selesai kapan, apa yang terjadi, siapa bilang apa, apa yang berubah, dan kenapa.

Soal kebijakan dan program Gubernur, banyak yang bisa dibahas, tapi sebelum kami mengkritisi kinerja Gubernur dan program-programnya, saya akan minta para anggota DPRD PSI untuk tunjukkan dulu kinerja DPRD yang lebih baik dan yang sepantasnya diberikan ke masyarakat Jakarta.

Kebut perda-perda, perbaiki payung hukum untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memberi kepastian hukum pada publik, perbaiki koridor aturan yang nanti turunannya akan digunakan oleh Gubernur dan jajarannya. DPRD Jakarta harus segera berbenah.

Sejumlah program PSI Jakarta di antaranya adalah tagline #bikinkerenJakarta. Penjelasan Anda?

Kami mau tekankan bahwa partai politik harus bisa bekerja secara profesional. Partai jangan membebani anggota dewan.

PSI tidak akan menarik iuran dari anggota dewan, PSI tidak akan meminta materi apa-apa dari anggota dewan.

Biarkan anggota DPRD terpilih bekerja dengan baik dan fokus. Sebaliknya, partai seharusnya membantu anggota-anggotanya yang terpilih, bukan membebani dengan kepentingan-kepentingan yang tidak jelas.

Kami akan siapkan aplikasi dan layanan konstituen yang belum pernah dirasakan oleh masyarakat Jakarta dari wakil-wakilnya di DPRD sebelumnya.

Itu yang kami maksud dalam tagline #bikinkerenJakarta. Kota yang eksekutif dan legislatifnya bisa bersinergi untuk melayani publik dan bertanggung jawab serta akuntabel langsung kepada publik. (*)