Ini Tiga Kategori Masyarakat yang Dibebaskan dari Kewajiban Bayar PBB-P2

KEBIJAKAN atas pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tidak semata dihapus oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Ini Tiga Kategori Masyarakat yang Dibebaskan dari Kewajiban Bayar PBB-P2
Warta Kota/Anggie Lianda Putri
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pulau Sebira Kepulauan Seribu, Selasa (16/4/2019). 

"Siapa itu? para guru. Merekalah yang mendidik kita sehingga bangsa ini tercerdaskan. Para dosen, sehingga mereka hadir membuat kita semua tercerahkan," jelasnya.

Kisah Ketua KPPS Wafat Sehari Setelah Pencoblosan, Asam Lambung Naik Lalu Napas Jadi Pendek

Tidak hanya guru dan dosen aktif, para pensiunan guru dan dosen katanya mendapatkan hak yang sama. Pembebasan PBB-P2, katanya, sebagai bukti penghargaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada mereka yang telah berjasa.

"Guru, dosen, termasuk pensiunan guru, pensiunan dosen, diberikan pembebasan PBB di Jakarta. Khusus dosen adalah dosen yang full time, yang memang profesinya sebagai dosen," paparnya.

"Nah, kita ingin agar penghargaan kepada para pendidik ini kita berikan untuk membuktikan bahwa bangsa ini bangsa yang bisa menghargai pada orang-orang yang berjasa," tuturnya.

Sampoerna Sabet Penghargaan Best Workplace Practices di Ajang Global CSR Awards 2019

Penghargaan tersebut dibuktikannya sebagai bentuk keadilan atas seluruh warga DKI Jakarta, sehingga pembebasan PBB-P2, ditekankan Anies Baswedan, diberikan hanya kepada mereka yang berjasa.

"Jakarta memulai, kami ingin mereka menjadi warga terhormat, menjadi teladan. Dan kita berharap di Jakarta kita merasakan keadilan," ucapnya.

"Karena itu, pembebasan PBB bukan saja yang Rp 1 miliar. Tapi justru menjangkau mereka-mereka yang berjasa, baik berjasa di masa perjuangan kemerdekaan, karena itulah kita merasakan di Ibu Kota ini," beber Anies Baswedan.

Tompi Sempat Tawarkan Bantuan Gratis kepada Ratna Sarumpaet Lewat Perantaraan Glenn Fredly

"Yang kedua mereka berjasa karena mengabdi sebagai abdi negara, dan mereka yang mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga kita bisa maju seperti sekarang ini," cetusnya.

Sebelumnya diberitakan, kebijakan penghapusan PBB-P2 yang semula diberikan kepada warga yang memiliki rumah dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) senilai kurang dari Rp 1 miliar, akan berakhir tahun 2019.

Terhitung tahun depan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal kembali membebankan pajak kepada setiap rumah warga.

PKS Masih Optimis Sandiaga Uno Jadi Wakil Presiden, Meski Berpeluang Kembali Jadi Wagub DKI

Halaman
1234
Penulis: Dwi Rizki
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved