Pemilu 2019
Soal Kesalahan Input Data Penghitungan Suara, Ketua KPU: Tak Ada Niat Curang, Murni Human Error
KETUA KPU Arief Budiman memastikan pihaknya tidak berniat curang, terkait kesalahan memasukkan data pada sistem informasi penghitungan (situng).
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman memastikan pihaknya tidak berniat curang, terkait kesalahan memasukkan data pada sistem informasi penghitungan (situng).
Menurutnya, hal tersebut terjadi karena murni kesalahan manusia alias human error.
"Kalau ada yang menduga bahwa kami lakukan kecurangan, masa kami publikasikan? Jadi saya tegaskan tidak ada niat untuk curang. Kalau terjadi karena kesalahan input, itu saya menduga murni karena kesalahan human error," tutur AriefBudiman di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Sabtu (20/4/2019).
• PSI Nyatakan Siap Jadi Oposisi di DPRD DKI, Partai Nasdem Bilang Gagal Paham
KPU bakal melakukan koreksi terhadap proses entri data yang dilakukan oleh petugas KPU.
Dirinya mengungkapkan, petugas KPU bekerja hingga hampir 24 jam, sehingga bisa jadi kesalahan ini karena faktor kelelahan.
"Kalau salah input kan kita lakukan koreksi. Jadi yang perlu diingat oleh teman-teman itu begini, dimulai dari TPS, KPPS itu bekerja, sebagian dari mereka bahkan lebih dari 24 jam mulai pukul 06.00 WIB kan mereka sudah persiapkan," beber Arief Budiman.
• Sepuluh Polisi Gugur Saat Amankan Pemilu 2019, Ini Identitas Mereka
Arief Budiman mengatakan pihaknya akan langsung melakukan koreksi data jika ada kesalahan dalam proses memasukkan data.
Sebelumnya, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menyebut, terjadi kesalahan 'entry' data rekapitulasi hasil penghitungan suara dari C1 ke Situng di laman pemilu2019. kpu.go.id.
Kesalahan itu terjadi pada 'entry' lima buah C1 di lima TPS yang tersebar di lima provinsi.
• Deklarasi Kemenangan Capres-cawapres Bukan Pelanggaran Pemilu, Bawaslu Minta Dua Kubu Menahan Diri
"Terkait dengan beredarnya informasi salah input di Situng KPU, memang informasi itu sudah masuk di kita. Masuk di 5 daerah, 1 TPS masing-masing di Maluku, NTB, Jawa Tengah, Riau dan Jakarta Timur," kata Pramono di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (19/4/2019).
Sementara, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menegaskan kepada KPU dan Bawaslu agar tidak bermain-main dalam pelaksanaan pemilu.
"Kami dari dewan kehormatan pemilu tentunya selalu mengingatkan jangan coba main-main, agar tidak ada pelanggaran kode etik," tegas anggota DKPP Alfitra Salam di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Sabtu (20/4/2019).
• Utusan yang Dikirim Jokowi untuk Temui Prabowo Ternyata Luhut Panjaitan
Alfitra menekankan agar kedua institusi tersebut tidak bermain-main dalam proses rekapitulasi suara. Dirinya memastikan DKPP akan mengawasi KPU dan Bawaslu.
"Jadi kami ingatkan sekarang ada proses rekap yang harus kami perhatikan, dan juga ada proses penghitungan manual, iya kan?" ucapnya.
"Kami ingatkan kepada seluruh penyelenggara, khususnya KPU RI, Bawaslu juga jangan coba main-main dalam rekapitulasi dan penghitungan real count ini," sambung Alfitra.
• Begini Cara Lembaga Survei Hitung Cepat Pemilu 2019, Biasanya Hasilnya Takkan Beda Jauh dari KPU
Dirinya mengungkapkan, DKPP siap menerima aduan dari semua pihak mengenai potensi pelanggaran etika yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
"Kami dari DKPP 24 jam siap menerima laporan di Jalan Thamrin. Tentunya kami akan menindaklanjuti. Kami berharap KPU, Bawaslu masih dalam track record dan bekerja sesuai sebenaranya," harap Alfitra.
Sebelumnya, komisioner KPU RI Ilham Saputra tak menutup kemungkinan kesalahan input data alias human error yang dilakukan operator Situng di daerah, karena faktor lelahnya mereka bekerja satu hari penuh tanpa henti.
• Dokter Perintahkan Sandiaga Uno Bed Rest Dua Hari, Mien Uno: Tuh Dengar, Harus Istirahat
"Bisa jadi. Bisa kelelahan, bisa juga. Coba deh teman-teman datang ke daerah menjaga 24 jam, memastikan semuanya masuk ke situng kita. Ini kan bisa human error karena kecapekan," papar Ilham di KPU, Jakarta Pusat, Jumat (19/4/2019).
Komisioner KPU lainnya, Viryan Azis, merinci sejauh ini ia menemukan ada 9 TPS di tujuh provinsi yang salah menginput data, dan kini sudah dan dalam proses perbaikan.
Katanya, kesalahan input data ini terjadi semata hanya karena kekeliruan, bukan bentuk kecurangan seperti tuduhan beberapa pihak.
• Tantang Prabowo Buka Data Internal, Persepi: Ini Bukan Abal-abal Atau Aktivitas Menipu Pinguin!
"Ini terjadi semata-mata karena kekeliruan entri," cetusnya dalam kesempatan yang sama.
Berikut ini daftar 9 TPS salah input data yang tersebar di tujuh provinsi:
1. Kota Mataram, Provinsi NTB, di TPS 17 Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela (sudah dikoreksi).
• Mahfud MD Bilang Deklarasikan Diri Sebagai Presiden Tak Langgar Hukum, Asal Jangan Lakukan Hal Ini
2. Lombok Tengah, TPS 3 Desa Gonjak, Kecamatan Praya (sedang dalam koreksi).
3. DKI Jakarta, TPS 93 Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur (sudah dikoreksi).
4. Provinsi Riau, TPS 10 Kelurahan Laksamana, Dumai (sudah dikoreksi).
• Dahnil Anzar Bilang Prabowo Menolak Temui Luhut Panjaitan yang Diutus Jokowi
5. Jawa Tengah, 2 TPS. TPS 25 Kelurahan Banjarnegoro, Kecamatan Martoyudan, Kabupaten Magelang (sudah dikoreksi), serta TPS 7, Kelurahan Rojoimo, Kecamatan Wonosobo (dalam proses).
6. Maluku, TPS 6 Kelurahan Lesane, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah.
7. Banten, Kota Serang, TPS 39 Kelurahan Cipete, Kecamatan Curug,
8. Jawa Barat, TPS 15 Desa Cibadak, Kecamatan Cibadak, Sukabumi. (Fahdi Fahlevi/Danang Triatmojo)