Larangan Kantong Plastik

Pemprov DKI Terapkan Pergub soal Larangan Kantong Plastik, PKL Bingung Jualan

Para pedagang mengaku bingung berjualan apabila tidak diperbolehkan menggunakan kantong plastik.

Penulis: | Editor: Andy Pribadi
Wartakotalive.com/Muhammad Azzam
Ilustrasi gorengan dalam plastik. 

MENTENG, WARTAKOTALIVE.COM -- Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menerapkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pengurangan sampah plastik, termasuk pembatasan penggunaan kantong plastik rupanya dipertanyakan kalangan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Para pedagang mengaku bingung berjualan apabila tidak diperbolehkan menggunakan kantong plastik.

Salah satunya pedagang siomay sepeda, Indra di Jalan Sabang, Menteng, Jakarta Pusat.

Dirinya mengaku, plastik menjadi andalannya untuk mengemas siomay yang dijualnya.

"Kita hari-harian ya pakainya plastik, plastik kiloan sama kresek ini buat yang bungkus. Nah kalo ngak boleh pakai plastik gimana?," ungkapnya menunjukan kantong plastik miliknya.

Serupa, pedagang Mie Ayam Sabang, Wahyu yang satu pangkalan dengan Indra mempertanyakan hal serupa.

Walaupun diakuinya mie ayam dapat dibungkus dengan kertas nasi atau styrofoam, tetapi kuah dan kantong jinjing katanya tetap harus menggunakan plastik.

"Harus pake kantong plastik, nggak bisa kalo nggak," celotehnya.

Dirinya pun mempertanyakan sosialisasi atas peraturan tersebut.

Mengingat dirinya maupun PKL lainnya yang berada di sepanjang Jalan Sabang belum mengetahui kebijakan yang bakal dilahirkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan itu.

"Apa cuma buat Indomaret-Alfamart (retailer modern), pedagang pasar atau semuanya. Kita sama sekali nggak tahu, jangan sampe kalau kita pake plastik nanti malah kena denda," ungkapnya.

Denda hingga Rp 5 juta

Diberitakan sebelumnya, walau belum disahkan Anies Baswedan, Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Rahmawati menyebutkan sosialisasi telah dilakukan pihaknya di seluruh pasar di bawah pengelolaan Perusahaan Daerah (Perumda) Pasar Jaya serta pasar swalayan di wilayah Ibu Kota.

Sosialisasi meliputi isi dari Pergub serta sanksi yang bakal dibebankan kepada pedagang maupun retailer apabila menyertakan kantong plastik dalam setiap transaksi.

Sanksi yang bakal diberikan antara lain denda sebesar Rp 5 juta atau pencabutan ijin usaha.

"Sanksi tertulis dalam Pergub, denda paling tinggi Rp 5 juta dan pencabutan ijin usaha," ungkapnya.

Denda tersebut katanya guna memastikan Pergub dipatuhi dengan baik.

Sebaliknya, bagi pedagang maupun retailer yang patuh akan mendapatkan insentif berupa keringanan pajak.

"Sosialisasi lanjutan akan dilakukan selama enam bulan mendatang setelah peraturan disahkan, jadi saat ini kita masih terus sosialisasikan gerakan bebas kantong plastik ini," tutupnya. (dwi)

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved