Kursinya Mau Direbut M Taufik, Ketua DPRD Pras Bilang Gerindra Aja Kalah Sama PKS

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik optimis partainya yakni Gerindra mampu memperoleh suara tinggi hingga 30 kursi di Pileg 2019 untuk DPRD DKI Jakarta.

Bahkan Taufik yakin bakal menggeser Prasetyo Edi Marsudi dari jabatan Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta pada periode 2019 -2024 mendatang.

Prasetyo pun menanggapi pernyataan Taufik dengan santai, pasalnya saat ini Partai Gerinda masih menduduki peringkat ketiga dari jumlah suara perhitungan sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Suara Gerindra aja masih kalah sama PKS. Masih banyakan PKS, mau ngegeser," ujar Prasetyo di gedung DPRD DKI, Senin (22/4/2019).

• Prasetyo Bakal Melobi Anies Agar Cepat Meneken Pergub Penggunaan Kantong Plastik

Meski begitu, Prasetyo tak mempermasalahkan impian Taufik yang ingin menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta.

Intinya dia mengimbau agar semua pihak sabar menunggu pengumuman hasil penghitungan suara dari KPU.

"Ya enggak apa - apa kalau orang cita-citanya setinggi langit. Tapi kita sama-sama menunggu hasil dari KPU saja," kata Prasetyo.

Ia optimis jika dirinya akan menggeser Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dari jabatannya di periode 2019-2024 yang akan datang.

"Menanglah saya. Saya belum cek, tapi menanglah, menang Gerindra. Jadi ketua DPRD InsyaAllah," ujar Taufik saat dihubungi, Senin (22/4/2019).

Taufik merasa begitu yakin jika Partainya mampu memperolehan suara tertinggi di Pileg DPRD Provinsi DKI Jakarta kali ini.

Pasalnya, syarat menjadi Ketua DPRD DKI adalah berasal dari Partai pemenang di Provinsi DKI Jakarta

• VIDEO: Hakim Tunda Sidang Praperadilan Rommy Ketua P3

Bahkan ia yakin Gerindra bisa meraup sebanyak 30 kursi di DPRD DKI pada periode 2019-2024 esok.

"Kan kalau partainya menang ya pemenangnya itu ketua. Kursinya lebih banyak gitu. Jadi ada dua yang lolos, yang kursinya terbanyak, punya kewenangan mengusulkan ketua. Saat ini Gerindra target 30 kursi. Yakin InshaAllah menang," kata Taufik.

Berdasarkan situs https://pemilu2019.kpu.go.id , Gerindra menempati suara dengan urutan ketiga yakni 15,14 persen.

• VIDEO: UNBK SMP di Kota Bekasi Molor Satu Jam, Kepala Dinas Pendidikan Bilang Begini

Sementara diposisi kedua, ada PKS dengan perolehan suara sebanyak 18,1 persen dan PDI Perjuangan dengan suara sebanyak 18,95 persen. Data tersebut diupdate pada tanggal 22 April 2019 pukul 16.30 WIB.

Taufik Pastikan Tak Ada Nama Baru Cawagub DKI, Kecuali Bila Hal Ini Terjadi

Sebelumnya, Ketua  DPD Partai Gerindra DKI Jakarta M Taufik memastikan tidak ada nama baru selain Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu, yang maju sebagai calon Wakil Gubernur DKI.

Ia mengatakan, para anggota DPRD DKI hanya diwajibkan memilih satu dari dua nama yang disodorkan oleh PKS.

"Enggak mungkin dong ada nama baru. Mereka (Agung dan Syaikhu) kan sudah kita usulin. Masa belum dilakukan (voting) mau ada nama baru," ucap Taufik saat dihubungi, Kamis (21/3/2019).

Pemilihan Wagub pengganti Sandiaga Uno akan digelar pada rapat paripurna, dengan cara anggota Dewan yang hadir diwajibkan memilih satu nama saja.

Namun, rapat paripurna pun baru bisa dimulai ketika dua per tiga dari total seluruh anggota Dewan hadir (kuorum), yakni sekitar 71 orang.

Sebab, keseluruhan anggota Dewan Kebon Sirih ini berjumlah 106 orang, yang terdiri dari 9 Fraksi, yaitu 28 orang PDIP, 15 orang Gerindra, 11 orang PKS, 12 orang Demokrat-PAN, 10 orang Hanura, 10 orang PPP, 9 orang Golkar, 6 orang PKB, dan 5 orang Nasdem.

"Mesti 2/3 nya itu kuorum. Kalau enggak kuorum bisa dipilih apa enggak? Ya enggak bisa, diundur paripurnanya," kata Taufik.

Rapat paripurna hingga saat ini belum juga terlaksana, karena ada beberapa tahap yang harus dilewati lagi.

DPRD ingin membentuk panitia khusus (Pansus) yang bertugas menyusun tata tertib pemilihan, dan membentuk panitia pemilihan (panlih) untuk mengawal jalannya pemilihan.

Setelah itu, barulah para anggota DPRD menggelar Rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk menentukan jadwal yang tepat diadakannya paripurna.

Meskipun membantah adanya nama baru, Taufik juga tak menutup kemungkinan jika dalam dua kali paripurna tidak kuorum, maka bakal ada penyodoran nama selain Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

"Jadi nanti tergantung dalam tata tertib yang disusun Pansus. Kalau panitia bilang dua kali enggak kuorum dibuat nama baru, nanti berunding lagi dengan partai pengusung," papar Taufik.

Tak Menutup Kemungkinan Tidak Terpilih

Sebelumnya diberitakan Wartakotalive.com, dua calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta, yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu, tak menutup kemungkinan tidak terpilih, meskipun sudah dilakukan rapat paripurna.

Hal tersebut bisa terjadi, kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, bila jumlah anggota DPRD DKI Jakarta yang datang dalam rapat paripurna tidak memenuhi syarat.

Prasetyo Edi Marsudi menyebut, dua pertiga dari total anggota Dewan yang diwajibkan hadir dan memilih (voting), sekitar 71 orang.

"2/3 ini harus kuorum (hadir) dari 106 anggota dewan, itulah yang akan menentukan nasib dari calon yang diusung Partai Gerindra dan PKS ini," ujar Prasetyo Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (4/3/2019).

Anggota dewan seluruhnya ada 106 orang, yang berasal dari 9 fraksi, yakni 28 orang PDIP, 15 orang Gerindra, 11 orang PKS, 12 orang Demokrat-PAN, 10 orang Hanura, 10 orang PPP, 9 orang Golkar, 6 orang PKB, dan 5 orang Nasdem.

Selain itu, Prasetyo Edi Marsudi juga berharap kedua cawagub ini bisa memaparkan mengenai dirinya dan sejauh apa mengenal Ibu Kota.

Sebab, hal itu menjadi penilaian utama para anggota dewan untuk memilih siapa yang pantas dan cocok mendampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengurus Ibu Kota.

“Bisa terpilih, bisa tidak terpilih. Itu kan tergantung bagaimana teman calon ini menjelaskan siapa dirinya, mengerti sampai sejauh mana Jakarta. Saya tidak pernah akan menahan karena ini amanah saya,” tutur Prasetyo Edi Marsudi.

Ia juga merencanakan, dalam waktu dekat akan menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) dengan dewan untuk menjadwalkan rapat paripurna.

Sebelumnya, Sekretaris Umum DPW PKS Jakarta Agung Yulianto dan mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu, direkomendasikan menjadi calon pengganti Sandiaga Uno sebagai Wakil Gubernur DKI.

Nama Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu muncul pertama kali pada 20 September 2018, ketika Presiden PKS Sohibul Iman mengumumkan nama kandidat yang diusung partainya untuk mendampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Namun, jalan Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu tak begitu mulus. Bahkan, hingga lima bulan mereka terus berjuang.

Sebab, kesepakatan tak hanya dari pihak PKS, melainkan dari Partai Gerindra yang juga mengusung Anies-Sandi pada Pilkada 2017.

Lima hari setelah Sohibul Iman mengumumkan dua nama kandidat pada 25 September 2018, rombongan PKS bersama salah satu kandidat, yakni Agung Yulianto, mengunjungi Rumah Dinas Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di Menteng Jakarta Pusat.

"Jadi jajaran dari PKS silaturahmi ke rumah dinas saya. Mereka bilang Pak Agung Yulianto mau maju menjadi kandidat Wakil Gubernur," ujar Prasetyo, Selasa (25/9/2018).

Namun, kabar mengejutkan datang dari Gerindra. Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta M Taufik juga mendatangi Rumah Dinas Prasetyo pada pertengahan Oktober 2018.

Taufik mengaku kedatangannya untuk bersilaturahmi ke Prasetyo karena dirinya akan maju juga sebagai Cawagub DKI.

"Saya sowan lah ke Pak Ketua (Pras), kan Gerindra mencalonkan saya sebagai Cawagub. Jadi saya silaturahmi ke Ketua dan saya kira Ketua sangat terbuka, yang penting dia bilang sesuai aturan saja," ujar Taufik, Selasa (16/10/2018).

Pernyataan Taufik membuat hubungan kedua partai ini sempat memanas. Sebab, PKS beranggapan bahwa pendamping Anies Baswedan adalah jatah partainya, sebab pada Pilpres 2019 sudah diisi oleh Gerindra.

Presiden PKS pun turun tangan dan segera menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, untuk meminta Taufik mengurungkan niatnya dan menyetujui serta menandatangani surat keputusan Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu yang akan maju menuju DKI 2.

"Kita sudah sampaikan ke Pak Prabowo dua nama itu, dan beliau katakan akan meminta Saudara Taufik dan DPD Gerindra untuk tanda tangan," ujar Sohibul Iman, Senin (29/10/2018).

Setelah Taufik mengalah, awal November 2019, PKS dengan sigap langsung menemui Anies Baswedan, untuk membicarakan pencalonan wagub.

Ketua Dewan Syariah Wilayah PKS DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi lah yang menemui Anies Baswedan untuk menyampaikan nama-nama kandidat yang diusung partainya.

"Diskusi detail belum, tapi sudah info aja yang diusung PKS siapa dan seterusnya itu sudah kami sampaikan ke Pak Gubernur," jelas Suhaimi, Minggu (4/11/2018).

Belum legawa posisi tersebut diambil PKS, Gerindra meminta para kandidat Cawagub dites terlebih dahulu. Hal tersebut diungkap Gerindra setelah melakukan pertemuan dengan PKS di Kantor DPD Gerindra DKI pada Senin (5/11/2019).

Gerindra meminta pembentukan tim uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test). Hal itu dilakukan untuk menguji apakah kandidat yang diusung memenuhi kriteria dan pantas mendampingi Anies Baswedan.

Setelah kedua pihak setuju membentuk tim tersebut, lagi-lagi ada permintaan baru dari pihak Gerindra. Taufik meminta PKS siapkan kandidat lebih dari dua untuk menjalani fit and proper test.

"Nama-namanya (kandidat dari PKS) kita minta lebih dari dua. Kalau dua bukan fit and proper, karena yang mau dihasilkan dua," ujar Taufik, Kamis (15/11/2018).

Geram dengan permintaan Taufik, Suhaimi mengatakan fit and proper test tidaklah penting, karena memang jatah PKS untuk mengisi posisi DKI 2.

Taufik meminta PKS menghargai mekanisme yang telah disepakati bersama untuk melahirkan wagub terbaik.

"Kita juga punya mekanisme, hargai mekanisme kita dong. Secara politik kita sudah hargai PKS. Terus maunya pakai sistem apa? Mau dua langsung? Wah enak bener, kan sudah disepakati ada proper test. Calonnya juga dari dia, bukan dari saya (Gerindra)," beber Taufik, Senin (26/11/2018).

Sempat kukuh hanya mengajukan dua nama, akhirnya PKS mengalah dan menambahkan satu kandidat baru, yaitu Abdurrahman Suhaimi untuk mengikuti fit and proper test.

Namun, Gerindra masih belum puas juga pada jumlah yang diajukan PKS. Sebab, pihaknya berharap PKS menyodorkan minimal empat nama untuk mengikuti fit and proper test.

"Orang kita mintanya lebih dari empat, muncul lah nambah satu (Suhaimi) ya alhamdulillah. Harapan kita tetap empat sampai lima," ujar Wakil Ketua DPD Gerindra Syarif, Kamis (3/1/2019).

Akhirnya, Gerindra dan PKS pun mengadakan fit and proper test yang iikuti oleh Suhaimi, Agung Yulianto,  dan Ahmad Syaikhu pada Minggu (27/1/2019) di Hotel Aston Priority, Jakarta Selatan.

Test ini berlangsung sejak pukul 13.00 sampai pukul 20.00 WIB, dengan empat penguji, yakni Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Syarif, Peneliti LIPI Siti Zuhro, Pakar Kebijakan Publik Eko Prasodjo, dan Pengamat Politik Ubedilah Badrun.

Tak lama setelah tahap pertama selesai, para penguji menggelar focus group discussion (FGD) dengan sejumlah tokoh. FGD tersebut berlangsung di Hotel Aston Priority kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu (3/2/2019).

Ketua Umum DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo mengatakan, FGD dilakukan untuk mendengar masukan-masukan dari para tokoh demi kebaikan Jakarta.

Selain itu, hasil FGD ini bakal dijadikan bahan pertimbangan para panelis untuk menentukan dua dari tiga kandidat Cawagub yang layak maju ke tahap berikutnya.

Mendapat sinyal lampu hijau, Ahmad Syaikhu pun menyambangi rumah dinas Prasetyo Edi Marsudi seperti Agung Yulianto yang telah lebih dahulu.

"Silaturahim biasa aja. Ngobrolin tentang Jakarta," ujar Ahmad Syaikhu, Jumat (15/2/2019).

Pada kesempatan itu, Ahmad Syaikhu juga mengaku membahas perkembangan terkait Cawagub DKI yang saat ini masih dalam tahap proses internal Partai Gerindra dan PKS.

"Ya salah satunya menanyakan bagaimana perkembangan yang ada dalam proses pergantian Wagub," kata Ahmad Syaikhu

Akhirnya proses pemilihan Cawagub sudah hampir menemui titik terang. Kini dua partai pengusung secara resmi telah menandatangani dua nama yang akan direkomendasikan ke Anies Baswedan.

"Suratnya sudah kami tandatangani. Insyaallah surat ini akan disampaikan pada Pak Anies untuk dilanjutkan ke DPRD," jelas Taufik, Jumat (22/2/2019).

Rencananya, surat keputusan ini akan diserahkan ke Anies Baswedan pada Senin (25/2/2019) esok, lalu dilanjutkan ke DPRD untuk dilakukan voting dalam rapat paripurna.

Sayangnya, kedua cawagub masih enggan buka suara.

"Saya secara pribadi pokoknya sebelum penetapan saya no comment dulu. Saya cooling down dulu, biarkan seluruh orang yang melakukan proses penetapan ini melakukan tugasnya dengan baik, " ucap Agung Yulianto kepada Warta Kota, Sabtu (23/2/2019). (*)

(M16)