Pemilu 2019

Bawaslu Akan Tindak Lanjuti Laporan BPP Prabowo Terkait Kesalahan Input Data ke Sistem Hitung KPU

Dalam laporan itu BPP Prabowo-Sandi menduga adanya kesengajaan kesalahan input data dari form C1 ke Sistem Hitung (Situng) KPU.

Bawaslu Akan Tindak Lanjuti Laporan BPP Prabowo Terkait Kesalahan Input Data ke Sistem Hitung KPU
Wartakotalive/Mohamad Yusuf
Fritz Edward Siregar, Komisioner Bawaslu, saat konferensi pers di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (17/4/2019) 

TANJUNG PRIOK, WARTAKOTALIVE.COM -- Badan Pemenangan Provinsi (BPP) Prabowo-Sandi melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan KPU Jakarta Timur ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta.

Dalam laporan itu BPP Prabowo-Sandi menduga adanya kesengajaan kesalahan input data dari form C1 ke Sistem Hitung (Situng) KPU.

Untuk itu pihak BPP meminta Bawaslu untuk menindak lanjuti dan memeriksa apakah kesalahan itu adanya kesengajaan atau memang kesalahan manusia.

Menanggapi hal itu, Ketua Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Puadi mengatakan jika pihaknya akan menanggapi hal itu dalam waktu kurang lebih 14 hari kedepan.

"Kami sudah terima laporannya, tapi masih dalam proses registrasi jadi kita harus kaji dulu laporan tersebut apakah memenuhi syarat formil dan materil dalam kajian itu, dan yang kedua setelah memenuhi unsur formil materil itu akan kita pleno kan di Internal Bawaslu," kata Puadi, Minggu (21/4/2019).

Dalam massa 14 hari itu pihaknya juga akan bekerjasama dengan beberapa pihak seperti Kepolisian dan Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan dan klarifikasi. Apabila ditemukan adanya pelanggaran maka laporan akan diteruskan ke pembahasan dugaan pelanggaran.

"Ini kan yang dilaporkan KPU RI dan KPU Jakarta Timur deliknya ini ada di TPS Jatinegara, ketika laporan memenuhi unsur formil materil kemudian Bawaslu wajib menindak laporan tersebut," katanya.

Dalam laporan itu dikatakan Puadi, pelapor membawa pasal 532 dan 536 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dimana dalam pasal itu berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)".

Sedangkan pasal 536 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)".

"Setelah itu setelah memenuhi unsur formil materil kita klarifikasi selama 14 hari. Jadi nanti kita akan panggil terlaporkan untuk dimintai klarifikasi, dan nanti apakah dalam proses klarifikasi ini ada dugaan pelanggaran pidana atau tidak jika mengacu pada dua pasal tersebut," ujarnya.

Menurut Puadi, selama pemilu 2019 ini, untuk wilayah DKI Jakarta pihaknya telah menerima setidaknya sebanyak 160 aduan yang menyangkut pemilihan umum. Untuk itu pihaknya masih mengkaji terkait laporan yang diterima oleh Bawaslu DKI. (JOS)

Penulis: Joko Supriyanto
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved