Revisi PBB P2

Gubernur Anies Luncurkan Program Fiscal Cadaster untuk Mengukur Tanah dan Bangunan di Ibu Kota

Menurut Anies, program Fiscal Cadaster sangatlah penting, agar Jakarta mempunyai data lengkap mengenai PBB-P2

Gubernur Anies Luncurkan Program Fiscal Cadaster untuk Mengukur Tanah dan Bangunan di Ibu Kota
Warta Kota
Anies Luncurkan Program Fiscal Cadaster untuk Mengukur Tanah dan Bangunan di Ibu Kota 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meluncurkan program Fiscal Cadaster Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Gedung Teknis Abdul Muis Jakarta Pusat.

Fiscal Cadaster ini dikenal sebagai pendataan pertanahan, atau sistem administrasi informasi detail yang berisi kepentingan atas tanah terkait batasan dan tanggung jawab dalam bentuk uraian geometrik dan daftar program di suatu pemerintahan.

Menurut Anies, program Fiscal Cadaster sangatlah penting, agar Jakarta mempunyai data lengkap mengenai PBB-P2 yang berdampak pada proses pengambilan kebijakan, khususnya dalam bidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

VIDEO: Rawajati Kebanjiran Lagi, Menurut Warga Pertama Kali Selama Tiga Tahun Terakhir

“Kita ingin Jakarta sebagai kota yang kebijakan pajaknya mengedepankan keadilan dan pembiayaan pembangunan yang baik. Maka dari itu, kita perlu data yang akurat, sehingga akan mempengaruhi proses pengambilan kebijakan sesuai dengan kondisi lapangan,” ujar Anies di lokasi, Jumat (26/4/2019).

Selain itu, Anies juga ingin nantinya instrumen pajak di Jakarta dapat membentuk perilaku masyarakat yamg taat pada pajak.

Anies Luncurkan Program Fiscal Cadaster untuk Mengukur Tanah dan Bangunan di Ibu Kota
Anies Luncurkan Program Fiscal Cadaster untuk Mengukur Tanah dan Bangunan di Ibu Kota (Warta Kota)

Ia mencontohkan salahsatunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan terkait Lahan Kosong, di mana warga disarankan agar memanfaatkan untuk ruang terbuka hijau (RTH).

VIDEO: Sampah Menumpuk di Kampung Melayu Akibat Hanyut Terseret Banjir

“Selain itu, kita ingin nanti instrumen pajak akan dapat membentuk perilaku. Contoh dalam pengelolaan lahan kosong, kita potong 50 persen (pajaknya) jika mau dijadikan taman, sehingga perilaku pemilik akan mengelola tanah kosong itu, dan warga dapat memanfaatkannya sebagai ruang publik,” ka Anies.

Anies pun berpesan pada petugas yang turun ke lapangan untuk mendata setiap tanah dan bangunan di Jakarta agar dapat menjaga integritas.

“Tugas Bapak dan Ibu bukan sekadar isi kuisoner, tapi juga menjadi garda terdepan dalam pembangunan di Jakarta. Maka dari itu, jaga integritas dan pastikan akurat informasinya,” kata Anies.

Kegiatan pendataan ini menjadi salah satu kegiatan Pemprov DKI Jakarta dalam rangka pemutakhiran data objek PBB secara masif.

VIDEO: Heboh Avengers End Game, Mal Kelapa Gading Pamerkan Iron Man Hingga Thanos

Program ini juga bekerja sama dengan tim terampil dari Asian Development Bank (ADB).

Adapun jumlah petugas yang dikerahkan sebanyak 721 orang yang terdiri dari unsur BPRD, unsur Kecamatan, dan Kelurahan.

Fiscal Cadaster PBB P2 ini akan dilaksanakan di seluruh wilayah Ibu Kota sehingga bisa memperoleh data yang akurat dan sistematis. (M16)

Penulis: Anggie Lianda Putri
Editor: Ahmad Sabran
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved