Pilpres 2019

Sandiaga Kembali Menjabat Wagub DKI Jika Kalah di Pilpres 2019, Kemendagri: Bisa Saja, Tapi Tak Etis

Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02, Sandiaga Salahuddin Uno atau Sandiaga Uno kembali menjabat Wakil Gubernur DKI tak dilarang, namun tidak etis.

Sandiaga Kembali Menjabat Wagub DKI Jika Kalah di Pilpres 2019, Kemendagri: Bisa Saja, Tapi Tak Etis
Tribunnews/Jeprima
Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno berjalan saat pencoblosan tiba di TPS 002 Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (17/4/2019). 

HASIL perolehan suara Jokowi-Maruf Amin unggul di sejumlah lembaga survei resmi dari KPU dan beredar kabar jika Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02, Sandiaga Salahuddin Uno atau Sandiaga Uno kembali menjabat Wakil Gubernur DKI.

Di dalam aturan Sandiaga Uno kembali jabat Wagub DKI tak dilarang, namun, pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri sebut Sandiaga Uno tak etis, jika Sandiaga Uno menjabat Wagub DKI kembali.

Mengenai adanya kabar Sandiaga Uno kembali duduk di kursi Wagub DKI, dijelaskan langsung oleh Pelaksana tugas atau Plt Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri RI, Akmal Malik.

WartaKotalive melansir Kompas.com. perolehan suara pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berdasarkan hitung cepat Pemilihan Presiden 2019 yang dilakukan sejumlah lembaga menunjukkan hasil di bawah perolehan suara pasangan pesaingnya, Joko Widodo-Maruf Amin.

Nita Yudi : Mari Kita Tunggu Hasil Penghitungan Suara Resmi KPU

Bukan Undang-undang yang Jadi Penghalang Sandiaga Uno Kembali ke Balai Kota, tapi Etika

Viral, Para Pria Marah Hingga Rela Banting dan Rusak TV Pakai Golok Tak Terima Hasil Quick Count

Setelah keluarnya hasil hitung cepat, muncul spekulasi Sandiaga Uno bakal kembali menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, posisi yang ditinggalkannya setelah memutuskan maju dalam Pilpres 2019.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mengatakan, tidak ada aturan yang melarang Sandiaga kembali menjadi wagub.

"Tidak ada aturan yang melarang," kata Akmal ketika dihubungi wartawan, Kamis (18/4/2019).

Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menunjukkan surat suara sebelum menggunakan hak pilih pada Pemilu 2019 di TPS 02, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (17/4/2019). Sandiaga tiba di TPS sekitar pukul 07.30 Wib dengan didampingi oleh istri dan kedua anaknya, Anneesha Atheera Uno dan Amyra Atheefa Uno.(ANTARA FOTO/DHEMAS REVIYANTO)

Akmal mengatakan, berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), partai pengusung gubernur dan wakil gubernur ajukan dua nama ke DPRD melalui gubernur.

Selanjutnya, DPRD menggelar pemilihan atas dua nama itu.

Saat ini, dua nama kandidat wagub DKI pengganti Sandiaga sudah diterima gubernur dan diteruskan ke DPRD.

Namun, DPRD belum mempersiapkan proses pemilihan.

Pertanyaannya, bisakah nama Sandiaga dimasukkan agar dipilih kembali?

"Bisa saja, kenapa tidak?" ujar Akmal.

Hanya Isu Akan tetapi, Akmal mengingatkan, secara etika, langkah itu tidak etis.

Ia mengatakan, jika hal itu dilakukan, harus ada argumentasi yang kuat atas inkonsistensi itu.

Soal Ekspresi Sandiaga Uno Lesu Diartikan Seperti Ini Kata Pakar Pendeteksi Kebohongan Handoko Gani

Syukuran Kemenangan Prabowo, Markas FPI Terpantau Sepi

Ajak Rekonsiliasi, Maruf Amin Minta Cebong dan Kampret Dikubur

"Itu sangat tidak etis, sangat tidak etis. Bagaimana dua nama yang sudah diajukan dua partai pengusung (menjadi cawagub DKI) kok ditarik," kata Akmal.

"Tidak ada larangan, cuma karena kita kan tidak melulu persoalan aturan. Ada etika harus diperhatikan. Ketika ingin menarik lagi harus ada argumentasi jelas kenapa ditarik. Publik pasti bertanya itu, karena haknya ada di partai pengusung," lanjut dia.

Sebelum melenggang sebagai calon wakil presiden, Sandiaga Uno melepas jabatannya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Dalam pidato pengunduran diri yang dibacakannya pada rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, 27 Agustus 2018, Sandiaga memilih mengundurkan diri kendati bisa cuti dan kembali jika kalah.

"Mempertimbangkan betapa besar tugas seorang wakil gubernur, betapa berat kerja di Jakarta, dan menghindari risiko politisasi jabatan, menjauhkan dari mudharat pejabat yang mengintervensi dan menyalahgunakan birokrasi, anggaran, dan fasilitas, maka saya memilih ikhlas berkorban untuk tidak mengambil cuti," kata Sandiaga di hadapan para anggota dewan dan pejabat Pemprov DKI, di Gedung DPRD DKI Jakarta kala itu.

Bukan pemburu jabatan Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta M Taufik menepis peluang Sandiaga menduduki kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta.

"Ke wagub (wakil gubernur) enggak mungkin," kata Taufik.

Taufik mengatakan, kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta yang sempat diduduki Sandiaga selama kurang dari setahun sudah diserahkan kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Saat ini, ada dua kandidat kader PKS yaitu Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu yang berpeluang mengisi posisi Sandiaga.

"Wagub DKI kan sudah diserahkan, ke PKS kan," ujar Taufik.

Taufik mengklaim, Sandiaga tidak mungkin kembali mendampingi Anies Baswedan di Balai Kota karena Sandiaga bukan tipe pemburu jabatan.

"Pak Sandi itu bukan pemburu jabatan, jadi enggak mungkin itu, enggak mungkin," ujar Taufik.

Soal kemungkinan Sandiaga kembali ke Gerindra, Taufik menyatakan bahwa ia tidak bisa memastikan hal itu.

"Balik ke Gerindra soal lain," jawabnya singkat.

Ini yang harus dilakukan Sandiaga Uno

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mengatakan, proses pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta harus diulang jika ingin mengembalikan calon wakil presiden Sandiaga Uno sebagai wagub.

"Pastinya diulang dari partai pengusung lagi. Diusulkan dua nama," kata Akmal ketika dihubungi, Kamis (18/4/2019).

Menurut Akmal, berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), partai pengusung gubernur dan wakil gubernur mengajukan dua nama ke DPRD melalui gubernur.

Hanya Isu Sebelum DPRD melakukan pemilihan, perlu disusun tata tertib pemilihan.

Saat ini, DPRD DKI baru akan menyusun panitia yang berwenang menetapkan tata tertib.

Soal lamanya proses pemilihan, Akmal mengatakan, langkah yang etis seharusnya DPRD memproses permohonan pemilihan wagub.

"Ketika DPRD tidak menindaklanjuti, nanti partai pengusungnya bertanya, kenapa usulan kami tidak dipilih. Kemudian pertanyaannya, apakah memungkinkan orang lain di luar dua nama yang sudah diajukan? Kan sudah final prosesnya. Kedua partai pengusung sudah mengumpulkan dua nama," ujarnya.

Akmal mengatakan, bisa saja kedua nama itu dibatalkan dan nama Sandiaga yang dimasukkan sebagai gantinya.

Namun, Akmal menilai perlu ada argumentasi kuat jika langkah itu dilakukan.

"Tidak ada larangan, cuma karena kita, kan, tidak melulu persoalan aturan. Ada etika harus diperhatikan. Ketika ingin menarik lagi harus ada argumentasi jelas kenapa ditarik. Publik pasti bertanya itu, karena haknya ada di partai pengusung," kata Akmal.

Dalam pidato pengunduran diri yang dibacakannya di rapat paripurna DPRD DKI Jakarta pada 27 Agustus 2018, Sandiaga memilih mengundurkan diri sebagai wakil gubernur kendati bisa cuti dan kembali jika kalah.

Kini, hasil hitung cepat dari sejumah lembaga survei menunjukkan Jokowi-Ma'ruf unggul dengan selisih sekitar 10 persen dari Prabowo-Sandiaga.

Hasil hitung cepat Litbang Kompas, misalnya. Dengan sampel masuk 97 persen, Jokowi-Ma'ruf unggul dengan 54,52 persen.

Adapun Prabowo-Sandiaga 45,48 persen.

Namun, hasil hitung cepat memang bukan hasil resmi.

KPU akan melakukan rekapitulasi secara berjenjang untuk menetapkan pemenang Pilpres 2019.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sandiaga Uno dan Kemungkinan Kembali Jadi Wagub DKI" dan "Ini yang Harus Dilakukan jika Sandiaga Ingin Kembali Dijadikan Wagub DKI"

Editor: Panji Baskhara
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved