Pembatasan Kantong Plastik

Pergub DKI soal Penggunaan Kantong Plastik Masih Wacana

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan belum menandatangani Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta tentang pengurangan sampah plastik.

Pergub DKI soal Penggunaan Kantong Plastik Masih Wacana
nationalgeographic.co.id
Kantong plastik 

GAMBIR, WARTAKOTALIVE.COM -- Sibuk dengan Pemilihan Umum (Pemilu) serta Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan belum menandatangani Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta tentang pengurangan sampah plastik.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Rahmawati.

Padahal sosialisasi terkait pengurangan sampah plastik, termasuk penggunaan kantong plastik itu telah dilakukan pihaknya sejak lama.

"Rancangan Pergub sudah selesai dan diserahkan kepada pak gubernur, mungkin masih harus dilihat dulu, jadi belum disahkan, ungkapnya dihubungi pada Senin (21/4/2019).

Lebih lanjut, dipaparkannya, ketentuan tersebut mengatur soal pembatasan penggunaan kantong plastik dalam setiap transaksi.

Walaupun menuai pro dan kontra, lebih dari pedagang tradisional hingga pasar modern katanya setuju atas peraturan tersebut.

"Sosialisasi sudah dilakukan, lebih dari 50 persen setuju Pergub diterapkan. Kalau pedagang alasannya karena nggak ada biaya lagi untuk beli kantong plastik, pedagang pun memiliki keuntungan. Kalau retailer akan menjual kantong belanja ramah lingkungan, jadi kalau belanja nggak pakai plastik lagi, bawa dari rumah," jelasnya.

Denda hingga Rp 5 juta

Walau belum disahkan Anies Baswedan, Rahmawati menyebutkan sosialisasi dilakukan di seluruh pasar di bawah pengelolaan Perusahaan Daerah (Perumda) Pasar Jaya serta pasar swalayan di wilayah Ibu Kota.

Sosialisasi meliputi isi dari Pergub serta sanksi yang bakal dibebankan kepada pedagang maupun retailer apabila menyertakan kantong plastik dalam setiap transaksi.

Sanksi yang bakal diberikan antara lain denda sebesar Rp 5 juta atau pencabutan ijin usaha.

"Sanksi tertulis dalam Pergub, denda paling tinggi Rp 5 juta dan pencabutan ijin usaha," ungkapnya.

Denda tersebut katanya guna memastikan Pergub dipatuhi dengan baik.

Sebaliknya, bagi pedagang maupun retailer yang patuh akan mendapatkan insentif berupa keringanan pajak.

"Sosialisasi lanjutan akan dilakukan selama enam bulan mendatang setelah peraturan disahkan, jadi saat ini kita masih terus sosialisasikan gerakan bebas kantong plastik ini," tutupnya. (dwi)

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved