Haji 2019

Awasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus 'Nakal' Kemenag Kini Gunakan Sistem Pelaporan Secara Online

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama M Arfi Hatim mengatakan, sistem pelaporan dan pengawasan haji khusus kini dilakukan daring.

Awasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus 'Nakal' Kemenag Kini Gunakan Sistem Pelaporan Secara Online
ANTARA/Hanni Sofia
Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama (Kemenag) M Arfi Hatim ketika memberikan materi Pembekalan Terintegrasi Petugas Haji Arab Saudi di Asrama Haji Jakarta, Jumat (26/4/2019). 

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama (Kemenag) M Arfi Hatim mengatakan, sistem pelaporan dan pengawasan haji khusus kini dilakukan secara dalam jaringan (daring).

LANGKAH itu sebagai upaya peningkatan pelayanan dan dasar pertimbangan untuk pengenaan sanksi bagi penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) “nakal” atau yang tidak memberikan pelayanan optimal.

“Tahun lalu masih manual, tahun ini akan dilakukan melalui 'online',” kata Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama (Kemenag) M Arfi Hatim ketika memberikan materi Pembekalan Terintegrasi Petugas Haji Arab Saudi di Asrama Haji Jakarta, Jumat (26/4/2019).

Tahun ini, kata Arfi Hatim, akan mulai digunakan aplikasi khusus untuk pelaporan dan pengawasan terhadap PIHK.

Pihaknya sekaligus berharap akan ada penambahan personel bagi pengawasan pelaksanaan haji khusus oleh PIHK untuk menjamin jamaah haji khusus mendapatkan pelayanan yang optimal.

UPDATE HITUNG FORM C1 Jumat Siang: Jokowi-Amin Tak Hanya Menang Tapi Juga Kuasai Mayoritas Kursi DPR

Warga Stres, Kemacetan Menggila Akibat Banjir di Tangerang

Syahrini Hamil, Ini Nama Panggilan Calon Anak Reino Barack dan Syahrini

“Bahkan kalau perlu dan memungkinkan petugas dari TNI/Polri bisa menjadi pengawas PIHK,” kata Arfi Hatim.

Arfi Hatim mengatakan, pola pengawasan haji khusus terbagi menjadi tiga, yakni di dalam negeri, luar negeri, dan pengaduan jamaah.

Dalam negeri, meliputi pengawasan dalam hal pendaftaran haji, pelunasan BPIHK, pindah jamaah antar-PIHK, penggabungan jamaah atau konsorsium, dan pembatalan pemberangkatan.

Untuk luar negeri, meliputi pengawasan dalam hal pendataan keberangkatan dan pemulangan serta standar layanan akomodasi, transportasi, dan konsumsi di Arab Saudi.

Untuk pengaduan jamaah, meliputi seluruh layanan yang diberikan PIHK.

Halaman
123
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved